Menuju konten utama

Strategi Pemerintah Antisipasi Ancaman KKB Jelang Pemilu 2024

Pemerintah sudah mengantisipasi ancaman keamanan menjelang Pemilu 2024 di Papua.

Strategi Pemerintah Antisipasi Ancaman KKB Jelang Pemilu 2024
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan paparannya pada Rapat Koordinasi Nasional Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/10/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

tirto.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuturkan pemerintah sudah mengantisipasi ancaman keamanan termasuk dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu disampaikan Ma'ruf usai mengikuti Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP) terkait kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintah provinsi di empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua dan kebijakan pendukung lainnya.

"Sudah disiapkan artinya sudah segala sesuatunya termasuk pelaksanaan teknis, masalah keamanan, masalah penyelenggaraan, pembiayaan dan semuanya," kata Ma'ruf Amin dikutip dari Youtube Setwapres, Selasa (10/10/2023).

Sementara itu, Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menuturkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dan sosialisasi di seluruh wilayah untuk mempersiapkan pesta demokrasi tersebut.

“Untuk rencana persiapan Pemilu 2024, kami pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatu, baik dari aspek keamanan kami terus melakukan koordinasi, kemudian safari yang digelar dari Polda, kemudian dari institusi keamanan lainnya di 4 daerah,” ujar Ribka.

Sebagai catatan pemilu di Papua menjadi salah satu daerah dengan atensi dari Bawaslu soal kecurangan Pemilu. Dikutip dari Antara, berdasarkan pemetaan tersebut, provinsi paling rawan dengan isu politik uang adalah Maluku Utara (100), diikuti empat provinsi di bawahnya, yakni Lampung (55,56), Jawa Barat (50), Banten (44,44), dan Sulawesi Utara (38,89).

Sementara itu, berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang. Sembilan provinsi di bawah Papua Pegunungan adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara.

Sementara itu, Kabupaten Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama kabupaten dengan kerawanan isu politik uang paling tinggi, disusul Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung.

Baca juga artikel terkait PEMILU 2024 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin