tirto.id - Pemilihan umum (Pemilu) dijadwalkan bakal digelar serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) secara resmi telah menetapkan 24 partai politik yang akan berkontestasi di Pemilu 2024. Sementara itu, sejauh ini terdapat tiga bakal calon presiden (bacapres) yang telah dideklarasikan untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024.
Menurut data KPU RI, sebanyak 204,8 juta jiwa masyarakat yang tersebar di 38 provinsi, 514 kabupaten dan kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan telah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional untuk Pemilu 2024. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak secara nasional dengan 35,7 juta pemilih, disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan 31,4 juta pemilih.
Di sisi lain, Provinsi Papua Selatan (367 ribu pemilih), Papua Barat (385 ribu pemilih) dan Papua Barat Daya (440 ribu pemilih) menjadi tiga provinsi dengan daftar pemilih terendah di Indonesia.
Posisi geografis Indonesia yang terbentang luas dari Aceh sampai Papua membuat pemetaan dan penguasaan atas wilayah dianggap menjadi salah satu isu dan strategi utama bagi para peserta pemilu dalam memenangkan konteks elektoral.
Namun, seberapa penting partai masing-masing kepala daerah yang menjabat saat ini terhadap Pemilu 2024?
Kepala Daerah, Alat Meraih Suara
Catatan Litbang Kompas pada tahun 2019 mengungkap, penguasaan wilayah dengan partisipasi dan jumlah pemilih yang tinggi menjadi kunci kemenangan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2014 lalu.
Berdasarkan catatan arsip Tirto, posisi kepala daerah kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk meraih suara elektoral oleh para para peserta pemilu, mulai dari partai politik sampai calon presiden, dalam konteks pemenangan pemilu.
Pada Pilpres 2019 lalu misalnya, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, secara terang-terangan mengatakan sejumlah kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2018 aktif menjadi bagian Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf.
Tirto mencatat pada Pilpres 2019 lalu, ada 31 kepala daerah di Provinsi Jawa Tengah dan 12 kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan kader partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi-Ma’ruf yang menjadi bagian dari tim pemenangan.
Lebih jauh, laporan Tempo pada tahun 2019 lalu mencatat sebanyak total 30 gubernur dan 359 bupati/walikota yang secara terbuka mendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf. Sementara, terdapat empat kepala daerah setingkat gubernur yang terang-terangan mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo - Sandiaga.
Terkait hal ini, Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdanil menilai penggunaan kepala daerah sebagai tim pemenangan di pilpres merupakan hal lumrah yang dilakukan setiap kandidat. Alasannya, karena pimpinan daerah bersentuhan langsung dengan warga yang memiliki hak suara.
“Karena kepala daerah yang bersentuhan dengan masyarakat. Harapannya, jika kepala daerah ikut turun, maka akan lebih mudah memobilisasi massa," kata Fadli kepada Tirto, Selasa (21/8/2018).
PDIP Kuasai Kepala Daerah di Jawa
Tim Riset Tirto menghimpun data latar belakang afiliasi partai politik kepala daerah setingkat bupati dan walikota dari 508 kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Data yang diambil adalah data kepala daerah yang masih menjabat per tahun 2023 dan periode sebelumnya, yakni tahun 2015-2019.
Ada beberapa catatan terkait pengumpulan data ini. Pertama, kami tidak memasukkan 6 kepala daerah dari Provinsi DKI Jakarta, termasuk Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, misalnya, karena wali kota dan bupati di DKI Jakarta, diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta atas pertimbangan DPRD DKI Jakarta yang diambil dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga kepala daerah di DKI Jakarta tidak memiliki afiliasi partai politik.
Kedua, untuk data terkini atau tahun 2023, Tirto mengutamakan kepala daerah yang terakhir menjabat sebelum digantikan oleh penjabat posisi masing-masing sebelum Pilkada 2024, agar bisa terlihat afiliasi partainya. Ketiga, pada tahun 2015, jika daerahnya melangsungkan pilkada, yang dimasukkan adalah pemenang Pilkada 2015, sedangkan yang tidak melangsungkan pilkada, berarti kepala daerah yang menjabat pada tahun 2015.
Berikut pemetaannya.
Berdasarkan data yang dihimpun Tirto, secara umum, PDI Perjuangan (PDIP) menjadi partai yang paling banyak memiliki kader yang menjabat sebagai kepala daerah dengan total 135 kader pada tahun 2023. Jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan data pada periode sebelumnya per tahun 2015, dimana partai besutan Megawati Soekarnoputri ini memiliki 110 kader yang menjabat sebagai kepala daerah.
Partai Golkar menjadi partai peringkat kedua dengan dengan total 98 kader yang menjabat sebagai kepala daerah pada tahun 2023. Meski begitu, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan data pada periode sebelumnya (2015-2019). Pada saat itu, partai berlambang pohon beringin ini memiliki total 129 kader yang menjabat kepala daerah atau yang paling banyak jika dibandingkan partai lain.
Selanjutnya, Partai Demokrat berada di peringkat ketiga per 2023 dengan total kader aktif menjabat sebagai kepala daerah dengan total 44 kader. Disusul, Partai Nasdem dengan 41 kader, Partai Amanat Nasional (PAN) 35 kader, Partai Gerindra 25 kader. Partai Kebangkitan Bangsa 24 kader, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 17 kader, Partai Hanura 8 kader, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 7 kader, Partai Bulan Bintang (PBB) 4 kader dan Partai Perindo dengan 3 kader.
Jika dilihat dari persebaran partai kepala daerah berdasarkan pulau, PDIP menjadi partai yang paling banyak mempunyai kepala daerah di Pulau Jawa. Hal ini berbanding lurus dengan hasil Pemilu 2019 lalu. Total suara yang diraih PDIP di Pulau Jawa pada Pemilu 2019 mencapai 16,79 juta suara. Jumlah ini mencapai 12 persen dari total suara sah nasional sebanyak 139,97 juta.
Kondisi ini tentu menguntungkan bagi PDIP dalam konteks elektoral pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024. Riset Poltracking (2022) mengungkap bahwa sebagai pulau dengan jumlah penduduk terpadat dan menyumbang sekitar 50 persen jumlah DPT nasional provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa akan menjadi basis dan wilayah tarung utama bagi para kandidat capres dalam mendulang suara.
Lebih lanjut, Poltracking memberikan catatan khusus kepada posisi kepala daerah yang ada di pulau Jawa. Dukungan yang diberikan oleh para kepala daerah, khususnya di pulau Jawa, dianggap memiliki efek elektoral besar di wilayahnya sehingga kerap dilirik dan diperebutkan oleh partai politik dan king maker dalam konteks pemenangan Pemilu 2024.
Jawa Timur
Di Provinsi Jawa Timur misalnya, dari total 38 daerah kabupaten/kota, PDIP menempatkan 16 kadernya sebagai kepala daerah. PKB menjadi partai peringkat kedua dengan kader terbanyak menjabat sebagai kepala daerah di Jatim dengan total 8 kepala daerah. Dengan kata lain, sebanyak 24 kepala daerah di Jatim atau sebesar 60 persen dari total keseluruhan hanya berasal dari PDIP dan PKB.
Data ini berbanding lurus dengan perolehan suara kedua partai tersebut di Pemilu 2019 lalu. Tercatat, PDIP mendapatkan suara terbanyak di Jatim dengan raihan 4,3 juta suara, disusul PKB di posisi kedua dengan 4,2 juta suara. Menariknya, total suara yang didapat PKB dari Jatim berkontribusi menyumbang 31 persen suara mereka di tingkat nasional.
Jawa Tengah
Selanjutnya, kepala daerah dari PDIP juga tercatat menjadi yang terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Di daerah yang terkenal sebagai kandang banteng—julukan yang kerap disematkan untuk daerah yang suara PDIP dominan—tersebut partai besutan Megawati Soekarnoputri memiliki total 17 kader yang menjabat kepala daerah dari total 35 kab/kota. Unggul jauh dari Golkar di peringkat kedua yang memiliki 5 kepala daerah disana.
Sebagai informasi, pada Pemilu 2019, PDI Perjuangan berhasil menguasai 28 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota di Jateng. Tercatat, di provinsi ini perolehan suara PDIP hampir mencapai 21 persen dari total suara nasional yang berhasil dikumpulkan.
Lebih lanjut, Tirto melihat adanya indikasi korelasi positif antara latar belakang afiliasi parpol kepala daerah dengan kemenangan parpol tersebut di Pemilu 2019 lalu, termasuk di Jateng. Mengutip data Kompas, terdapat lima kabupaten kota yang berhasil mengantongi suara terbanyak PDIP di Jateng dan masuk peringkat 10 besar perolehan suara PDIP secara nasional, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Kabupaten Banyumas, Wonogiri, dan Boyolali.
Jika dielaborasikan dengan data kepala daerah yang dihimpun Tirto, kelima daerah penyumbang suara terbesar bagi PDIP tersebut merupakan daerah yang dipimpin kader oleh kader PDIP selama dua periode. Temuan yang sama juga terjadi di Partai Golkar. Tercatat, dalam Pemilu 2019, Partai Golkar berhasil menang di Kabupaten Cilacap dan Batang, dua kabupaten yang dipimpin oleh kader partai beringin tersebut.
Jawa Barat
Di Provinsi Jawa Barat, PDIP juga tercatat menjadi partai yang paling banyak menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dengan 10 kader. Meski begitu, di provinsi dengan jumlah DPT terbanyak di Indonesia ini persebaran afiliasi partai politik kepala daerah relatif lebih merata dibanding Jatim dan Jateng.
Menariknya, partai dengan perolehan suara dominan di Jabar pada tahun 2019 lalu seperti Gerindra (4,3 juta suara) dan PKS (3,3 juta suara) hanya menempatkan masing-masing dua kadernya sebagai kepala daerah. Tercatat kepala daerah dari Gerindra hanya terdapat di Kota Bandung dan Kabupaten Garut. Sementara, kepala daerah yang berasal dari partai PKS di Kota Depok dan Kota Sukabumi.
Di Jabar juga terdapat korelasi positif antara latar belakang afiliasi parpol kepala daerah dengan kemenangan parpol tersebut di Pemilu 2019 lalu. PKS misalnya, berhasil menjadi pemenang pemilu 2019 di Kota Depok yang dipimpin kadernya selama dua periode terakhir.
Hampir Setengah Total Kabupaten/Kota Dikuasai Partai yang Sama
Temuan lain dari data yang dikumpulkan Tirto merekam bahwa dari total 508 kabupaten/kota, terungkap bahwa di 224 kabupaten/kota, partai asal kepala daerah yang memenangkan Pilkada dalam dua periode terakhir adalah partai yang sama. Sisanya, 284 daerah tercatat memiliki partai pemenang pilkada berbeda dalam dua periode terakhir.
Tercatat, Jateng menjadi yang terbanyak dengan total 18 kabupaten/kota memiliki pemenang dari partai yang sama dalam dua periode terakhir. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 kabupaten/kota dipimpin oleh kader PDIP selama dua kali berturut-turut.
Sementara itu, di Jabar, terdapat total 15 kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah dari partai yang sama dalam dua periode terakhir. Meski begitu, persebaran partainya lebih heterogen dari Jawa Tengah. PDIP misalnya, menang secara berturut-turut di enam daerah di Jawa Barat, disusul Golkar lima daerah, sementara Partai Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN masing-masing di satu daerah.
Terkait data-data ini, analis politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai, wajar jika ada kecenderungan korelasi positif antara daerah yang dipimpin kepala daerah kader parpol tertentu dengan kemenangan parpol di wilayah tersebut.
Menurut Arifki, hal ini disebabkan karena kepala daerah yang sedang menjabat mempunyai ruang kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk kemenangan parpolnya atau calon yang didukung. Kedua, sebagai pemenang Pilkada, mereka telah mempunyai modal kekuatan dan basis massa terukur yang bisa diarahkan untuk kepentingan partainya.
“Partai juga cenderung memanfaatkan posisi kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk memenangkan Pemilu. Dengan mendompleng kepala daerah, partai politik, maupun capres mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memenangi pertarungan di wilayah tersebut," kata Arifki saat dihubungi Tirto (5/10/2023).
Kepala Daerah dari Golkar Kuasai Luar Jawa
Berbeda dengan PDIP, menurut data Tirto, persebaran kepala daerah yang merupakan kader Partai Golkar terlihat tersebar lebih merata di luar pulau Jawa. Partai berlambang beringin tersebut tercatat menjadi partai yang paling banyak menempatkan kadernya sebagai kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (9), Sumatera Utara (10), Kalimantan Tengah (6), Kalimantan Selatan (5) dan Nusa Tenggara Barat (4).
Sebagai informasi, berdasarkan hasil Pemilu 2019, lalu Partai Golkar merupakan partai politik dengan suara terbanyak di Pulau Sulawesi dengan meraih sekitar 1,7 juta suara dari seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan menyumbang suara terbanyak untuk Partai Golkar dengan 833.382 suara.
Persebaran kepala daerah Partai Golkar yang cenderung merata di luar pulau Jawa berbanding terbalik dengan PKB. Tercatat, dari data yang dihimpun Tirto, persebaran kepala daerah partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut berpusat di Pulau Jawa. Dari total 24 kepala daerah yang dimiliki PKB sebanyak 12 diantaranya atau sebesar 50 persennya ada di Pulau Jawa dengan Jatim sebagai yang terbanyak (8).
Dari data yang dihimpun Tirto, dapat terlihat fenomena menarik bahwa afiliasi partai politik kepala daerah di luar pulau Jawa cenderung lebih heterogen dibanding pulau Jawa. Tercatat, beberapa partai non parlemen seperti Perindo memiliki dua kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan satu di Bengkulu. PBB memiliki satu kepala daerah di Aceh, Papua dan Sulawesi Tengah dan Partai Hanura yang tercatat memiliki dua kepala daerah di Aceh.
Lalu, bagaimana dengan data latar belakang afiliasi partai politik kepala daerah setingkat provinsi di Indonesia?
Kader Golkar Paling Banyak Menjabat Gubernur
Tim Riset Tirto juga menghimpun data latar belakang afiliasi partai politik kepala daerah setingkat gubernur dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2023. Hasilnya, Partai Golkar menjadi partai yang paling banyak memiliki kader menjabat gubernur per tahun 2023. Tercatat, partai besutan Airlangga Hartarto tersebut memiliki tujuh kader yang menjabat sebagai gubernur.
Dari segi persebaran, Sumatera menjadi pulau dengan sebaran gubernur terbanyak yang berasal dari Partai Golkar. Tercatat, di pulau ini, Golkar memiliki empat kader yang menjabat sebagai gubernur di Provinsi Bengkulu, Lampung, Riau, dan Kepulauan Riau. Sisanya, gubernur dari Partai Golkar menjabat di Provinsi Sulawesi Barat, Jabar, dan Kalimantan Selatan. Pola ini mirip dengan persebaran kepala daerah setingkat bupati/walikota dari Partai Golkar.
Sebagai informasi, pada Pemilu 2019 lalu, Golkar berhasil menang di dua provinsi yang dipimpin oleh kadernya, yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Selatan. Meski begitu, Golkar juga unggul di provinsi lain yang gubernurnya bukan berasal dari kadernya seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Jambi dan Sumatera Selatan.
Selanjutnya, PDIP dan Nasdem masing-masing memiliki lima kader yang menjabat sebagai gubernur. Tercatat, kader PDIP menjabat gubernur di Jateng, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Menariknya, jika merujuk pada hasil Pemilu 2019 lalu, PDIP berhasil menang di seluruh provinsi yang gubernurnya dijabat kader partai berlambang banteng tersebut.
Sementara, Partai Nasdem tercatat memiliki kader gubernur di Kalimantan Timur, NTT, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Pada Pemilu 2019 lalu, partai yang dipimpin Surya Paloh ini berhasil menang di dua provinsi yang gubernurnya dijabat kader Nasdem yaitu NTT dan Papua Barat.
Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PKS masing-masing memiliki dua kader yang menjabat gubernur. Sementara PAN dan PPP memiliki satu kader yang menjabat gubernur sisanya sebanyak 7 gubernur berstatus non kader partai.
Editor: Farida Susanty
