Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi 146,4 juta jiwa pada tahun 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran tersebut mencakup pembiayaan penuh untuk 96,8 juta peserta penerima bantuan iuran (PBI), sebagian lainnya untuk 49,6 juta peserta kelas III.
"Tadi yang ditampilkan Presiden 96,8 juta jiwa yang dibayar oleh APBN dan yang mereka kelas III, tapi belum membayar penuh itu juga ditambahkan, yaitu 49,6 juta jiwa, totalnya Rp69 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Selain program BPJS Kesehatan, pemerintah juga mengalokasikan total anggaran kesehatan sebesar Rp244 triliun dalam RAPBN 2026. Anggaran ini digunakan untuk berbagai program kesehatan masyarakat, termasuk operasional fasilitas kesehatan, program makanan bergizi gratis bagi 7,4 juta ibu hamil dan balita dengan nilai Rp24,7 triliun, serta jaminan kesehatan bagi ASN, TNI, dan Polri senilai Rp13,3 triliun.
Terdapat pula program pengadaan vaksin, imunisasi, skrining kesehatan, dan penanganan penyakit seperti tuberkulosis. Pemerintah juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk 130 juta orang dengan anggaran Rp2,6 triliun.
Untuk mendukung kesehatan di daerah, dialokasikan dana desa sebesar Rp2,9 triliun guna penanganan stunting, termasuk pembinaan keluarga dengan balita.
Di sektor infrastruktur kesehatan, anggaran digunakan untuk revitalisasi rumah sakit, puskesmas, dan posyandu, dengan biaya operasional mencapai Rp16,3 triliun untuk 10.224 puskesmas dan 6.435 balai keluarga berencana.
Transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) untuk layanan kesehatan mencapai Rp41,5 triliun, sementara anggaran sebesar Rp10,9 triliun disiapkan untuk layanan rumah sakit yang dikelola Kementerian Pertahanan.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Hendra Friana
