tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru terserap Rp326,16 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp744,77 triliun per 20 Agustus 2021.
Penyerapan anggaran PEN di sektor kesehatan berhasil terealisasi Rp77,18 triliun atau 35,9 persen dari pagu Rp214,96 triliun kemudian sektor perlindungan sosial terealisasi Rp99,33 triliun atau 53,2 persen dari pagu Rp186,64 triliun.
“Ini beberapa komposisinya mengalami perubahan terutama ada varian Delta. Total PEN kita naik dari Rp699 triliun ke Rp744 triliun. Realisasinya ini sampai Agustus,” kata dia dalam Laporan Semester I Kinerja APBN Tahun 2021 kepada Komisi XI, di DPR RI, Senin (23/8/2021).
Sedangkan realisasi untuk PEN di sektor kesehatan digunakan untuk diagnostik untuk testing dan tracing serta therapeutic biaya perawatan bagi 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian maupun obat dan APD.
Berdasarkan paparan, ada pula PEN Kesehatan digunakan untuk memberikan 81,42 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang serta insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.
Sementara itu, untuk PEN perlindungan sosial sudah terealisasi untuk memberikan bantuan pada keluarga yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian untuk Kartu Sembako yang diberikan kepada 16,1 juta KPM ada pula bantuan sosial tunai (BST) yang diberikan pada 10 juta KPM dan bantuan langsung tunai (BLT) Desa diberikan pada 5,51 juta KPM.
Sri Mulyani menjelaskan, PEN perlindungan sosial juga mencakup program Kartu Prakerja yang sudah diberikan pada 2,82 juta orang, kemudian ada pula bantuan kuota internet yang diberikan kepada 35,95 juta penerima. Bantuan subsidi listrik yang diberikan kepada 32,6 juta penerima serta bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan sudah diberikan pada pada 2,09 juta pekerja.
Selain itu, ada pula bantuan yang diberikan pemerintah pada usaha kecil menengah (UKM) dan korporasi yang sudah terealisasi sebesar Rp48,02 triliun atau 29,6 persen dari pagu Rp162,4 triliun. Adapun program yang diterima berupa Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang sudah diebrikan pada 11,84 juta usaha, imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM bagi 2,04 juta UMKM serta IJP korporasi bagi 26 korporasi.
“Baru 29,6 persen (UMKM) ini yang bisa jalan hanya BPUM itu pun mencapai 11,84 juta usaha yang dapat,” kata dia.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
