tirto.id - Pernyataan elite PDIP terhadap situasi Sumatera Barat diprotes partai-partai lain. Mereka dituntut menarik pernyataan dan bahkan meminta maaf.
Ketika mengumumkan Mulyadi dan Ali Mukhni sebagai jagoan dalam Pilgub, Rabu (2/9/2020), Ketua DPP Bidang Politik PDIP Puan Maharani mengatakan “semoga Sumbar bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila.”
Sementara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertanya-tanya, “kenapa, ya, rakyat di Sumbar sepertinya belum menyukai PDIP?”
Megawati lantas sedikit menyinggung sejarah, bahwa tokoh pendiri bangsa dari Sumbar banyak beraliran nasionalis. Misalnya saja Mohammad Hatta, dwi tunggal Soekarno, bapak biologis Megawati yang juga merupakan Presiden ke-1 RI.
“Ini sebenarnya tugas kita mempelajari mengapa ada daerah-daerah yang belum bisa atau belum mau, rakyatnya belum bisa memercayai PDIP.”
Karena situasi ini ia mengaku mencari calon untuk provinsi ini “masih agak sulit,” meski pada akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Mulyadi-Ali.
Kader PDIP lain menguatkan sindiran Megawati dan Puan. Zuhairi Misrawi misalnya, mengatakan situasi PDIP sulit diterima tak bisa dilepaskan dari kerja PKS. Provinsi ini sejak 10 tahun terakhir dipimpin kader PKS, Irwan Prayitno.
“Provinsi Sumatera Barat setelah 10 tahun dipimpin PKS memang berubah total. Banyak kader PKS memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Pak Jokowi,” kata anggota DPR RI dari Dapil DKI II ini, Kamis (3/9/2020).
Ia menuding karena PKS-lah justru Sumbar, yang menurutnya masyarakatnya terbuka, justru jadi tempat berkembangnya “intoleransi dan politik identitas.”
“Apa yang disampaikan Mbak Puan lebih dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian,” katanya.
Diprotes
PKS berang dengan pernyataan PDIP. Juru Bicara PKS, Handi Risza, menuntut Puan mencabut pernyatannya dan meminta maaf kepada masyarakat Sumbar.
“Mbak Puan, Anda telah menyinggung perasaan kami. Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI,” kata Handi.
PKS berkoalisi dengan PPP mengusung Mahyeldi-Audy Joinaldy di Pilgub Sumbar. Dua partai Islam ini, di tingkat nasional, ada di kubu yang berbeda. PPP bergabung ke koalisi pemerintah, sedangkan PKS oposisi dan mendukung Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.
Tak ada satu pun kader PKS yang menempati kursi pemerintahan, sedangkan PPP mendapat jatah satu menteri.
Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade juga mengkritik PDIP. “Jangan sampai, mohon maaf, Mbak Puan punya persepsi karena PDIP tak menang di Sumbar seakan-akan kami tak pancasilais. Kami sangat pancasilais,” kata Andre.
Tapi Andre menduga pernyataan Puan tidak benar-benar dimaksudkan untuk mendiskreditkan rakyat Sumbar. “Nah saran saya supaya tak berpolemik berkepanjangan Mbak Puan ini klarifikasi.”
Kendati kubu Prabowo merapat ke Jokowi-Maruf, Partai Gerindra punya calon sendiri di Pilgub Sumbar: Nasrul Abit-Indra Catri.
Anggota DPR RI dari Sumatera Barat, berstatus anggota PAN, Guspardi Gaus Barat, juga menyayangkan pernyataan Puan. Ia meminta Puan belajar sejarah. Nasionalisme warga Minang, kata dia, tak diragukan. Begitu banyak tokoh bangsa lahir dari sini, dari mulai Hatta, Agus Salim, Sutan Syahrir, M Yamin, hingga Tan Malaka.
Penulis: Zakki Amali
Editor: Rio Apinino
