Masuk tirto.id
tirto.id - Sabtu (3 Januari 2026) pagi, dunia dikejutkan dengan operasi militer Amerika Serikat di Venezuela. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro bersama istrinya disergap saat sedang tidur.
Operasi tersebut menjadi klimaks dari kampanye tekanan panjang yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap negara di sisi Utara Amerika Selatan itu. Sejumlah kecaman keras kemudian menyusul dari sejumlah pemimpin dunia.
Dalam beberapa bulan terakhir, ketegangan antara Washington dan Caracas memang terus meningkat. Pemerintahan Trump menuduh Maduro memimpin apa yang mereka sebut sebagai, “negara narkoba”. Maduro juga disebut melakukan manipulasi hasil pemilu.
Tuduhan itu secara konsisten dibantah oleh Maduro, yang justru menuding Amerika Serikat berupaya menguasai cadangan minyak Venezuela.
Ancaman serangan langsung ke wilayah daratan Venezuela--yang berujung penculikan Maduro-- sebelumnya telah berulang kali disampaikan Trump. Keseriuasn militer AS dalam menanggapi operasi ini terlihat dari peningkatan operasi di laut. Negara Paman Sam menargetkan puluhan kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di perairan internasional. Mereka pun menyita sejumlah kapal tanker minyak Venezuela.
Catatan Reuters, sejak September 2025, pasukan AS telah menewaskan lebih dari 100 orang dalam sedikitnya 30 serangan terhadap kapal-kapal di kawasan Karibia dan Samudra Pasifik.
Otoritas AS menyebut Departemen Kehakiman AS (U.S. Department of Justice) telah meminta bantuan militer untuk menangkap Maduro. Presiden Venezuela itu didakwa oleh dewan juri di New York--bersama istri dan putranya, serta dua pemimpin politik Venezuela, juga seorang tokoh yang diduga sebagai pimpinan jaringan geng internasional. Mereka dituduh terlibat dalam kejahatan terkait terorisme, narkoba, dan senjata.
Pelanggaran Atas Kedaulatan Negara
Namun, langkah militer AS itu menuai kritik tajam dari para ahli hukum. Sejumlah pakar menilai serangan dan penangkapan tersebut berpotensi melanggar hukum mereka sendiri maupun hukum internasional.
Pemerintahan Trump dianggap mencampuradukkan persoalan hukum dengan kepentingan geopolitik. AS disebut membingkai operasi militer sebagai penegakan hukum, sekaligus langkah awal menuju penguasaan jangka panjang atas Venezuela.
“Anda tidak bisa mengatakan ini adalah operasi penegakan hukum, lalu berbalik mengatakan: 'sekarang kita perlu menjalankan negara itu',” kata Jeremy Paul, Profesor Hukum Konstitusi Northeastern University. “Itu sama sekali tidak masuk akal,” ujarnya dikutip dari artikel Reuters yang sama.
Penilaian serupa disampaikan Dosen Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Edwin Martua Bangun Tambunan. Ia menegaskan bahwa penangkapan Presiden Maduro oleh Amerika Serikat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kedaulatan negara.
“Jangankan terhadap pejabat resmi yang menjadi simbol utama pemerintahan seperti Presiden Maduro, penangkapan terhadap warga negara biasa pun tidak dapat dilakukan secara sembarangan, apabila berada di luar wilayah yurisdiksi negara yang memburunya,” terang Edwin kepada Tirto, Senin (5/1/2026).
Edwin menambahkan, meskipun AS berdalih bahwa penangkapan tersebut dilakukan atas dasar tuduhan keterlibatan Maduro dalam organisasi narco-terrorism dan menggunakan klaim hak ekstrateritorial, tindakan itu tetap mencederai kedaulatan Venezuela.
“Jika suatu negara melakukan penegakan hukum atau operasi militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan, maka itu jelas merupakan pelanggaran kedaulatan,” tegasnya.
Beberapa jam setelah penangkapan Maduro, Trump menyatakan AS akan mengambil alih kendali sementara atas Venezuela. Dalam pernyataannya, Trump menyebut, sejumlah perusahaan minyak besar AS akan masuk ke negara tersebut untuk memperbaiki infrastruktur migas yang mengalami kerusakan parah.
“Kami akan menjalankan negara ini sampai tiba saatnya dilakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana. Kami tidak bisa mengambil risiko jika Venezuela diambil alih oleh pihak lain yang tidak memikirkan kepentingan rakyat Venezuela,” ujar Trump, seperti dikutip Reuters, Minggu (4/1/2026).
Pernyataan itu tak kalah kotroverisal. Sejumlah pihak menilai pemerintahan Trump terlalu menitikberatkan kepentingan minyak dalam membingkai penangkapan Maduro.
Para pengkritik juga mempertanyakan upaya AS. Mereka skeptis dengan rangkaian serangan mematikan terhadap kapal-kapal, yang dituduh terlibat perdagangan narkoba sebagai operasi penegakan hukum untuk memutus jalur penyelundupan narkoba ke Amerika Serikat.
Bagaimana Dampak Gejolak Geopolitik AS vs Venezuela terhadap Indonesia?
Di tengah gejolak geopolitik di benua Amerika, muncul pertanyaan lanjutan: bagaimana dampak eskalasi konflik Amerika Serikat-Venezuela ini terhadap Indonesia, khususnya dari sisi ekonomi?
Edwin menilai operasi AS ke Venezuela tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian global, setidaknya untuk jangka pendek. Menurutnya, operasi militer AS di Venezuela tidak serta-merta memicu kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun Venezuela dikenal sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia.
Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum Maduro dibawa ke AS, ekspor minyak Venezuela telah merosot tajam. Hal ini tidak lepas dari embargo Amerika Serikat, serta buruknya tata kelola sektor energi selama pemerintahan Maduro. Kondisi tersebut membuat kontribusi Venezuela terhadap pasokan minyak global relatif terbatas.
Dampak yang berbeda, lanjut Edwin, baru akan terasa apabila pemerintahan Trump merealisasikan target pascapenangkapan Maduro, yakni membuka keran eksploitasi minyak Venezuela bagi korporasi-korporasi besar Amerika Serikat.
“Apabila ini terjadi, pasokan minyak akan mengalir deras ke pasar global dan kemungkinan harga minyak akan mengalami penurunan,” ujarnya.
Masuknya tambahan pasokan tersebut berpeluang menekan harga minyak dunia. Namun, penurunan harga minyak kerap diiringi dengan penguatan dolar Amerika Serikat. Di titik inilah, menurut Edwin, situasi justru tidak sepenuhnya menggembirakan bagi Indonesia.
Bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, penguatan dolar terhadap rupiah dapat membuat biaya pembelian BBM semakin tinggi. Dengan kata lain, meskipun harga minyak dunia turun, tekanan nilai tukar berpotensi menahan manfaat ekonomi yang seharusnya bisa dirasakan di dalam negeri.
Ekonom sebut dampak konfilk AS vs Venezuela cenderung kecil bagi Indonesia
Senada dengan Edwin, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai operasi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela, yang disertai penangkapan Presiden Maduro, secara langsung tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Huda menjelaskan, perdagangan Indonesia-Venezuela tergolong kecil, hanya sekitar 0,02 persen dari total ekspor Indonesia, meskipun pertumbuhan ekspornya hampir dua kali lipat.
“Dengan porsi yang kecil, sebenarnya dampak secara langsung tidak akan signifikan terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, Venezuela bukan mitra dagang dan investasi Indonesia,” ujar Huda saat dihubungi Tirto, Senin (5/1/2025).
Lebih lanjut, Huda menambahkan, dampak terhadap harga minyak global juga relatif minim. Meskipun Venezuela memiliki cadangan minyak yang besar, produksinya relatif kecil sehingga tidak mempengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Hal ini juga berarti tidak berdampak bagi harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude pric, ICP), subsidi migas, maupun APBN Indonesia.
Meski begitu, Huda menilai ada potensi dampak tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia, terutama dari sisi geopolitik global yang dapat memanas. Salah satu risiko yang disebutnya adalah meningkatnya ketegangan Tiongkok-Taiwan, yang berpotensi memperburuk kondisi perdagangan global.
“Ketika kondisi global memburuk, maka akan merembet ke berbagai sektor. Perdagangan, harga minyak global, dan sebagainya aman bergejolak. Saat itu, pemerintah perlu waspada,” ujarnya.
Dalam kondisi ini, Huda menilai Indonesia Indonesia harus menghindari dari konflik secara langsung dengan mengedepankan politik non-blok. Dengan menghindar dari konflik secara langsung, bisa membuat ekonomi domestik masih bisa aman.
Pemerintah juga dinilai perlu membangun kekuatan poros global negara berkembang untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri negara maju.
“Selama ini, negara maju seperti AS menunjukkan kedigdayaannya, namun mengesampingkan kepentingan negara berkembang,” pungkasnya.
Pemerintah Indonesia Pastikan Belum Ada Pengaruh Harga Minyak
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, konflik antara AS dan Venezuela sejauh ini belum berdampak terhadap harga minyak di Indonesia, khususnya ICP.
Ia menyebut, berdasarkan pemantauan pemerintah dalam dua hari terakhir, belum terlihat gejolak signifikan pada harga minyak pascaoperasi militer AS ke Caracas.
"Karena yang utama kan berpengaruh terhadap harga minyak. Tetapi harga minyak kita monitor kalau 1-2 hari ini pun tidak ada perubahan, tidak ada gejolak yang tinggi dan harga minyak relatif masih rendah," ujar Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).
Hingga saat ini, harga minyak dunia terpantau masih bergerak di kisaran 63 dolar AS per barel. Pemerintah Indonesia, kata Airlangga, juga akan terus memonitor dampak dari konflik yang melibatkan AS dan Venezuela terhadap sektor perekonomian.
Selain harga minyak, pemerintah juga mencermati potensi dampak konflik tersebut terhadap kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Venezuela. Airlangga mengingatkan bahwa ketegangan antara AS dan Venezuela sejatinya telah berlangsung cukup lama, terutama sejak kebijakan nasionalisasi aset yang dilakukan Presiden Hugo Chavez (memimpin 1999-2013).
"Sudah agak panjang sejak nasionalisasi oleh Hugo Chavez. Jadi memang pada waktu itu kan aset-aset Amerika dinasionalisasi," ucap Airlangga.
Sementara soal dampak dari konflik ini terhadap kondisi imbal hasil (yield) surat utang Indonesia, Airlangga belum bisa menjawab secara terperinci. Hingga saat ini, pemerintah masih perlu melihat lebih dalam dampak dari ketegangan geopolitik yang terjadi antara AS dan Venezuela.
Alarm AS Bagi Semua Negara
Dari sisi pertahanan dan keamanan, Edwin menilai serangan dan penangkapan yang dilakukan Amerika Serikat menjadi peringatan serius bagi negara mana pun. Ia menekankan bahwa mudahnya operasi militer di Venezuela menunjukkan, satu pelajaran penting: memiliki kapabilitas militer dengan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang memadai memang diperlukan.
Meski hal itu bukan satu-satunya unsur penting. Dia mengatakan, kemampuan mendeteksi ancaman sejak dini serta kesiapan untuk merespons dengan cepat justru jauh lebih esensial. “Hal yang kedua ini membutuhkan disiplin dan fokus yang tinggi,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga fokus TNI pada fungsi utama pertahanan dan keamanan negara. TNI, menurutnya, tidak semestinya disibukkan dengan tugas-tugas di luar mandat pokoknya, apalagi didorong untuk terlibat dalam ranah politik, birokrasi, maupun bisnis, yang berpotensi menggerus profesionalisme dan kesiapsiagaan militer.
Menimbang posisi diplomatik Indonesia
Edwin menilai Indonesia perlu memainkan manuver diplomasi secara lebih cermat dan terukur. Menurutnya, terlalu berbahaya bagi Indonesia untuk menjadi sekutu dekat salah satu kekuatan besar dunia, termasuk Amerika Serikat. Namun di sisi lain, menunjukkan sikap permusuhan terhadap negara-negara besar, terutama AS, juga berisiko jauh lebih fatal.Karena itu, Edwin menilai peristiwa ini sebaiknya disikapi dalam kerangka Diplomasi Ekuidistan (Equidistant Diplomacy). Pendekatan kebijakan luar negeri ini menempatkan Indonesia pada posisi netral secara politik dengan menjaga hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan besar yang saling bersaing. Tujuannya adalah menghindari keterlibatan langsung dalam konflik sekaligus memaksimalkan kepentingan nasional.
“Taktik ini seringkali menjadi bagian dari strategi yang lebih luas yang disebut hedging. Hanya saja, dibutuhkan pengalaman mumpuni dari pemimpin negara untuk memainkan manuver diplomasi ini secara efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Khairul Fahmi dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyebut, kasus Venezuela sebagai alarm keras bagi negara-negara "Global South". Menurutnya, kedaulatan sebuah negara tidak hanya diuji di medan perang, tetapi juga di ruang hukum.
Status sebagai negara berdaulat, kata dia, tidak secara otomatis menjamin perlindungan apabila tidak disertai dengan daya tawar yang nyata.
“Bagi Indonesia, pelajarannya tegas. Diplomasi bebas aktif tetap penting, tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri. Ia harus ditopang oleh ketahanan nasional yang kuat, mulai dari pertahanan yang kredibel, ekonomi yang mandiri, hingga kapasitas intelijen yang memadai,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang Tirto terima, Minggu (4/1/2025).
Lebih lanjut, Khairul menegaskan bahwa Indonesia harus cukup kuat untuk memastikan tidak ada kekuatan asing yang berani membayangkan terulangnya “Skenario Panama” atau “Skenario Venezuela” di Tanah Air. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga harus tetap berpegang pada prinsip, dengan tidak mereproduksi logika penindasan serupa terhadap pihak lain dalam pergaulan internasional.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan telah menyiapkan contingency plan atau rencana cadangan, untuk menyikapi situasi keamanan di Venezuela setelah AS menangkap Presiden Venezuela, Maduro.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia terus melakukan pemantauan situasi dan kondisi terkini melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Caracas dan memastikan perlindungan terhadap Warga Negara indonesia (WNI) yang berada di Venezuela.
"Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Caracas telah memiliki contingency plan terkait situasi keamanan di Venezuela yang akan diberlakukan sekiranya dibutuhkan sesuai dengan perkembangan situasi terkini, serta mengimbau WNI untuk terus siaga," ujar Yvonne dalam keterangan videonya, dikutip Senin (5/1/2026).
Penulis: Alfitra Akbar
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
