Sebaran Maut COVID-19 Dua Seminar di Bogor: Pemda Sigap Pusat Gagap

tirto.id - Semua bermula dari kematian seorang pasien positif coronavirus disease-2019 di Solo.

“Satu pasien meninggal dunia pada Rabu (11 Maret 2020) pukul 13.00. Meninggal disebabkan karena gagal napas atau pneumonia,” kata Harsini, dokter spesialis paru di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, dalam jumpa pers di Kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah.

Pasien itu laki-laki berusia 59 tahun, seorang pedagang di Pasar Klewer, satu dari dua orang dalam pemantauan di wilayah Jawa Tengah. Mereka terinfeksi corona setelah pulang dari seminar di Bogor pada 25-28 Februari 2020. Sehari setelah pulang, keduanya mengalami pilek, demam, dan batuk, lalu dirawat di salah satu rumah sakit di Solo.

Namun, mereka tak kunjung membaik setelah dirawat seminggu. “Bahkan demamnya sampai 38 derajat (Celsius),” ujar Harsini. Pasien lantas dimakamkan di kampung keluarganya di Magetan, Jawa Timur.

Achmad Yurianto, yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai juru bicara penanganan kasus corona, baru mengumumkan kematian si pasien di Jakarta pada 13 Maret. Ia menyebutnya sebagai “kasus 50”—saat itu negara masih memakai model penomoran untuk pasien-pasien positif COVID-19 di Indonesia.

Pada hari sama di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyinggung riwayat perjalanan pasien, “Ada seminar di Bogor, kemudian dia dengan teman-temannya bareng-bareng diperiksa di rumah sakit, antara lain di Moewardi. Itu temannya dan positif. Dua masuk, satu meninggal. Dua masih dirawat.”

Ganjar berkata telah meminta bawahan di birokrasinya menelusuri kasus pasien tersebut, “Urut-urutannya, men-tracking keluarganya dulu. Setelah itu tokonya. Kemudian tenaga kesehatannya sudah diliburkan dulu biar tenang, dan diperiksa.”

Kabar kematian pasien “kasus 50” segera merembet ke ruang-ruang grup percakapan WhatsApp para keluarga di Solo.

Beredar tangkapan layarpotongan pembicaraan di WhatsApp yang menyebut pasien itu pulang dari “seminar komunitas tanpa riba di Bogor”; meminta kerabat, teman, atau keluarga dan siapa pun yang ikut seminar itu agar hati-hati; mendatangi segera rumah sakit jika mengalami gejala terinfeksi COVID-19.

Sayangnya, nama seminar itu tidak dibeberkan.

Pada Rabu, 18 Maret—hanya sepekan setelah kematian pasien “kasus 50”—seorang pasien COVID-19 meninggal lagi di Solo. Ia adalah teman pasien “kasus 50”; ibu rumah tangga berusia 49 tahun yang kemudian dimakamkan keluarganya ke Wonogiri, Jawa Tengah.

Seminar Lain di Bogor: GPIB di Hotel Aston

Pada hari kabar kematian korban kedua di Solo, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Reihana mengumumkan satu orang di provinsi itu positif corona. Dugaannya, pasien itu tertular saat menghadiri seminar di Bogor pada akhir Februari.

Lebih berani dari Dinkes Solo dan Jateng, Reihana mengumumkan nama seminar dan hotelnya. Pasien laki-laki berusia 62 tahun itu menghadiri seminar Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) di Hotel Aston Bogor pada 26-29 Februari; pulang pada 29 Februari, mulai merasakan gejala badan panas, demam, batuk, dan susah menelan makanan pada 3 Maret.

Anak pasien itu mulai khawatir ayahnya terkena COVID-19 setelah mendengar kabar meninggal pasien “kasus 50” di Solo yang punya riwayat menghadiri seminar di Bogor pada tanggal serupa, ujar Reihana. Kekhawatiran itu muncul karena simpang siur nama seminar di Bogor.

Kabar itu bikin kegegeran lain. Kematian tiga pendeta setelah kegiatan Persidangan Sinode Tahunan 2020 GPIB di Bogor pada 26-29 Februari diduga karena terjangkit corona. Namun, kabar ini buru-buru dibantah oleh pemerintah kota dan kabupaten Bogor.

Wali Kota Bogor Bima Arya—yang belakangan positif COVID-19 dan sempat mendatangi seminar GPIB—mengklaim telah menelusuri dan mendapatkan informasi bahwa ketiga pendeta itu tidak meninggal karena COVID-19. Klaim itu diperkuat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bogor Rudiyana, yang menjelaskan masing-masing pendeta meninggal karena demam berdarah, kecapaian, dan usia tua.

“Saya mendapatkan informasi dari panitia,” klaim Rudiyana dilansir dari Antara.

Meski telah dibantah oleh Pemda Kota Bogor, kini sekitar 21 jemaat GPIB yang mengikuti seminar itu mengalami gejala sakit. Satu di antaranya pasien positif COVID-19 di Bandar Lampung yang menyerahkan sampel tes swab pada 14 Maret dan menerima kabar positif terinfeksi corona dari Litbangkes Kementerian Kesehatan pada 18 Maret.

Anggota Seminar Menyebar ke Daerah

Pada Kamis, 19 Maret, simpang siur tentang dua seminar di Bogor mulai lebih jelas.

Penjabat Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi M. Ishak mengumumkan ada dua pasien positif COVID-19 di Samarinda dan Balikpapan. “Sehingga total tiga (positif),” katanya.

Ishak menambahkan pasien positif di Balikpapan terhubung dengan pasien positif di Samarinda: Keduanya menghadiri acara yang sama dengan dua pasien di Solo, yakni acara seminar komunitas tanpa riba di Bogor.

“Kalau yang di Kutai Kartanegara lain lagi,” tambahnya, seperti dikutip dari Selasar.

Satu pasien positif di Kutai itu mengikuti satu acara keagamaan: Persidangan Sinode Tahunan 2020 GPIB di Hotel Aston Bogor pada 26-29 Februari 2020. Dinkes Kaltim telah melacak dan menemukan 19 orang di Balikpapan mengikuti agenda tersebut.

Masalahnya, tak semua daerah menelusuri seketat Dinkes Kaltim.

Sementara Dinkes Batam mengumumkan satu pasien positif COVID-19 pernah ikut acara GPIB di Bogor. Kabar terbaru, pasien dengan latar belakang pendeta perempuan ini meninggal; kasus kematian perdana akibat COVID-19 yang tercatat di Kepulauan Riau.

Panitia Seminar Belum Terlacak

Setelah menelusuri informasi via Facebook dan Instagram, kami mendapati seminar yang diadakan Masyarakat Tanpa Riba itu bernama Platform Bisnis Tanpa Riba. Ia digelar di Darmawan Park, Sentul, tepatnya di Jalan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Meski begitu, nomor kontak panitia yang dipajang di poster digital seminar itu tak merespons upaya konfirmasi kami, kendati mesin ponsel berdering aktif.

Adapun Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin mengklaim belum mendapati keterangan dari panitia pelaksana seminar itu.

“Kami juga sudah minta bantuan keamanan, tapi belum ketemu. Ini sedang di-tracking terus oleh pemerintah,” kata Ade pada Kamis, pekan lalu. “Kami juga butuh daftar peserta untuk mengetahui apakah ada warga Bogor yang ikut atau tidak?”

Data itu penting demi mengetahui jumlah dan asal daerah peserta seminar agar penelusuran penyebaran bisa terdeteksi seakurat mungkin.

Sampai laporan ini dilansir, Pemkab Bogor telah mendata 15 pegawai hotel sebagai “orang dalam pemantauan” dengan masa inkubasi telah selesai, ujar Ade.

Kami mencatat sejumlah daerah menangani pasien positif COVID-19 sepulang dari seminar anti-riba di Bogor: satu di Serang, Banten; satu di Yogyakarta; satu di Merauke, Papua.

Koordinasi Semrawut Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala Dinas Kesehatan Surakarta Siti Wahyuningsih mengakui kesulitan memantau penyebaran peserta seminar di Bogor karena problem administratif.

Ia berkata tidak tahu nama seminar di Bogor karena yang berwenang menyebutkan dan melacak para peserta seminar itu adalah pemerintah Kabupaten Bogor. Ia berharap para peserta bisa melaporkan kondisi kesehatan kepada otoritas masing-masing daerah.

Kepala Dinkes Jateng Yulianto Prabowo pernah menyebut jumlah peserta seminar oleh Masyarakat Tanpa Riba sekitar 400 orang.

Sekretaris Dinas Kesehatan Solo Setyowati menolak menjawab upaya konfirmasi kami mengenai nama seminar di Bogor yang diikuti pasien “kasus 50” dengan alasan menjaga identitas korban dan keluarganya.

Pendapat kami: informasi nama seminar cukup penting karena kemungkinan dihadiri oleh banyak peserta dari berbagai kota sehingga bisa menjadi sumber penyebaran COVID-19, tetapi bisa tidak terpantau bila informasi serba sumir. Artinya, yang diutamakan dalam situasi pandemi adalah transparansi, bukan sengaja menutup-nutupi.

Adapun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat kami menanyakan upaya penelusuran para pasien yang terhubung dengan seminar di Bogor, menyarankan kami untuk bertanya ke Bupati Bogor.

“Kami (cuma) telusuri yang ada di Jateng,” katanya kepada Tirto, Kamis pekan lalu.

Sementara juru bicara penanganan COVID-19 Achmad Yurianto berkata tidak mengetahui penyebaran corona dari klaster dua seminar di Bogor, meski ia berpotensi menjadi sebaran meluas ke daerah-daerah, dari Solo hingga Kalimantan, dari Lampung hingga Batam.

“Saya enggak tahu tentang seminar itu,” kata Yuri kepada Tirto, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, yang berwenang menelusurinya adalah pemda setempat.

“Apakah pemerintah pusat melakukan penelusuran khusus tentang klaster ini?” tanya kami mengingat penyebarannya makin sulit terlacak.

“Apakah harus jadi pekerjaan pusat?” kata Yuri, bertanya balik. “Izinnya di daerah.”

Abai Sejak Dini Menelusuri Kontak Pasien COVID-19

Pada 2 Maret sewaktu Presiden Joko Widodo mengumumkan dua pasien pertama positif COVID-19, ia mengklaim pendeteksian dua pasien terinfeksi virus corona adalah hasil penelusuran pemerintah.

“Tim dari Indonesia sendiri yang menelusuri,” ungkapnya.

Namun, menurut keterangan pasien “kasus 1” lewat siaran pers, ia mungkin terinfeksi corona setelah ditelepon warga Jepang.

Si WNA Jepang itu mengabarkan positif terjangkit COVID-19 dan dirawat di sebuah rumah sakit swasta di Malaysia. Pasien “kasus 1” dan WNA Jepang pernah bertemu di sebuah bar di Kemang, Jakarta Selatan, pada 14 Februari 2020.

Di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Suroso, sesudah pengumuman Presiden Jokowi, pasien “kasus 1” mengkonfrontasi dokter yang menanganinya. Barulah dokter memberi tahu bahwa dia dan pasien “kasus 2” terinfeksi COVID-19. (Kedua pasien yang masih satu keluarga ini dinyatakan sembuh dan telah pulang ke rumah.)

Detail keterangan macam ini menimbulkan pertanyaan: Betulkah pemerintah terutama Kementerian Kesehatan di bawah Terawan Agus Putranto—seorang dokter militer—memang secara antisipatif melakukan pelacakan kontak dari para pasien yang kemungkinan terinfeksi corona?

Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan pada pertengahan Maret lalu berkata pemerintah pusat memilih pendekatan memilah-milah informasi terkait pendemi corona dengan dalih “tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat.”

Sehari setelah mengumumkan kasus perdana yang terdeteksi positif corona, Jokowi mengangkat Achmad Yurianto sebagai jubir penanganan COVID-19. Setiap sore, pemerintah mengumumkan pembaruan data kepada media dan masyarakat. Hingga 13 Maret, pemerintah masih memakai pendekatan nomor kasus—saat itu ada 69 kasus positif dan 4 kasus meninggal.

Namun, esoknya, setelah kasus positif bertambah menjadi 96 pasien, pemerintah Jokowi tidak lagi memakai penomoran kasus: hanya menyebut angka positif, angka sembuh, angka meninggal, dan sebaran di daerah.

Pemerintah pusat juga mulai membentuk tim gugus tugas—yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal Doni Monardo. Pemerintahan Jokowi juga mulai menyerahkan penanganan pandemi COVID-19 ke pemerintah daerah masing-masing ketika sebaran infeksi corona semakin bertambah dan meluas.

Sebaran kasus pasien corona dari dua seminar di Bogor, yang gagap dilacak oleh pemerintah pusat, juga telah memberi dorongan pemerintah daerah proaktif melakukan deteksi lebih sigap, tanpa menunggu kerja atau instruksi pemerintah pusat.

Per Senin kemarin, 23 Maret, lebih dari 500 orang positif COVID-19 dan 49 orang meninggal. Mereka tersebar di puluhan provinsi, termasuk Jakarta dan Jawa, Banten, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Papua. Jika tak ada intervensi cepat dari pemerintah Indonesia, menurut perhitungan ilmuwan, penularan COVID-19 bisa tembus 11 ribu-71 ribu pada akhir April.

Kini, dengan mengabaikan penelusuran kontak pasien corona sedari pandemi ini menghantam Indonesia, dengan penanganan serba terlambat oleh pemerintahan Jokowi dan kementerian kesehatan di bawah Terawan, hari-hari ini setiap petang warga Indonesia mengetahui kematian manusia akibat COVID-19 menjadi statistik belaka.

=========

Kepada para peserta seminar 'Masyarakat Tanpa Riba' dan seminar GPIB di Bogor, saran kami, mohon periksa kesehatan Anda untuk cek gejala infeksi virus corona ke rumah sakit rujukan.

Bila anda pernah kontak dengan pasien positif COVID-19 tapi masih sehat, mohon melakukan karantina mandiri.

Mari bantu tenaga kesehatan kita menghadapi pandemi virus corona dengan terlibat donasi via kitabisauntuk swadana membeli alat pelindung diri.