tirto.id - Sebuah foto selebaran tersebar di grup-grup pesan instan WhatsApp. Selebaran tersebut berisi seruan dengan narasi berbunyi “Jogja Tolak PSI.” Entah dari mana asal mula selebaran itu beredar, yang pasti, ajakan tersebut selaras dengan sejumlah massa yang mendatangi Kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta, Senin (4/12/2023). Mereka mengecam pernyataan politikus PSI, Ade Armando, ihwal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sejumlah orang tersebut tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Kesinambungan Keistimewaan. Aksi massa ini tersebar melalui video-video di sejumlah media sosial. Mereka membawa poster bergambar Ade Armando dengan tanda silang menutupi wajahnya. Banyak dari peserta unjuk rasa ini mengenakan pakain tradisional Jogja.
Kecaman keras ini datang dari masyarakat DIY setelah Ade Armando mengunggah video yang berisi pernyataan soal dinasti politik di Jogja. Video itu diunggah di akun medsos X Ade Armando, Sabtu (2/12/2023), untuk mengomentari aksi mahasiswa yang menolak politik dinasti.
Menurut Ade, aksi tersebut justru bertentangan dengan praktik mahasiswa yang hidup di DIY. Ade menyebut, politik dinasti sesungguhnya ada di DIY, sebab pejabat daerah dipilih melalui garis keturunan.
“Politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu,” kata Ade dalam video.
Sontak pernyataan Ade ini membuat sejumlah netizen kebakaran jenggot. Mereka yang tinggal di DIY, merasa pernyataan tersebut merendahkan historis dan keistimewaan Yogyakarta. Bahkan, muncul narasi yang menolak PSI – partai Ade Armando bernaung – untuk dicoblos dalam kontestasi pemilu.
Pernyataan Ade Armando juga membuat Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X, buka suara. Menurut dia, keistimewaan DIY telah diakui oleh undang-undang berdasarkan asal-usul dan sejarah, maka hal tersebut dilindungi oleh konstitusi.
“Komentar boleh saja, hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada di Pasal 18 (UUD 1945), yang menyangkut masalah pemerintah Indonesia. Itu menghargai asal usul tradisi DIY,” kata Sultan Hamengku Buwono X melalui keterangan resmi, Senin (4/12/2023).
Pada Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” Negara, menurut Sri Sultan, juga telah melindungi keistimewaan DIY melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012.
Di sana disebutkan bahwa Gubernur DIY harus dijabat oleh sultan Keraton Yogyakarta, dan Wakil Gubernur DIY adalah adipati Pura Pakualam. Adapun mengenai anggapan politik dinasti yang disebut Ade Armando, Sultan mempersilakan kepada persepsi masyarakat.
Namun, menurut Sri Sultan, pandangan tersebut juga seharusnya melihat bagaimana sejarah panjang DIY hingga memperoleh predikat tersebut.
“Dinasti atau tidak terserah dari sisi masyarakat melihatnya. Yang paling penting bagi DIY, DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya, dan negara menghargai sejarah itu,” ungkap dia.
Sri Sultan menambahkan, belum menerima ataupun menyaksikan permintaan maaf dari Ade Armando atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, dia belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh atas pernyataan maaf untuk Ade Armando.
“Tapi kalimat dinasti atau tidak, di situ (undang-undang) juga tidak ada. Yang penting kita bagian dari republik dan melaksanakan keputusan undang-undang yang ada,” tegas Sri Sultan.
PSI Ambil Langkah Tegas
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, mengatakan Ade Armando telah mendapatkan teguran keras dari DPP PSI. Grace menyayangkan komentar yang dilayangkan Ade Armando dalam unggahan videonya ihwal politik dinasti di DIY.
“Bang Ade sudah langsung mendapat teguran keras dari DPP. Dan beliau juga karenanya langsung membuat video permintaan maaf,” kata Grace dihubungi reporter Tirto, Selasa (5/12/2023).
Grace menyatakan, Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, selalu mengingatkan kader agar berpolitik secara santun. Ia menilai putra Presiden Joko Widodo itu kerap mewanti-wanti kader PSI.
“Mas Ketum Kaesang selalu berpesan bahkan wanti-wanti dalam setiap acara konsolidasi agar semua kader pengurus dan caleg menjalankan politik santun,” ujar Grace.
Ia menegaskan bahwa pernyataan Ade Armando merupakan opini pribadi yang tidak ada hubungannya dengan sikap PSI. Kendati demikian, teguran keras tetap akan diberikan untuk Ade Armando.
“Bukan pernyataan resmi organisasi, bukan juga mewakili PSI, tetap kami sesalkan dan tegur keras,” kata dia. “Perihal sanksi sedang dirumuskan oleh mas ketum,” sambung Grace.
Adapun permintaan maaf Ade Armando disampaikan lewat unggahan video di akun X pribadinya, Minggu (3/12/2023) malam. Ade mengaku mendengar kabar akan ada aksi besar buntut celotehannya. Ia juga mengklarifikasi bahwa yang dia sampaikan merupakan pandangan pribadi, bukan mewakili DPP PSI.
“Saya sudah mendengar ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya ingin sampaikan, apa yang saya katakan di video tersebut adalah sepenuhnya pandangan saya, sikap politik saya,” ujar Ade dalam video.
Ia meminta maaf kepada masyarakat jika pernyataannya menyinggung dan memicu kegaduhan. Ia sekali lagi menegaskan bahwa pernyataanya tidak ada kaitan dengan pandangan politik dan aturan dari DPP PSI serta DPW PSI Yogyakarta.
“Sepenuhnya karena pandangan saya,” ucap dia.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua DPW PSI Yogyakarta, Kamaruddin. Ia menyatakan, hal yang disampaikan Ade tidak mewakili PSI. Selain itu, PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY.
Dia juga akan menerima segala aspirasi warga Jogja karena warga sudah dianggap sebagai sedulur bagi kawan-kawan PSI. PSI DIY disebut akan selalu menerima dengan hati dan penuh keterbukaan dan sehormat-hormatnya, jika ada aspirasi dari warga DIY terkait pernyataan Ade Armando.
Akan Berdampak pada Suara PSI di DIY?
Pengamat politik dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai pernyataan Ade Armando sebagai sebuah blunder politik. Seharusnya di musim pemilu, kata Usep, Ade bisa menahan diri melontarkan pernyataan yang berpotensi sensitif di masyarakat.
“Bagi masyarakat Yogyakarta ini sensitIf dan mudah dikonsolidasi. Saya ikut survei LP3I untuk UU Keistimewaan DIY, dan secara umum masyarakat setuju ditetapkan gubernur dan wakilnya dari unsur Kesultanan Yogyakarta dan Paku Alaman,” ujar Usep dihubungi reporter Tirto, Selasa (5/12/2023).
Selain itu, blunder ini menurut Usep sangat berpotensi digoreng rival politik PSI. Partai berlogo mawar putih itu dapat dicap tidak sensitif pada sejarah dan keistimewaan daerah di Indonesia.
“Dan tidak menghargai local wisdom semua daerah,” kata Usep.
Ia menilai bahwa PSI harus bergerak cepat jika tidak ingin masalah ini berkembang besar. Ini juga menjadi tantangan bagi Ketum PSI, Kaesang Pangarep, sebagai pimpinan baru. Sebagai pucuk pimpinan dia harus bertindak tegas dan menyelamatkan muruah PSI di masa pemilu.
“Kalau pintar mengambil ini sebagai momentum, bisa saja membuka momen bahwa, anak muda tapi bijak. Mampu meredam dengan bijak, sekalian sowan ke Sultan, dia kan anak Jokowi,” ujar Usep.
Di sisi lain, Peneliti Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai pernyataan Ade Armando memang sensitif dilontarkan saat momen politik saat ini. Jika tidak diredam, kata dia, protes warga DIY kepada PSI bisa bereskalasi dan meluas.
Kendati demikian, Dedi menilai, perolehan suara PSI di Yogyakarta tidak akan berdampak banyaknya. Sebab, kata dia, daerah ini bukan menjadi basis suara besar bagi PSI.
“Artinya, Ade Armando tidak akan berdampak apa-apa hanya menjadi riak politik saja,” kata Dedi dihubungi reporter Tirto, Selasa (5/12/2023).
Ia juga menilai bahwa pengaruh ketokohan Kaesang dan Jokowi tidak berpengaruh banyak meredam amarah masyarakat DIY. Buktinya, kata dia, aksi massa tetap terjadi dan dilakukan langsung di kantor DPW PSI Yogyakarta.
“Kalau masih dilihat sebagai tokoh berpengaruh, protes tidak akan terbuka dan bereskalasi seperti sekarang. Gerakan ini menunjukkan mereka melawan Kaesang dan mungkin tidak dianggap apa-apa,” ujar Dedi.
Sementara itu, analisis politik dari Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menyatakan ada potensi kehilangan suara pemilih PSI dalam kontestasi pileg akibat ucapan Ade Armando. Namun, ia menilai hal itu tidak terlalu signifikan karena perolehan PSI di Jogja tidak terlalu signifikan di pemilu sebelumnya.
“Selain itu, ada efek Jokowi dan Kaesang kan sebenarnya karena orang Solo ya. Secara tradisi ada semacam sentimen negatif antara orang Yogyakarta dan orang Solo karena dua-duanya punya keraton,” kata Kunto dihubungi reporter Tirto, Selasa (5/12/2023).
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Abdul Aziz
