RI Lanjut Negosiasi dengan AS Minta Tarif 0% untuk Komoditas Ini

Sebagai timbal balik, Indonesia juga memberikan tarif nol persen terhadap berbagai komoditas dari Amerika Serikat.

Terbit 21 Jul 2025 21:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) saat menyampaikan konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2/2025). Pemerintah menetapkan kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) dalam sistem keuangan Indonesia akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA dalam bank-bank nasional yang berlaku untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku Indonesia masih meminta pengecualian tarif untuk beberapa komoditas prioritas seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), kopi, kakao, bumbu atau rempah-rempah, kayu manis, beberapa produk pertanian, nikel, beberapa produk mineral lainnya, hingga suku cadang pesawat.

Namun, permintaan tersebut akan didiskusikan kembali setelah Joint Statement atau Pernyataan Bersama dirilis dan tarif resiprokal 19 persen untuk Indonesia resmi berlaku.

“Nanti akan ada pembicaraan lebih khusus sesudah ditetapkan, jadi kita tunggu saja. Nanti pokoknya keluar dulu (Joint Statement) baru kita laksanakan,” kata dia, Konferensi Pers usai Sosialisasi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat (AS) dan Optimalisasi untuk Mendorong Perdagangan dan Investasi, di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2025).

Seiring dengan permintaan pengecualian terhadap beberapa komoditas prioritas tersebut, Indonesia juga memberikan tarif nol persen terhadap berbagai komoditas dari Amerika Serikat. Namun, fasilitas tarif Most Favored Nation (MFN) di kepabeanan untuk Amerika Serikat sebenarnya telah diberikan sejak lama, dengan tarif bea masuk berkisar di 0-5 persen.

“Berdasarkan buku tarif, jumlah tarif sebetulnya yang kemarin dengan Amerika itu adalah 11.555 post tarif, dan bea masuknya yang sudah nol itu mendekati 12 persen. Sedangkan biaya masuk yang mendekati 5 persen itu 47 persen. Jadi Amerika sebetulnya sudah dapat 60 persen (tarif impor) di bawah 5 persen,” lanjut Airlangga.

Dengan adanya kesepakatan tarif ini, Indonesia hanya memberikan perluasan pembebasan bea masuk kepada Mayoritas produk dari Washington. Meski begitu, fasilitas pembebasan bea masuk ini juga telah diberikan Indonesia kepada berbagai mitra dagang lainnya, melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) atau Perjanjian Kerja Sama Ekonomi komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA).

“Apakah itu dengan ASEAN FTA, apakah itu dengan ASEAN-China FTA, kemudian juga dengan CEPA Eropa, kemudian dengan Kanada, dengan Australia New Zealand, dengan Jepang IJEPA, itu seluruhnya juga kita sudah memberikan mayoritas mendekati 0 persen,” tukas Airlangga.