RI Belum Terima Bantuan Asing, DPD RI: Harga Diri Kita Tinggi

tirto.id - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mendukung langkah pemerintah pusat yang belum membuka keran bantuan dari pihak asing untuk penanganan bencana banjir-tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Menurut Sultan, Presiden Prabowo Subianto memiliki pandangan bahwa selama bangsa Indonesia masih mampu menangani dan memulihkan kondisi pasca bencana dengan cepat, maka menjaga kemandirian dan harga diri bangsa menjadi hal yang penting.

“Nah, terkait dengan bencana, apakah donasi asing diperlukan? Saya bisa membaca pikirannya Pak Presiden. Bisa-bisa saya salah. Tapi saya masih bersepakat dengan Pak Presiden bahwa sepanjang negara ini masih mampu, sepanjang bangsa kita masih mampu untuk mengelola bencana ini, untuk me-recovery ini dengan cepat, harga diri bangsa kita juga tinggi,” ucap Sultan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/12/2025).

Sultan menekankan bahwa bantuan asing pada dasarnya tetap dibutuhkan, namun pemerintah tentu memiliki pertimbangannya sendiri. Masalahnya, kata dia, bukan sekadar menerima atau menolak bantuan, tetapi menyangkut berbagai aspek lain yang harus dihitung secara matang.

Menurutnya, pertimbangan-pertimbangan inilah yang mungkin menjadi alasan, termasuk status bencana nasional yang belum juga ditetapkan. Di sisi lain, kata dia, fungsi pengawasan dan representasi tetap dijalankan oleh DPR RI, meski keputusan akhir berada di tangan eksekutif.

Dengan demikian, dia menilai bahwa tidak ada yang keliru dalam respons pemerintah. Presiden pun, katanya, sudah dua kali melakukan kunjungan langsung ke lokasi bencana, begitu pun juga kementerian terkait.

Karena itu, dia mengajak semua pihak menunggu keputusan lebih lanjut apakah donasi asing akan dibuka dan apakah status bencana akan ditingkatkan.

“Jadi nggak ada yang keliru. Presiden kita orang yang mengerti masalah, beliau sudah turun ke sana, bahkan dua kali, kementerian juga sudah turun, jadi kita tunggu aja. Kita tunggu apakah nanti memang donasi asing akan dibuka, apakah status ini juga akan ditingkatkan,” ucapnya.

Dia menilai, hal terpenting bukan soal status bencana nasional atau bantuan dari pihak asing, melainkan percepatan pemulihan, mulai dari penanganan korban, terutama ibu dan anak, mengatasi trauma, serta segera menghitung kerusakan fisik agar proses pemulihan dapat berjalan cepat.

“Karena itu yang paling banyak nanti. Dan yang paling penting hitung segera kerugian fisik sehingga ke depan cepat me-recovery-nya. Negara kita saya yakin siap untuk me-recovery secara cepat,” ucapnya.

Dia meyakini pemerintah masih mampu menangani bencana secara mandiri. Kalau pun pemerintah benar-benar tidak mampu menangani bencana, katanya, tentu akan segera meminta bantuan.

“Ya, itu buktinya. Kalau nggak mampu ya kita pasti hand up. Tapi karena kita yakin dengan kekuatan bangsa kita, pasti,” ucapnya.

Di sisi lain, dia mengakui bahwa situasi bencana kali ini berbeda dengan tsunami besar di Aceh pada 2004 lalu, yang skalanya sangat dahsyat dan menelan ratusan ribu korban jiwa. Meski begitu, dia menekankan bahwa angka korban bukanlah sekadar statistik.

Dalam kesempatan yang sama, Sultan juga menanggapi pernyataan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang meminta para influencer atau pihak non-pemerintah untuk melapor terlebih dahulu ke pemerintah sebelum memberikan bantuan kepada para korban bencana Sumatra.

Menurut Sultan, bantuan dari pihak non-pemerintah, baik dari masyarakat, swasta, maupun perorangan patut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian. Namun, mereka juga menekankan bahwa setiap bentuk bantuan idealnya dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, kata dia, jika memang sudah ada aturan yang mengatur mekanisme pelaporan atau koordinasi, maka sebaiknya aturan tersebut diikuti demi memastikan bantuan tidak disalahgunakan.

Sultan menilai instruksi yang disampaikan Gus Ipul bukanlah hal sulit. Menurutnya, selama regulasinya baik, maka semua pihak seharusnya dapat mematuhinya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, menyatakan pemerintah masih kuat dalam penanganan bencana di Sumatra, sehingga bantuan dari pihak luar belum dibutuhkan.

“Kita masih kuat, ngapain? Kita masih kuat kok,” ujar Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin (08/12).

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Sugiono. Ia menyampaikan bahwa Indonesia masih dapat melakukan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra secara mandiri, sehingga bantuan dari negara-negara sahabat masih belum diperlukan.

"Kami sedang menyelesaikan semua yang dibutuhkan, tapi memang ada beberapa yang menawarkan [bantuan]. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya, tapi kami yakin kami masih bisa mengatasinya," kata Sugiono.