tirto.id - Pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara mengenai tema debat kedua yang akan digelar pada Minggu (17/2/2019) di Hotel Sultan, Jakarta.
Salah satu kesamaan pandangan antara ICW dan hasil riset KPK dalam tema debat kali ini, yakni pertanian, energi, lingkungan hidup, dan infrastruktur, adalah perlunya optimalisasi penegakan hukum.
Hal itu diperlukan agar permasalahan tata kelola di keempat sektor yang selama ini muncul bisa diselesaikan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) memandang sebaiknya permasalahan hukum dikembalikan pada sistem yang ada. Mereka menilai, mekanisme hukum harus berjalan saat ada perusakan lingkungan hidup dari pertambangan.
"Kalau misalnya ditemukan bahwa katakan penambang yang merusak lingkungan tentu kami serahkan kepada mekanisme hukum yang ada," kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Shadzily di daerah Menteng, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).
Menurut Ace, pemerintah sudah berkomitmen dalam penegakan hukum sesuai dengan materi debat. Ia mencontohkan langkah Presiden Jokowi yang membubarkan petral karena dianggap merugikan negara. Menurut Ace, pembubaran petral menandakan komitmen Jokowi dalam penegakan hukum.
"Prestasi selama satu periode ini telah membubarkan petral, sebuah tata niaga pengelolaan energi yang tidak fair selama ini sama pak Jokowi dibubarkan, itu salah satu bukti konkret penegakan hukum," sebut politikus Partai Golkar itu.
Di sisi lain, Badan Pemenangan Nasional (BPN) memastikan kalau Prabowo-Sandi akan berkomitmen dalam penegakan hukum di sektor energi, pangan, maupun lingkungan. Komitmen tersebut pun diungkapkan dalam setiap pidato kebangsaan Prabowo di Jakarta maupun di Semarang kemarin.
"Berkali-kali beliau concern atau menyampaikan perhatiannya perlu penegakan hukum dan saya yakin beliau akan tegas melakukan ini karena diyakini oleh pak Prabowo dan pak sandi bahwa salah satu penghambat tumbuhnya ekonomi, hadirnya kesejahteraan keadilan karena korupsi. Jadi saya tidak ragu sama sekali," kata Direktur Debat dan Materi Prabowo-Sandi Sudirman Said di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).
Sudirman menegaskan, komitmen penegakan hukum masuk dalam konsep big push yang disampaikan Prabowo selama ini.
Ia mengatakan, Prabowo menekankan 4 dorongan lewat konsep big push, yakni swasembada energi, swasembada pangan, swasembada air dan dorongan penguatan institusi negara yang kuat, termasuk penegakan hukum yang beliau sebut incorruptable.
Dalam konsep keempat, Prabowo ingin penegak hukum yang tidak bisa disogok, Tidak bisa disuap, tidak korupsi hakim jaksa polisi.
Sudirman optimistis, Prabowo-Sandiaga bisa melakukan penegakan hukum karena tidak mempunyai utang dalam bidang lingkungan. Menurutnya, hingga saat ini, Prabowo-Sandi berkampanye dengan biaya sendiri dan tidak berutang dengan partai-partai karena koalisi mereka ramping.
"Jadi kalau masalah-masalah berkaitan tubrukan atau konflik antar pribadi dan negara, saya yakin beliau akan mengedepankan kepentingan negara termasuk kalau ada unit bisnisnya yang dianggap melanggar peraturan pasti akan diserahkan ke penegak hukum. Itu keyakinan kami," kata Sudirman.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Dipna Videlia Putsanra
