tirto.id - Mahasiswa Manokwari Selatan menolak rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang dilontarkan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw. Perwakilan mahasiswa Manokwari Selatan, Rivaldo Ainusi mengklaim hal itu merupakan kepentingan pribadi tanpa melibatkan masyarakat.
"Kami menilai bahwa pemekaran Papua Barat Daya ini atas kepentingan mereka sendiri tanpa melibatkan masyarakat Papua Barat itu sendiri," kata perwakilan mahasiswa Manokwari Selatan di Jakarta, Rivaldo Ainusi, via keterangan tertulis, Jumat (22/7/2022).
Dia menuturkan pemerintah dianggap tidak mengikuti prosedur rapat dengar pendapat bersama masyarakat adat setempat sebagai pemilik hak ulayat. Dia menilai seharusnya pemerintah berkoordinasi dengan Majelis Rakyat Papua Barat sebagai wakil masyarakat adat setempat.
"Mereka (pemerintah) tidak menaati Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang peran dan wewenang dari masyarakat adat," ungkapnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pemerintah Provinsi Papua Barat dan elite lokal dinilai tidak melibatkan pembahasan bersama masyarakat setempat. Tak hanya itu, mahasiswa menuntut pemerintah juga menyelesaikan insiden 'Wasior Berdarah' lantaran proses peradilan tidak berjalan dan menumpuknya impunitas atas korban.
Hal ini juga menjadi dasar rakyat menolak daerah otonom baru yang diduga akan mengancam eksistensi rakyat karena makin banyak aparat keamanan yang dikerahkan ke wilayah baru.
"Melihat situasi yang mengancam hak-hak masyarakat adat, kami mahasiswa Manokwari Selatan yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua, menolak tegas pembahasan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya," ungkapnya.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Intan Umbari Prihatin
