Indeks Yasonna Laoly

Komisi III akan memanggil Menteri Yasonna lantaran diduga menutupi keberadaan tersangka kasus suap PAW DPR Harun Masiku.

Menkumham sekaligus Ketua DPP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP Yasonna Laoly mengakui dirinya yang membentuk tim hukum pelaporan penyidik KPK ke Dewas.

Yasonna menargetkan pembahasan Omnibus Law cipta lapangan kerja dan perpajakan dengan DPR bisa rampung satu semester saja.

Yasonna tidak menjanjikan akan ada perubahan UU sehingga penerapan hukuman mati dapat diterapkan lebih luas lagi.

Yamitema Tirtajaya Laoly memenuhi panggilan KPK pada Senin (18/11/2019) setelah dua kali mangkir.

KPK memanggil kembali anak Menkumham Yasonna Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly terkait kasus dugaan korupsi Wali Kota Medan non-aktif Tengku Dzulmi Eldin (TDE).

Naskah akademik RUU terkait Omnibus Law tengah disiapkan untuk dimasukkan ke DPR pada awal 2020.

Menkumham Yasonna H Laoly meminta anaknya tak memenuhi panggilan KPK terkait suap proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan.

Yasonna pergi meninggalkan kursi menteri dengan pekerjaan rumah yang belum rampung. PR Jokowi di periode berikut: memilih Menkumham yang becus.

Yasonna meminta masyarakat untuk tak menekan lagi Jokowi terbitkan Perppu KPK.

Menkumham, Yasonna H Laoly dukung koreksi atas UU KPK lewat jalur konstitusi dengan guggatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pengunduran diri Menkumham Yasonna Laoly mendapat kecaman dari beberapa pihak. Pasalnya, ia mundur saat RKUHP dan beberapa RUU lain yang diusulkan pemerintah mengundang polemik.

Yasonna Laoly mundur sebagai Menkumham terhitung sejak 1 Oktober 2019.

Yasonna mengatakan jika mahasiswa mau debat dan tanya tentang RUU bisa datang ke DPR, atau datang ke dia. Bukan dengan unjuk rasa merobohkan pagar.

Yasonna klaim sudah memberi batasan yang detail atas definisi "menyerang harkat dan martabat" di bab penjelasan RKUHP agar pasal penghinaan presiden tak salah digunakan.

Pemerintah pakai argumen HAM saat mendorong penyadapan harus pakai izin. Padahal di satu sisi banyak pekerjaan rumah terkait HAM yang tidak mereka selesaikan.

Yasonna khawatir ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu jika pasal perzinaan tak dihapus.

Pemerintah menyampaikan 3 pandangan yang harus direvisi yaitu masalah Dewan Pengawas KPK, lalu penyelidik, penyidik, dan pegawai independen dan pembentukan wadah ASN, serta independensi penindakan KPK.

Malam-malam, pemerintah membahas revisi UU KPK bersama Baleg DPR di samping masa seleksi Capim KPK.

Yasonna menyampaikan orasi ilmiah berjudul 'Dampak Cyber Bullying dalam Kampanye Pemilu terhadap Masa Depan Demokrasi di Era 4.0'.