tirto.id - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni menilai unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hukum dan HAM atas label Tanjung Priok penghasil kriminalitas, merupakan gambaran bentuk kegelisahan masyarakat.
Ia mengatakan yakin unjuk rasa itu murni pergerakan masyarakat, tanpa ada pihak ketiga yang memobilisasi.
"Bukan hanya warga Priok, masyarakat manapun juga akan bergerak menyuarakan kritikannya bila daerah tempatnya lahir, tumbuh, dan menetap, dituding dengan label negatif," kata Sahroni lewat keterangan tertulis, Rabu (22/1/2020).
Sahroni menilai, sebagai seorang akademisi bergelar profesor yang juga menjabat menteri, seharusnya Yasonna memberi contoh sebuah daerah A dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah dengan daerah B yang memiliki kondisi sebaliknya.
"Bukan mengeneralisir wilayah tertentu," kata dia.
Menurut Sahroni, sebagai pejabat publik Yasonna harusnya memang benar-benar menjaga pernyataan sehingga tidak memunculkan dampak sosial hingga berujung unjuk rasa.
Ia mengatakan pada masa lalu Tanjung Priok memang lekat dengan julukan daerah dengan premanisme tinggi.
"Tetapi jangan lupa, sebuah daerah dapat berkembang menjadi lebih baik. Tanjung Priok misalnya, data BPS bahkan menunjukkan tingkat keamanan lebih baik dibandingkan dengan Menteng saat ini," kata dia.
Sahroni menilai perekonomian di Tanjung Priok telah meningkat, salah satunya tampak dari sektor properti.
Lagi-lagi ia mengklaim data BPS terbaru menyebutkan Kecamatan Tanjung Priok saat ini memiliki tujuh komplek apartemen dan 18 kawasan elite, hanya kalah dari kecamatan Kelapa Gading memiliki 10 kompleks apartemen dan 45 kawasan elite, Kecamatan Penjaringan memiliki 17 komplek Apartemen dan 61 kawasan elite.
"Logikanya sederhana saja, orang tidak akan mau berinvestasi kalau tidak aman. Dan yang tak kalah penting Pelabuhan Tanjung Priok menjadi barometer dan penopang perekonomian Indonesia," kata dia.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Abdul Aziz
