Indeks Uu Asn

Para Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 21 Ayat (8) dan Pasal 46 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Abdul Mu'ti mengatakan dalam UU ASN yang mengatur status kepegawaian dengan meniadakan honorer.

Sentralisasi mutasi ASN berisiko menyuburkan korupsi dan jual-beli jabatan. Sistem kerja tak lagi berdasar kompetensi karena disusupi patronase politik.

KPK mengingatkan agar wacana revisi UU ASN perlu kajian yang kuat. Rencana revisi UU ASN ini muncul dari usulan Komisi II DPR.

Komisi II DPR RI berencana merevisi UU ASN untuk mempermudah pemerintah pusat melakukan mutasi pada pegawai negeri.

Pemohon menilai norma tersebut memperkuat stigma bahwa PPPK adalah aparatur kelas kedua.

MK memerintahkan pembentuk UU untuk membentuk norma baru dalam UU yang mengatur jabatan dan instansi yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif.

Pasal yang diuji mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri, serta pengisiannya dilakukan di instansi pusat.

Komisi II DPR belum membahas secara formal terkait hal tersebut dalam RUU ASN.

Apakah PPPK bisa jadi PNS?, dan apa syarat PPPK bisa menjadi PNS? Cek juga catatan hasil rapat DPR mengenai isu alih status PNS jadi PPPK 2025.

Sejarah politik Indonesia menunjukkan, sentralisasi kekuasaan sering dimanfaatkan untuk konsolidasi politik, seperti pada era Orde Baru.

Menurutnya, sentralisasi ASN itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

RUU ASN nantinya memungkinkan pejabat eselon di pemda dapat melanjutkan karier di pusat dengan kewenangan presiden.

Bahtra melihat ada banyak ASN di daerah yang berprestasi dan layak ditempatkan di pemerintahan pusat.

Pembahasan RUU ASN dinilai membutuhkan keterlibatan banyak komisi, tak hanya di Komisi II DPR RI saja.

Komisi II DPR RI ditugaskan merevisi UU ASN, salah satu pasal yang diubah terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat eselon oleh presiden.

Pengelompokan PNS dilakukan berdasarkan golongan dan pangkat, ditentukan sesuai latar belakang pendidikannya. Simak penjelasan gaji PNS S1 dan tunjangannya.

Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam UU TNI dan Polri.

Dalam menjalankan tugasnya, ASN harus mematuhi peratuan yang berlaku, termasuk soal kewajiban dan larangan. Berikut ini selengkapnya.

PPPK sebagai ASN yang diangkat sesuai dengan perjanjian kontrak kerja tertentu tidak bisa naik golongan. Simak ulasan lengkapnya berikut ini.