Indeks Uji Materi Uu Pemilu

Jika MK konsisten dengan putusan lainnya terkait open legal policy, maka gugatan sistem pemilu proporsional tertutup semestinya ditolak.

SBY menilai MK tidak memiliki domain dan wewenang menetapkan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.

Jubir MK Fajar Laksono memastikan belum ada pembahasan antar hakim konstitusi sehingga belum ada sebuah putusan terkait gugatan sistem pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat bahwa Undang-undang Pemilu menjadi undang-undang paling banyak diuji di persidangan.

Ketua MK Anwar Usman mengungkapkan bahwa perubahan sistem sidang dari daring ke luring atas usulan DPR.

Hasto sebut PDIP yang tak hadir dalam pertemuan itu karena memilih menghormati apa pun putusan MK terkait sistem pemilu.

Saat ini yang sudah mengajukan diri adalah Nasdem dan PSI. Keduanya tidak setuju dengan sistem proporsional tertutup.

PKS meyakini diturunkannya angka presidential threshold bisa mencegah konflik yang kerap terjadi akibat Pemilu.

Kedudukan PKS yang merupakan partai politik di parlemen dan ikut membahas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi pertanyaan para hakim MK.

Mahkamah menilai pokok permohonan yang diajukan Partai Gelora tidak memiliki landasan menurut hukum.

Mereka menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu.

Aturan ambang batas pencalonan presiden kembali digugat di MK meski berkali-kali gagal. Kali ini giliran Gatot Nurmantyo yang uji materi.

Gatot meminta ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diubah dari 20 persen menjadi nol persen.

MK putuskan parpol yang lulus verifikasi & lolos parliamentary treshold Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak secara faktual.

Perludem mendesak Dinas Dukcapil di semua daerah mempermudah para pemilih, yang belum memiliki e-KTP, untuk mendapatkan surat keterangan (suket).

MK memutuskan batas waktu bagi pemilih yang ingin pindah lokasi TPS bisa diperlonggar menjadi paling lambat 7 hari sebelum pencoblosan. Namun, ketentuan itu disertai sejumlah syarat.

KPU sudah menyiapkan sejumlah langkah alternatif untuk mengantisipasi putusan MK terhadap uji materi sejumlah pasal dalam UU Pemilu. Salah satunya, menyiapkan draf aturan baru.

AROPI mengajukan uji materi aturan hitung cepat di UU Pemilu ke MK karena menilai ketentuan itu membatasi kinerja lembaga survei yang sudah terdaftar di KPU. 

AROPI resmi mengajukan permohonan uji materi UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi terkait larangan publikasi hasil survei pada masa tenang dan hitung cepat 2 jam setelah penutupan pemungutan suara yang kembali dihidupkan. 

KPU berharap MK segera menggelar sidang uji materi terhadap pasal pencetakan surat suara dan pindah memilih pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.