Indeks Uji Materi Uu Pemilu

INTEGRITY menggugat sejumlah pasal dalam UU Pemilu untuk mencegah hilangnya hak pilih jutaan warga di Pemilu 2019.

Saiful Mujani: pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya dua periode merupakan agenda reformasi yang tertuang dalam amandemen UUD 1945.

"Tapi yang pasti ada komunikasi antara Pak JK dengan Pak Jokowi [...] Tidak mungkin Pak JK bertindak sendiri tanpa berkoordinasi dengan presiden," kata Husein.

Perindo menganggap Pasal 169 huruf n UU Pemilu harusnya tak melarang seseorang menjadi capres atau cawapres, jika pernah menjabat.

Menurut Fadli, masa jabatan presiden dan wakil presiden harus tetap dibatasi.

Wapres JK mengaku tidak risau dengan putusan MK yang menolak uji materi 2 pasal di UU Pemilu terkait syarat pencalonan di Pilpres 2019.

"Amar putusan menyatakan, permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman.

Sejumlah aktivis, akademikus hingga eks pimpinan KPK dan KPU menggugat pasal Presidential Threshold ke MK karena menilai ketentuan itu bisa memunculkan calon tunggal di Pilpres 2019.

Ketiga pasal yang digugat mengatur tentang citra diri dan kampanye bagi parpol.

Penggugat berpendapat bakal capres dan cawapres harus dapat restu DPD. Restu ini akan mampu mencegah terjadinya upaya menghilangkan jati diri orang Indonesia asli.

Pemohon dari perkara pengujian UU Pemilu adalah Martinus Butarbutar dan Risof Mario.

Zulkifli Hasan menyatakan dalam UUD 1945 sudah jelas dibatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah dua periode.

Jika tanpa adanya ambang batas, maka partai politik berkoalisi apabila memiliki kesepahaman, sementara yang tidak cocok kemudian akan memilih alternatif lainnya.