Indeks Transportasi Online

“Jangan sampai sudah ada stiker, terus ditendang (mobilnya) dan penumpang diturunin. Itu mengganggu ketertiban umum,” ujar Sugihardjo

Pola-pola berbisnis berubah cepat seiring perkembangan teknologi. Masih relevankah mempertahankan pola konvensional?

Draft revisi Permenhub No. 26/2017 soal taksi online sudah dibuat. Pemerintah berharap revisi tersebut tak mendapat gugatan hukum.

Tarif batas atas dan batas bawah berlaku efektif mulai 1 November 2017

Revisi Taksi Daring akan didiskusikan di Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Medan, Palembang dan Balikpapan

Inovasi teknologi, perlahan tapi pasti, sukses menghancurkan pemain-pemain konvensional yang lebih dulu ada.

Asosiasi Driver Online (ADO) mengimbau semua pengemudi taksi online menerima sejumlah ketentuan baru dalam revisi Permenhub Nomor 26/2017.

Grab Indonesia menilai ketentuan batas bawah tarif taksi online berpotensi menganggu iklim kompetisi di sektor bisnis transportasi berbasis aplikasi.

Meski belum mengakomodir seluruh keinginan Organda, namun Ateng mengapresiasi draf revisi angkutan sewa khusus yang dirancang pemerintah,

Tri Sukma berharap kebijakan pemasangan stiker ini tidak merugikan Grab ataupun pengusaha taksi online lainnya.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi justru mendorong agar para pelaku transportasi konvensional bisa bersaing dengan pelaku transportasi online.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan pemerintah pusat akan segera membuat aturan baru yang berkeadilan terkait polemik transportasi daring ini.

Aliansi Jasa Transportasi Online menuntut pemerintah segera mengesahkan peraturan terkait operasional transportasi online.

Untuk memperoleh pendapatan yang layak, pengemudi ojek online harus bekerja dari pagi buta hingga tengah malam.

Sopir taksi dan ojek online melakukan aksi di depan Gedung Sate untuk menuntut regulasi yang melegalkan mereka.

Pemerintah akan menggelar dialog antara para pengusaha transportasi berbasis aplikasi dan konvensional. Kisruh ini belum usai.

Separuh dari jumlah angkot di Bandung harus dikandangkan karena kemunculan transportasi online yang diklaim mematikan operasional angkot.

Dishub Bekasi akan mengatur pangkalan transportasi online agar tidak menyebabkan kemacetan.

Bekasi tidak terpengaruh larangan transportasi berbasis daring yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Dishub menilai ada persaingan usaha yang tidak sehat dalam bisnis transportasi.