Mengapa Timnas Italia dan Jerman Ogah dengan Pelatih Asing?

tirto.id - Federasi Sepak Bola Italia mendekati Pep Guardiola pada Juli 2026 untuk mengisi posisi pelatih kepala tim nasional. Namun, tak ada kesepakatan yang tercapai antara kedua belah pihak. Kabar yang beredar menyebut, Pep Guardiola menolak tawaran itu lantaran ingin beristirahat, belum siap berkomitmen setelah lama menghabiskan waktu di kursi kepelatihan Manchester City. .

Namun, sejumlah pihak memaknai penolakan tersebut dengan arti lain. Bahwasanya Italia memang tidak berniat merekrut pelatih asing, bahkan Pep secara sekalipun.

Presiden Komite Olimpiade Italia, Luciano Buonfiglio, misalnya, mengungkapkan kecenderungannya terhadap pelatih “asli” Italia, alih-alih pelatih asing.

“Sebagian besar manajer Serie A kami adalah orang Italia: manajer tim nasional harus bekerja bersama mereka. Mereka berbakat, profesional, dan merupakan produk dari tradisi kami,” ujarnya, kepada ESPN, pada pertengahan Juli 2026, ketika isu rekrutmen Pep menghangat.

Nativisme sepak bola di Italia, salah satunya berupa penolakan (secara tidak langsung) pelatih asing, membuka tabir persoalan yang jauh lebih lama. Dan Italia bukan satu-satunya. Jerman juga demikian; timnasnya tak pernah ditangani oleh pelatih asing sejak konsep pelatih tunggal diterapkan pada 1926.

Pilihan federasi untuk memprioritaskan pelatih dalam negeri bukan pertimbangan teknis semata. Ada ikatan sejarah, tradisi pelembagaan, dan memori politik pembentukan identitas nasional yang membentang sejak awal abad ke-20.

Sepak Bola, Alat Legitimasi Kuasa

Sejak dulu, sepak bola tidak pernah lahir dari ruang steril yang bebas dari kehendak penguasa. Pada dekade 1920-an dan 1930-an, rezim fasis pimpinan Benito Mussolini di Italia dan rezim Nazi pimpinan Adolf Hitler di Jerman menjadikan popularitas olahraga tersebut sebagai alat propaganda sekaligus mesin penjinak massa.

Dinamika hubungan antara kekuasaan dan sepak bola Italia diurai oleh Fabien Archambault dalam "Football and fascism in Italy" (2020: 2-5). Ia menjelaskan bahwa hubungan rezim Benito Mussolini dan sepak bola tak sesederhana penggunaan sepak bola sebagai alat propaganda. Ia berusaha mengendalikan sepak bola agar sesuai dengan rezimnya, dan tentu saja sekaligus memanfaatkan popularitasnya.

Hasilnya adalah kompromi antara pemilik klub industri Italia Utara dan rezim, yang kemudian melahirkan Piagam Viareggio pada Agustus 1926. Piagam itu melegalkan profesionalisme secara implisit dan melarang klub merekrut pemain asing. Leandro Arpinati, presiden federasi sekaligus petinggi Partai Nasional Fasis, mewakili pihak pemerintah dalam kesepakatan itu.

Namun, larangan itu hanya menyasar pemain. Klub-klub Italia tetap merekrut pelatih asal Eropa Tengah selama sekitar tiga dekade. Kompromi serupa juga melahirkan kompetisi nasional Serie A pada musim 1929-1930.

Eksplorasi terhadap aspek kebudayaan fasisme diperdalam oleh Simon Martin “Football and Fascism: Local Identities and National Integration in Mussolini’s Italy” (2003: 198). Ketika tim nasional Italia menjuarai Piala Dunia 1934, media massa membangga-banggakan nativismenya sebab pelatih timnas kala itu orang “asli” Italia, Vittorio Pozzo. Merekalah yang memopulerkan frasa yang disebut Italiano nuovo ‘manusia baru Italia’, yang menuntut disiplin kolektif dan pengorbanan demi negara.

Pola serupa juga terjadi di Jerman, ketika organisasi olahraga ditundukkan oleh penyeragaman yang dilakukan rezim Hitler. Udo Merkel dalam studinya (2000: 182-183) mencatat, fasisme dalam sepak bola Jerman bermula sejak Hans von Tschammer und Osten--baru saja menjabat sebagai pemimpin Komite Reich Jerman untuk Latihan Fisik--memperkenalkan konsep Führerprinzip dalam olahraga pada 1933. Dengan konsep itu, seluruh kebijakan olahraga di Jerman berada dalam kontrol kekuasaan tertinggi, yakni Hitler sebagai führer.

Felix Linnemann, presiden Federasi Sepak Bola Jerman (Deutscher Fußball-Bund/DFB) yang memimpin Departemen Sepak Bola, menerapkan prinsip itu tanpa kesulitan berarti. DFB ingin menunjukkan kepada Nazi bahwa organisasinya dapat diandalkan secara politik (2000: 182).

Tak hanya itu. Watak otoriter olahraga di Jerman kala itu juga tampak di urusan diskriminasi. Pada 19 April 1933, DFB mengumumkan di majalah Kicker bahwa orang "ras Yahudi" tidak dapat diterima di posisi pimpinan organisasi regional dan klub (2000: 183). Merkel menulis, tidak ada bukti bahwa DFB pernah memerintahkan pengeluaran anggota Yahudi. Tapi yang jelas, kala itu Linnemann selalu mendorong pihak klub menyelidiki latar belakang anggotanya.

Penerapan prinsip tersebut berimbas pada tokoh-tokoh besar Yahudi yang dikucilkan dalam sepak bola, sebagaimana dicatat oleh Julian Rieck dalam "Ordinary Organizations? The German Football Association in the time of National Socialism" (2020: 292). Yang terkena imbas di antaranya ialah Gottfried Fuchs, pencetak rekor gol terbanyak dalam satu laga (10 gol), dan Julius Hirsch, salah satu legenda Timnas Jerman.

Pengucilan itu terjadi juga karena DFB membuat aturan diskriminatif yang dikenal sebagai Arierparagraphen. Aturan tersebut melarang warga non-Arya, terutama Yahudi, Romani, dan keturunan Afrika, untuk menjadi bagian dari institusi publik, profesi, termasuk klub olahraga.

Kebijakan Politik yang Diwarisi dalam Kepelatihan Domestik

Pengaruh otoritarianisme itu membentuk pola pelembagaan kepelatihan di kedua negara. Sejarah penunjukan juru taktik lokal mengakar kuat hingga menjadi norma institusional.

Menurut Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), pada era-era awal, tim nasional Italia dikendalikan oleh komisi teknis atau panitia khusus yang beranggotakan para wasit dan tokoh klub, bukan satu pelatih atau manajer tunggal. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pemilihan pemain bersifat objektif dan tidak dominan hanya mengambil dari salah satu klub.

Skema pelatih kepala tunggal baru dipatenkan oleh FIGC pada awal dekade 1960-an, tepatnya setelah mereka secara resmi menghapus sistem komisi teknis federasi melalui reformasi struktural pada 1959. Namun, bukan berarti mereka melarang mutlak pelatih tunggal pada era-era sebelumnya, terutama saat Pozzo menangani timnas pada 1929 (situasi darurat permintaan rezim).

Mulanya, Mulanya, Timnas Italia tak saklek menolak pelatih asing. Pada 1954, mereka pernah merekrut juru taktik asal Hongaria, Lajos Czeizler, sebagai Direktori Teknis dalam komisi teknis. Namun, ia tak bertahan lama karena didepak oleh FIGC sebab tim asuhannya gugur di babak awal Piala Dunia 1954.

Lebih dari satu dekade kemudian, tepatnya pada 1966-1967, pintu untuk pelatih luar kembali terbuka. Akibat mengalami awal yang buruk, kalah dari Korea Utara pada Piala Dunia 1966, FIGC menunjuk Helenio Herrera—mantan pemain tim nasional Prancis—untuk menahkodai tim nasional Italia bersama Ferruccio Valcareggi. Penunjukkan itu menunjukkan adanya anomali ganda: Herrera sebagai pelatih non-Italia serta format komisi teknis yang kembali diberlakukan dalam kondisi darurat (Herrera berbagi peran dengan Valcareggi.

Format darurat tersebut hanya bertahan selama empat pertandingan sebelum Herrera mundur akibat terseret kasus doping di kompetisi klub lokal—kala itu, Herrera juga sedang menahkodai Inter Milan. Seusai mundurnya Herrera, Valcareggi melanjutkan kepelatihannya seorang diri dan memantapkan skema pelatih tunggal.

Momentum ini menjadi akhir mutlak dari eksperimen komisi kolektif di lapangan hijau sekaligus menutup rapat pintu bagi pelatih asing. Sejak saat itulah, tradisi memercayakan tim nasional kepada pelatih lokal baru bisa berjalan secara konsisten, mulai dari era Ferruccio Valcareggi hingga Roberto Mancini.

Di Jerman, alasan di balik pemilihan pelatih lokal pada kala itu sangat kental dengan motif kepatuhan politik. Otto Nerz, pelatih tunggal timnas Jerman yang pertama (1926), serta penggantinya, Sepp Herberger, memiliki rekam kedekatan dan kepatuhan dengan Nazi.

Nerz, misalnya, sempat bergabung dengan Partai Sosial Demokrat pada 1932, sebelum menjadi anggota Paramiliter SA pada 1933. Ia bahkan menyampaikan pandangan antisemit dan mendukung olahraga Eropa yang menyingkirkan orang Yahudi.

Di sisi lain, Herberger dipilih dan dipertahankan oleh penguasa sebagai pelatih timnas karena kepatuhan pragmatisnya pada birokrasi olahraga saat itu. Ditambah lagi, ia sempat bergabung dengan Partai Nazi pada 1933.

Keterikatan politik itu sempat pecah akibat pembelahan negara pasca-Perang Dunia II. Jerman Timur memilih jalan berbeda dengan sempat mempekerjakan pelatih asal Hongaria, János Gyarmati, pada pertengahan 1950-an. Sementara itu, Jerman Barat tetap dengan kekolotannya, hanya dilatih oleh "orang lokal".

Namun, setelah reunifikasi pada 1990, sepak bola Jerman kembali mengadopsi sistem dari Jerman Barat (sebagai pemenang persaingan ideologi Perang Dingin). Bahwasanya pelatih lokal lebih baik dibanding asing.

Warisan Politik atau Sistem Sepak Bola?

Perbandingan antara Italia dan Jerman menampilkan persoalan mendasar tentang motif utama ketiadaan pelatih asing di kursi kepelatihan tim nasional. Pada era Perang Dunia II, rezim otoriter memang mendorong penguatan nasionalisme dalam sepak bola.

Meskipun demikian, fondasi modern pasca-perang dari sistem kepelatihan kedua negara justru lahir melalui pelembagaan pendidikan taktik yang terspesialisasi.

Simon Martin, dalam penelitian lainnya bertajuk “Football, Fascism and Fandom in Modern Italy” (2018: 118), menjelaskan bahwa pusat teknik Coverciano di Florence, Italia, pada dekade 1950-an didirikan oleh Luigi Ridolfi—mantan petinggi fasis yang dibebaskan dari pembersihan politik berkat rekonsiliasi pasca-perang. Melalui institusi tersebut, Italia berhasil menciptakan pusat studi taktik kelas dunia yang melahirkan deretan juru taktik lokal berkualitas tinggi secara berkelanjutan.

Langkah pelembagaan kepelatihan serupa juga ditempuh oleh Jerman Barat pasca-perang. Dikutip dari Akademi Hennes Weisweiler, di bawah kepemimpinan Sepp Herberger, Jerman membangun sistem lisensi kepelatihan berjenjang yang sangat ketat. Sistem akademis itulah melahirkan deretan pelatih lokal berlisensi tinggi secara berkelanjutan sehingga federasi tidak lagi memiliki ketergantungan teknis pada pelatih luar.

Pusat teknik Coverciano di Italia dan sistem lisensi kepelatihan ketat ala Jerman merupakan contoh nyata untuk melegitimasi nativisme mereka. Bahwasanya tim nasionalnya lebih baik jika dilatih oleh juru taktik lokal. Bahwasanya pelatih "asli" negara tersebut memang lebih berkualitas daripada asing. Bahwasanya merekalah yang paling mengerti potensi pemain lokal.

Namun, kegagalan Italia di tiga edisi Piala Dunia beruntun menyembulkan pertanyaan serupa: apakah pelatih lokal mereka masih layak dibanggakan dan pantas menolak juru taktik asing?