Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang

Bachtiar Nasir akan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan Untuk Semua, Rabu (8/5/2019), di Bareskrim Polri.

Pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) narkotika menggelabuhi perbankan dan menembus sistem adsministrasi kependudukan untuk menyembunyikan uang Rp4,8 miliar di bank.

BNN mengungkapkan, pihak yang akan diperiksa soal dugaan TPPU ini di antaranya berasal dari aparat pemerintahan.

"Kasusnya apa, nanti akan disampaikan pimpinan di konferensi pers Jumat siang nanti. Yang pasti ini kasus TPPU pertama dengan tersangka korporasi," kata Febri.

Bareskrim Mabes Polri merilis penangkapan terhadap pelaku pembobolan Bank DBS di Singapura pada Kamis di sekitar Karawaci, Tangerang.

KPK sudah menyita ratusan koleksi mewah milik Rita Widyasari yang terdiri dari tas, jam tangan hingga sejumlah jenis perhiasan.

Mantan panitera PN Jakarta Utara, yang juga terpidana kasus suap Saipul Jamil, diperiksa KPK pada hari ini dalam penyidikan kasus pencucian uang.

Rita Widyasari dan Khairudin dijerat KPK dengan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meski tidak memungkiri banyaknya OTT di era kepemimpinan Agus Rahardjo dkk, kualitas penanganan korupsi KPK masih dipertanyakan.

Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 diklaim telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri pada 2003.

Indonesia dinilai sudah siap untuk masuk dalam Financial Action Task Force (FATF), organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia.

Bonie Laksmana, anak kandung Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI) diperiksa KPK dalam kaitan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya.

KPK memeriksa 10 saksi, tujuh diantaranya anggota DPRD Kota Madiun, terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto. 

KPK membekukan tiga rekening pribadi milik Bambang Irianto, tersangka korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012 yang disinyalir terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin mangkir di panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat (10/2/2017) dan hanya mewakilkan ke pengacaranya, Nurhayati.

Rikwanto menjelaskan pemanggilan terhadap Bachtiar pada Rabu (8/2) hanya sebatas mengkonfirmasi tentang keberadaan Yayasan Keadilan Untuk Semua yang berkaitan dengan rekening yayasan. Namun Bachtiar mangkir dalam pemanggilan tersebut dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Kapitra Ampera.

Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir tak penuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri hari ini karena penyidik melalaikan prosedur pemanggilan saksi seperti tertuang dalam KUHAP.

Tim kuasa hukum Bachtiar Nasir mengklaim kliennya tak terlibat dugaan kasus pencucian uang di yayasan penampung sumbangan untuk aksi Bela Islam II dan III. 

Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Mohamad Sanusi mengaku pasrah hartanya dirampas negara. Adapun total harta kekayaannya yang disita mencapai jumlah Rp17,7 miliar.