Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang

Rita Widyasari dan Khairudin dijerat KPK dengan UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Meski tidak memungkiri banyaknya OTT di era kepemimpinan Agus Rahardjo dkk, kualitas penanganan korupsi KPK masih dipertanyakan.

Jumlah kasus tangkap tangan di tahun 2017 diklaim telah melampaui tahun sebelumnya dan merupakan terbanyak sepanjang sejarah KPK berdiri pada 2003.

Indonesia dinilai sudah siap untuk masuk dalam Financial Action Task Force (FATF), organisasi pengawas tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme dunia.

Bonie Laksmana, anak kandung Wali Kota Madiun nonaktif Bambang Irianto (BI) diperiksa KPK dalam kaitan kasus dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan ayahnya.

KPK memeriksa 10 saksi, tujuh diantaranya anggota DPRD Kota Madiun, terkait kasus pencucian uang dengan tersangka Wali Kota Madiun non-aktif, Bambang Irianto. 

KPK membekukan tiga rekening pribadi milik Bambang Irianto, tersangka korupsi pembangunan Pasar Besar di Madiun tahun 2009-2012 yang disinyalir terkait dengan perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU dengan tindak pidana asal pengalihan kekayaan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS).

Sekretaris Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) Novel Bamukmin mangkir di panggilan penyidik Bareskrim Polri pada Jumat (10/2/2017) dan hanya mewakilkan ke pengacaranya, Nurhayati.

Rikwanto menjelaskan pemanggilan terhadap Bachtiar pada Rabu (8/2) hanya sebatas mengkonfirmasi tentang keberadaan Yayasan Keadilan Untuk Semua yang berkaitan dengan rekening yayasan. Namun Bachtiar mangkir dalam pemanggilan tersebut dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Kapitra Ampera.

Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir tak penuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri hari ini karena penyidik melalaikan prosedur pemanggilan saksi seperti tertuang dalam KUHAP.

Tim kuasa hukum Bachtiar Nasir mengklaim kliennya tak terlibat dugaan kasus pencucian uang di yayasan penampung sumbangan untuk aksi Bela Islam II dan III. 

Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Mohamad Sanusi mengaku pasrah hartanya dirampas negara. Adapun total harta kekayaannya yang disita mencapai jumlah Rp17,7 miliar.

750 anggota kepolisian Bangkok pada Selasa (27/12/2016) melancarkan penggrebekan terhadap Kuil Wat Phra Dhammakaya yang diduga menjadi tempat pencucian uang.

KPK menyita dua aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Aset tersebut berupa gedung ruko serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Dalam forum pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa program amnesti pajak yang diinisiasi oleh Pemerintah RI sama sekali tidak melegalkan dana pencucian uang hasil tindak kejahatan.

KPK masih memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tindak pidana korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana yang diperoleh Nur Alam pun masih ditelusuri KPK.

Terkait kasus tindak pidana pencucian uang Freddy Budiman, Kejagung mengaku belum menemukan SPDP-nya dari Bareskrim Mabes Polri. Pencarian SPDP itu dilakukan setelah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengaku mengirimkan SPDP ke Kejagung saat menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri.

Mohamad Sanusi (MSN), yang merupakan tersangka penerima uang suap sebesar Rp2 miliar dari Direktur PT Agung Podomoro Land juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Penerbitan sprindik baru yang ketiga kalinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, didukung penuh oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung.