Indeks Tindak Pidana Pencucian Uang

Tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, Mohamad Sanusi mengaku pasrah hartanya dirampas negara. Adapun total harta kekayaannya yang disita mencapai jumlah Rp17,7 miliar.

750 anggota kepolisian Bangkok pada Selasa (27/12/2016) melancarkan penggrebekan terhadap Kuil Wat Phra Dhammakaya yang diduga menjadi tempat pencucian uang.

KPK menyita dua aset milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin. Aset tersebut berupa gedung ruko serta tanah dan bangunan di Jakarta Selatan.

Dalam forum pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa program amnesti pajak yang diinisiasi oleh Pemerintah RI sama sekali tidak melegalkan dana pencucian uang hasil tindak kejahatan.

KPK masih memeriksa sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terkait tindak pidana korupsi pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, pihak-pihak lain yang ikut menikmati aliran dana yang diperoleh Nur Alam pun masih ditelusuri KPK.

Terkait kasus tindak pidana pencucian uang Freddy Budiman, Kejagung mengaku belum menemukan SPDP-nya dari Bareskrim Mabes Polri. Pencarian SPDP itu dilakukan setelah Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengaku mengirimkan SPDP ke Kejagung saat menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri.

Mohamad Sanusi (MSN), yang merupakan tersangka penerima uang suap sebesar Rp2 miliar dari Direktur PT Agung Podomoro Land juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh KPK.

Penerbitan sprindik baru yang ketiga kalinya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur yang juga Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti, didukung penuh oleh HM Prasetyo selaku Jaksa Agung.

Muhammad Nazaruddin dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dikategorikan sebagai "grand corruption".