tirto.id -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menyoroti upaya-upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan pajak. Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas dengan beberapa menteri dan pejabat negara terkait di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/3/2016).
Dalam rapat itu, Presiden Jokowi meminta kepada aparat penegak hukum terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Dirjen Pajak untuk saling bersinergi dan segera melakukan aksi nyata dalam upaya pemberantasan praktek-praktek penyelewengan tersebut.
“Saya minta agar dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dan analisis transaksi keuangan dengan laporan pajak,” tandas Presiden Jokowi.
“Pengawasan jauh lebih mudah apabila profiling data nasabah dengan wajib pajak dapat diintegrasikan,” lanjut mantan Wali Kota Solo yang juga sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum terpilih menjadi presiden ini.
Namun, Presiden Jokowi mengharapkan agar sinergi dari beberapa aparat penegak hukum tersebut tidak lantas menimbulkan gesekan atau perasaan saling tidak mengenakkan. Justru sebaliknya, tambah presiden, hendaknya para aparat penegak hukum bisa saling melengkapi dan bahu-membahu karena mengusung tujuan yang sama.
"Jangan sampai aparat penegak hukum pajak justru menjadi ketakutan dalam menjalankan tugasnya dalam sinergi di lapangan tadi," pesan Presiden Jokowi.
Rapat khusus tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat terkait seperti Darmin Nasution (Menteri Koordinasi Perekonomian), Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan), Rizal Ramli (Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman), Rini Soemarno (Menteri BUMN), dan Muhammad Yusuf selaku Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
.
