Indeks Tindak Pidana Korupsi

Hukum
Selasa, 13 Jan

Sugiri Sancoko Pakai Rekening Ajudan untuk Tampung Uang Suap

KPK telah memeriksa P3K Paruh Waktu Bag Umum Setda Kabupaten Ponorogo atau Ajudan Sugiri bernama Badar.
Hukum
Selasa, 13 Jan

Chrisna Damayanto Bakal Segera Disidang soal Kasus Suap Katalis

Penyidik KPK telah menyerahkan Chrisna Damayanto dan barang bukti kepada JPU terkait perkara dugaan suap pengadaan katalis di PT Pertamina 2012-2014.
Hukum
Selasa, 13 Jan

Bupati Sleman Harda Ikut Terseret dalam Kasus Hibah Pariwisata

Harda Kiswaya disebut berperan dalam penyusunan Perbup Sleman No 49/2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah Pariwisata.
Hukum
Senin, 12 Jan

Pengacara Nadiem Berharap Kasus Chromebook Batal di Putusan Sela

Dakwaan terhadap Nadiem dinilai lembah dan hanya membuang waktu apabila dilanjutkan.
Hukum
Sabtu, 10 Jan

KPK Koordinasi Intens dengan BPK Dalami Kasus Korupsi Kuota Haji

Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji terus berjalan dan berfokus pada pendalaman nilai kerugian keuangan negara.
Hukum
Jumat, 9 Jan

Kasus Tipikor di PN Jakpus Melonjak 68,5 Persen Sepanjang 2025

PN Jakpus menangani 162 kasus tipikor pada 2025, pada tahun sebelumnya menangani 111 kasus.
Hukum
Jumat, 9 Jan

Hakim Tolak Eksepsi Sri Purnomo di Kasus Hibah Pariwisata Sleman

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan keberatan atas eksepsi penasihat hukum mantan Bupati Sleman dua periode tersebut.
Hukum
Selasa, 6 Jan

KPK: Kebakaran RSUD Ponorogo Jangan Hambat Kasus Sugiri Sancoko

KPK juga berharap seluruh bukti terkait dugaan suap proyek di RSUD Ponorogo telah diperoleh penyidik sebelum terjadinya kebakaran.
Hukum
Senin, 5 Jan

Mantan Sekda Cilacap Gunakan Uang Korupsi untuk Biayai Pilkada

Awaluddin Muuri terima Rp1,8 miliar dari Andhi Nur Huda untuk persiapan kontestasi memperebutkan kursi Bupati Cilacap.
Hukum
Senin, 5 Jan

Tiga Terdakwa Korupsi BUMD Cilacap Dituntut 10-18 Tahun Penjara

Awaluddin Muuri dituntut 10 tahun, Iskandar Zulkarnain dituntut 14 tahun, sedangkan Andhi Nur Huda dituntut 18 tahun penjara.
Hukum
Senin, 5 Jan

Hotman Paris Minta 2 Bos Sritex Dibebaskan dari Dakwaan Korupsi

Menurut Hotman kejaksaan tidak berwenang menangani perkara kredit Sritex yang notabene menyoal kerugian BUMD-setara BUMN di tingkat nasional.
Hukum
Senin, 5 Jan

Bos Sritex Salahkan COVID-19 usai Gagal Bayar Utang dan Korupsi

Iwan Setiawan Lukminto bilang pengiriman produk Sritex ke luar negeri tersendat hingga berbulan-bulan akibat pandemi COVID-19.
Hukum
Senin, 5 Jan

KPK Periksa Chrisna Damayanto Tersangka Kasus Suap Katalis

Chrisna Damayanto sempat mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit pada Senin (29/12/2025).
Hukum
Rabu, 31 Des 2025

Kejagung Tangani 2.399 Kasus Korupsi Sepanjang 2025

Dari 2.399 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung, 2.540 di antaranya telah dilakukan penuntutan.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

10 Anggota TNI Jadi Korban Korupsi Kredit Bank BUMN di Semarang

Prajurit TNI tersebut tercatat sebagai nasabah kredit pegawai lewat program layanan kredit multiguna tanpa agunan untuk pegawai dan aparat.
Hukum
Rabu, 24 Des 2025

Kejari Semarang Tahan Staf Bank BUMN soal Korupsi Kredit Rp3 M

DNR mengakali pengajuan suplesi kredit fiktif hingga menyalahgunakan kredit di bank BUMN yang beroperasi di Banyumanik pada 2021-2024.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Eks Pimpinan Bank BJB Akali Kredit untuk Sritex, Rugikan Rp671 M

Yuddy Renaldi bersekongkol dengan petinggi Sritex agar permohonan penambahan kredit Sritex senilai Rp350 miliar bisa diloloskan.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Eks Dirut Bank DKI Terima USD50.000 usai Loloskan Kredit Sritex

Zainuddin Mappa menerima uang 50.000 Dolar AS dari Iwan Setiawan Lukminto lewat Direktur Keuangan Sritex, Allan Moran Severino.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Akal-akalan Kredit Sritex Rp150 Miliar oleh Eks Pejabat Bank DKI

Zainuddin Mappa, Priagung Suprapto, dan Babay Farid Wazdi tetap menyetujui kredit modal kerja Rp150 miliar meski tahu Sritex tak memenuhi syarat.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Jaksa HSU Kena OTT KPK: Diberhentikan, Tunjangan & Gaji Disetop

Pemberhentian sementara merupakan prosedur otomatis ketika seorang jaksa terlibat tindak pidana, terlebih dalam perkara korupsi.