Indeks Temuan Ppatk

PPATK Klarifikasi Temuan Dana 36,67 Persen PSN Masuk Kantong ASN
Hukum
Sabtu, 13 Jan

PPATK Klarifikasi Temuan Dana 36,67 Persen PSN Masuk Kantong ASN

PPATK menjelaskan temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke kantong politisi dan ASN sudah ditangani oleh aparat penegak hukum.
Nusron Wahid: Temuan PPATK Bukan Tindak Pidana
Politik
Kamis, 11 Jan

Nusron Wahid: Temuan PPATK Bukan Tindak Pidana

Sekjen PBB Afriansyah Noor berharap PPATK tak membuat fitnah terkait aliran dana Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 bendahara partai politik.
TKN Desak PPATK Ungkap 21 Parpol Terima Aliran Dana Rp195 Miliar
Flash news
Kamis, 11 Jan

TKN Desak PPATK Ungkap 21 Parpol Terima Aliran Dana Rp195 Miliar

TKN Prabowo-Gibran minta PPATK membuka data temuan 21 partai politik yang terima dana Rp195 miliar dari luar negeri.
PPATK Temukan 21 Parpol Terima Dana Rp195 M dari Luar Negeri
Hukum
Rabu, 10 Jan

PPATK Temukan 21 Parpol Terima Dana Rp195 M dari Luar Negeri

PPATK menemukan transaksi penerimaan aliran dana dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik yang mencapai Rp195 miliar.
PPATK Endus 36% Dana Proyek Strategis Masuk Kantong Politikus
Flash news
Rabu, 10 Jan

PPATK Endus 36% Dana Proyek Strategis Masuk Kantong Politikus

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,7 persen dana mengalir ke politikus serta digunakan untuk membeli aset.
KPK Tindak Lanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Pemilu
Flash news
Rabu, 20 Des 2023

KPK Tindak Lanjuti Laporan PPATK soal Transaksi Janggal Pemilu

KPK akan mempelajari terlebih dahulu terkait laporan PPATK soal dugaan adanya kejanggalan dana kampanye dari tambang ilegal.
Wapres Minta Transaksi Janggal Dana Kampanye Diusut Tuntas
Flash news
Senin, 18 Des 2023

Wapres Minta Transaksi Janggal Dana Kampanye Diusut Tuntas

Wapres Ma'ruf Amin, berharap PPATK transparan membuka data dugaan dana kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang mengalir dari pertambangan ilegal.
Polemik Temuan PPATK soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal
Politik
Sabtu, 16 Des 2023

Polemik Temuan PPATK soal Dana Kampanye dari Tambang Ilegal

Ivan sebut PPATK sudah melaporkan temuan ini kepada KPU dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu.
Mahfud MD akan Seret Semua Pihak yang Terlibat Transaksi Rp349 T
Hukum
Selasa, 11 Apr 2023

Mahfud MD akan Seret Semua Pihak yang Terlibat Transaksi Rp349 T

Mahfud MD akan menyeret semua pihak yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.
Mahfud MD Jelaskan Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Hukum
Rabu, 29 Mar 2023

Mahfud MD Jelaskan Rincian Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun

Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.
Respons Mahfud MD soal Tudingan Ia Membocorkan Informasi PPATK
Hukum
Selasa, 28 Mar 2023

Respons Mahfud MD soal Tudingan Ia Membocorkan Informasi PPATK

Mahfud MD menjamin dirinya akan datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023).
PPATK: Temuan Rp349 Triliun di Kemenkeu Terkait dengan TPPU
Hukum
Selasa, 21 Mar 2023

PPATK: Temuan Rp349 Triliun di Kemenkeu Terkait dengan TPPU

Ivan mengungkapkan nilai Rp349 triliun yang merupakan transaksi janggal tidak semuanya terjadi di Kemenkeu.
PPATK: Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan TPPU & Korupsi
News
Selasa, 14 Mar 2023

PPATK: Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu Bukan TPPU & Korupsi

PPATK sebut aliran dana mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kemenkeu bukan merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan kasus korupsi.
Kemenkeu Limpahkan Dugaan Pencucian Uang Rp300 T ke Aparat Hukum
Hukum
Sabtu, 11 Mar 2023

Kemenkeu Limpahkan Dugaan Pencucian Uang Rp300 T ke Aparat Hukum

Temuan PPATK soal aliran dana mencurigakan Rp300 triliun di Kementerian Keuangan akan didalami oleh aparat penegak hukum.
Soal Dana Janggal Rp300 T di DJP & Bea Cukai, Kemenkeu: Kami Cek
Hukum
Rabu, 8 Mar 2023

Soal Dana Janggal Rp300 T di DJP & Bea Cukai, Kemenkeu: Kami Cek

Kemenkeu merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal dugaan transaksi mencurigakan hingga Rp300 triliun yang melibatkan pejabat Kemenkeu.