Indeks Temuan Ppatk

Temuan ini menunjukkan tingginya risiko kejahatan keuangan di sektor SDA Sumatra, yang meliputi perkebunan sawit, pertambangan batu bara hingga timah.

Dana bansos yang mengendap di rekening dormant akan ditarik pemerintah, bagaimana skema penarikan dan cara mencegahnya?

PPATK juga mengungkap lebih dari 2.000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran berstatus dormant, dengan dana mencapai Rp500 miliar.

BCA menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami nasabahnya atas pemblokiran rekening dormant.

PPATK blokir 28 ribu rekening diduga terkait kejahatan atau dormant. Meski maksudnya baik, ada privasi dan hak nasabah yang perlu mendapat perhatian.

YLKI menilai bahwa konsumen berhak atas informasi alasan pemblokiran rekening.

Bagi nasabah yang terdampak penghentian sementara pemblokiran ini tetap memiliki hak penuh atas dana yang dimiliki di dalam rekeningnya.

PPATK menjelaskan temuan 36,67 persen dana PSN mengalir ke kantong politisi dan ASN sudah ditangani oleh aparat penegak hukum.

Sekjen PBB Afriansyah Noor berharap PPATK tak membuat fitnah terkait aliran dana Rp195 miliar dari luar negeri ke 21 bendahara partai politik.

TKN Prabowo-Gibran minta PPATK membuka data temuan 21 partai politik yang terima dana Rp195 miliar dari luar negeri.

PPATK menemukan transaksi penerimaan aliran dana dari luar negeri oleh bendahara umum 21 partai politik yang mencapai Rp195 miliar.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 36,7 persen dana mengalir ke politikus serta digunakan untuk membeli aset.

KPK akan mempelajari terlebih dahulu terkait laporan PPATK soal dugaan adanya kejanggalan dana kampanye dari tambang ilegal.

Wapres Ma'ruf Amin, berharap PPATK transparan membuka data dugaan dana kampanye pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang mengalir dari pertambangan ilegal.

Ivan sebut PPATK sudah melaporkan temuan ini kepada KPU dan Bawaslu RI sebagai penyelenggara pemilu.

Mahfud MD akan menyeret semua pihak yang diduga terlibat dalam transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

Mahfud MD menjelaskan transaksi mencurigakan di Kemenkeu sebesar Rp349 triliun terbagi menjadi tiga kelompok.

Mahfud MD menjamin dirinya akan datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI pada Rabu (29/3/2023).

Ivan mengungkapkan nilai Rp349 triliun yang merupakan transaksi janggal tidak semuanya terjadi di Kemenkeu.