Indeks Taksi Online

Februari 2018
Angrizal Noviadi melecehkan
secara seksual penumpang di
Cengkareng, Tangerang, Banten

Penangkapan Angrizal Noviandi dalam kasus pencabulan di taksi online membuka tabir modus jual beli akun sopir taksi online.

Menhub mengkritik sistem rekrutmen sopir taksi online yang tidak meneliti dengan cermat karakter dan latar belakang calon mitranya.

"Tapi itu aneh. Satpol PP kok mengurus pedagang di sini. Itu sepertinya ada pihak-pihak yang ingin provokasi, ucap Nurdin.

Aris menyatakan meski berprofesi sebagai mitra dan sopir taksi online Go-Car, namun Angrizal tidak secara resmi terdaftar.

Argo mengatakan polisi terpaksa menembak kakinya karena Angrizal mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap.

Penyediaan dashboard taksi daring dinilai penting untuk mengetahui jumlah armada dari mitra aplikator.

Sebagian driver taksi online menolak uji kir kendaraan karena berbagai alasan termasuk soal biaya hingga dampak "merusak harga" kendaraan mereka.

Sopir angkot menganggap ada pilih kasih soal penegakkan aturan uji kir di lapangan.

“Menurut kami, ini bisa menghindarkan dari praktik kompetisi yang tidak sehat,” ucap Malikulkusno.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mematangkan persiapan penegakan Permenhub 108/2017.

Kemenhub akan melakukan pertemuan bersama Kemenkominfo dan perusahaan aplikasi untuk membahas aturan pembekuan akun sopir taksi online.

Organda menyetujui ada perpanjangan masa operasi simpatik penegakan Permenhub 108/2017, tapi tenggat akhirnya harus ditentukan secara tegas oleh Kemenhub.

Aturan yang ditolak antara lain penggunaan SIM A Umum, uji kendaraan bermotor atau KIR, serta pembatasan operasi taksi online.

Kemenhub akan membahas rencana revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satunya, untuk mengakomodir ketentuan tentang transportasi online.

Kemenhub berjanji akan mencari solusi terbaik untuk menjawab tuntutan para sopir taksi online yang keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam Permenhub 108/2017.

Salah satu langkah yang akan ditempuh Kemenhub adalah bertemu dengan kepolisian untuk membicarakan syarat legalitas yang lebih ekonomis.

Argo Yuwono mengatakan para demonstran itu ada yang datang dari luar Jabodetabek, seperti Jawa Barat.

"Saya sudah mendapat instruksi Pak Menteri untuk persiapkan pertemuan Menhub dengan pengunjuk rasa" kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Sebagian pengemudi ogah diperlakukan seperti sopir taksi konvensional. Di sisi lain, Kemenhub siap beri sanksi tegas bagi pelanggar Permenhub 108/2017.