Indeks Taksi Online

Aris menyatakan meski berprofesi sebagai mitra dan sopir taksi online Go-Car, namun Angrizal tidak secara resmi terdaftar.

Argo mengatakan polisi terpaksa menembak kakinya karena Angrizal mencoba melarikan diri saat hendak ditangkap.

Penyediaan dashboard taksi daring dinilai penting untuk mengetahui jumlah armada dari mitra aplikator.

Sebagian driver taksi online menolak uji kir kendaraan karena berbagai alasan termasuk soal biaya hingga dampak "merusak harga" kendaraan mereka.

Sopir angkot menganggap ada pilih kasih soal penegakkan aturan uji kir di lapangan.

“Menurut kami, ini bisa menghindarkan dari praktik kompetisi yang tidak sehat,” ucap Malikulkusno.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mematangkan persiapan penegakan Permenhub 108/2017.

Kemenhub akan melakukan pertemuan bersama Kemenkominfo dan perusahaan aplikasi untuk membahas aturan pembekuan akun sopir taksi online.

Organda menyetujui ada perpanjangan masa operasi simpatik penegakan Permenhub 108/2017, tapi tenggat akhirnya harus ditentukan secara tegas oleh Kemenhub.

Aturan yang ditolak antara lain penggunaan SIM A Umum, uji kendaraan bermotor atau KIR, serta pembatasan operasi taksi online.

Kemenhub akan membahas rencana revisi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang salah satunya, untuk mengakomodir ketentuan tentang transportasi online.

Kemenhub berjanji akan mencari solusi terbaik untuk menjawab tuntutan para sopir taksi online yang keberatan dengan sejumlah ketentuan dalam Permenhub 108/2017.

Salah satu langkah yang akan ditempuh Kemenhub adalah bertemu dengan kepolisian untuk membicarakan syarat legalitas yang lebih ekonomis.

Argo Yuwono mengatakan para demonstran itu ada yang datang dari luar Jabodetabek, seperti Jawa Barat.

"Saya sudah mendapat instruksi Pak Menteri untuk persiapkan pertemuan Menhub dengan pengunjuk rasa" kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Sebagian pengemudi ogah diperlakukan seperti sopir taksi konvensional. Di sisi lain, Kemenhub siap beri sanksi tegas bagi pelanggar Permenhub 108/2017.

Sepanjang 1-15 Februari 2018 pemerintah masih sekedar memberi peringatan bagi taksi online yang belum memenuhi standar kelayakan keamanan dan perlindungan konsumen.

Setyo juga tak lupa mengingatkan agar para peserta aksi tidak mengganggu kepentingan masyarakat selama berdemonstrasi.

Kemenhub sudah bersiap melakukan penindakan terhadap pengemudi taksi online yang melanggar ketentuan dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017.

Provinsi yang paling banyak menentukan kuotanya adalah Jabodetabek, yakni sebanyak 36.510 kendaraan.