Indeks Sidang Korupsi E-ktp

Andi dinilai kooperatif dan bersedia membantu membongkar kasus e-KTP.

Andi Nargong divonis delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Vonis sesuai dengan tuntutan jaksa KPK.

"Oleh karena Andi sudah bersikap kooperatif dan akan konsisten dengan sikapnya tersebut serta telah mendapat JC, maka kami berharap putusan yang adil untuk Andi," kata kuasa hukum Andi Narogong.

Humas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ibnu Basuki Wibowo membenarkan majelis hakim akan memutus perkara Andi Narogong, Kamis (21/12/2017).

Setnov menggeleng-gelengkan kepala saat kuasa hukum membacakan perbedaan-perbedaan antara isi dakwaan kliennya dengan milik Irman dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sejumlah staf di Kemenkumham berupaya menghentikan acara konferensi pers saat wartawan berusaha menanyakan lebih lanjut soal keterlibatan Yasonna dalam kasus korupsi e-KTP.

"Kalau memang betul orang-orang itu tak pernah menerima apapun (terkait proyek e-KTP), berarti kerugian negara yang disebut itu (Rp2,3 triliun) tidak seperti itu," kata Maqdir.

Menurut Firman, KPK seharusnya juga mencatut nama-nama anggota DPR yang hilang dalam dakwaan seperti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Hilangnya "jejak" nama politisi PDIP sempat dipersoalkan oleh Maqdir Ismail selaku Ketua Tim Penasihat Hukum Setya Novanto dalam kasus e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengharapkan tidak ada lagi pihak-pihak yang menghambat penanganan perkara tindak pidana korupsi e-KTP.

Sikap Setya Novanto selama persidangan kemarin layak disangkakan melanggar pasal 21 UU Tipikor sebagai upaya merintangi proses peradilan.

KPK memberikan tanggapan seputar tidak adanya sejumlah nama politikus di dakwaan Setya Novanto meski nama mereka disebutkan di dakwaan e-KTP Irman dan Sugiharto.

"Terdakwa meminta diskon 50 persen dan akhirnya disepakati oleh Marliem ada diskon 40 persen atau sebesar 0,2 dolar AS atau Rp2.000 per penduduk," kata JPU KPK Ahmad Burhanuddin.

Keluhan sakit yang disampaikan Novanto bertentangan dengan keterangan dokter.

Dakwaan Jaksa KPK untuk Setya Novanto mengungkap peran sentralnya di kasus korupsi e-KTP.

Keputusan melanjutkan pembacaan surat dakwaan ini diambil setelah Majelis Hakim bermusyawarah dengan mempertimbangkan keterangan dokter yang memeriksa Novanto.

"Kita bersabar, menunggu, bagaimana hasil daripada tim dokter yang ada dan tentu nanti akan menentukan atau menjadi dasar apakah dilanjutkan atau tidak persidangan pada hari ini," kata Idrus.

Aksi tanya jawab hingga debat sengit antara Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, tim penasihat hukum, dan Hakim mengawali sidang.

PT Murakabi Sejahtera dipersiapkan oleh Novanto dan Andi Agustinus menjadi salah satu perusahaan pendamping pekerjaan proyek e-KTP.

"Terdakwa mengaku sakit namun berdasarkan pemeriksaan dokter kami (KPK) terdakwa tak dinyatakan sakit," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Irene Putri.