Indeks Senjata Api

Connie mempertanyakan impor senjata dan amunisi memakai operator penerbangan kargo dari Ukraina itu bisa melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kabar soal pembelian senjata pelontar granat milik Brimob tersiar dengan informasi sumir. Kadiv Humas Mabes Polri itu hanya meminta agar publik tidak gaduh akibat pembelian senjata ini.

Brimob menegaskan, senjata SAGL yang mereka beli tidak dipakai untuk menghancurkan tank tetapi untuk mengamankan wilayah konflik.

Polri pun mengakui masih memegang senjata tersebut dengan dalih penembakan RPG dalam rangka menghabiskan peluru dan pengenalan senjata kepada tamtama.

Sebelumnya Panglima TNI melarang Polri memiliki senjata yang bisa menembak kendaraan lapis baja, pesawat, ataupun kapal.

Gatot mengatakan bahwa informasi intelijen yang sesungguhnya telah disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

Dua pejabat tinggi urusan keamanan dan pertahanan ke Istana Kepresidenan, Rabu sore ini. Diduga mereka membicarakan isu pengadaan senjata.

Namun, Jokowi enggan menjelaskan isi pertemuannya dengan Panglima TNI.

Menhan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa izin pembelian senjata sudah ditandatangani oleh Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana dan sesuai dengan undang-undang.

Polri pastikan 15 ribu senjata yang mereka pesan tidak masuk dalam spesifikasi militer.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub pernah berusaha mendatangkan senjata laras panjang dan pistol kaliber militer senilai Rp44 miliar untuk keperluan dinas.

Pengamat militer Mufti Makarim mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya bisa menjelaskan alasannya mengungkapkan informasi intelijen di forum purnawirawan.

Pemesanan 5.000 senjata dari Polri ke PT Pindad sudah melalui prosedur legal dan sudah disetujui dalam APBNP.

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantori menyatakan bahwa 500 senjata yang dipesan BIN mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan senjata TNI.

Kapuspen TNI menegaskan, omongan Gatot soal adanya institusi yang memesan 5.000 senjata secara ilegal saat acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI, seharusnya off the record atau tidak untuk diberitakan.

Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).

Ridlwan menerangkan, pada Sabtu (23/9) pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter.

Anggota Komisi I DPR Andreas Pareira menyatakan sebagai seorang pemimpin seharusnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

“Kalau hanya curhat di hadapan purnawirawan, itu menyalahi kewenangan dia. Seharusnya dia mengamankan kalau memang benar ada senjata ilegal,” kata Connie.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim tak pernah mengeluarkan rilis terkait adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.