Indeks Senjata Api

Ridlwan menerangkan, pada Sabtu (23/9) pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter.

Anggota Komisi I DPR Andreas Pareira menyatakan sebagai seorang pemimpin seharusnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantori menyatakan bahwa 500 senjata yang dipesan BIN mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan senjata TNI.

“Kalau hanya curhat di hadapan purnawirawan, itu menyalahi kewenangan dia. Seharusnya dia mengamankan kalau memang benar ada senjata ilegal,” kata Connie.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim tak pernah mengeluarkan rilis terkait adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Gatot adalah informasi "mentah" hasil dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara instansi negara.

Hendardi menyatakan, ancaman yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Gatot Nurmantyo diminta membuktikan omongannya soal adanya impor ilegal 5.000 pucuk senjata.

"Pemesanan 5.000 senjata serbu oleh badan intelijen, bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya,” kata Rachland.

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangsikan kebenaran pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya lembaga negara yang membeli 5000 pucuk senjata ilegal. 

Mulfachri berharap pemesanan senjata api dengan cara ilegal bisa segera dihentikan.

Sejumlah senjata produksi PT Pindad di Indo Security yang digelar di Jakarta Convention Center.

Penyerangan polda Sumut oleh dua orang tak dikenal bermotif ingin merebut senjata api yang rencananya akan digunakan untuk melakukan serangan berikutnya terhadap anggota Polri dan TNI.

Alexander Marwata menjelaskan, sesuai dengan standard operational procedure (SOP) para penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK disiapkan senjata api.

KPK berencana membekali para jaksa dan penyidik kasus korupsi penting dengan pengawal dan senjata api.

Mantan aktivis OPM Mikha Awom menyerahkan lima pucuk senjata api kepada Kapolres AKBP Hadi Wahyudi dengan menyatakan kembali bersatu kepada NKRI, Selasa (14/2/2017).

Pemusnahan senjata api rakitan di halaman Mapolda Sumatera Selatan, Palembang.

Kasus kepemilikan senjata api ilegal dimiliki Gatot Brajamusti bukan baru kali ini saja terjadi. Ada banyak kasus melibatkan dikalangan sipil termasuk artis dengan senjata api. Padahal dalam Undang-Undang, pekerjaan mereka tak termasuk golongan yang bisa memiliki senjata api secara resmi. Lalu bagaimana pengawasan soal peredaran senjata api ini oleh Kepolisian?

Sebanyak 50 persen kepemilikan senjata api di Indonesia disinyalir ilegal. Penyebabnya adalah izin kepemilikan yang tak lagi diperpanjang. Kepolisian harus menginventarisir peredaran senjata ini, kalau perlu mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) bagi mereka yang memiliki senjata ilegal.

Kasus kepemilikan senjata Gatot Brajamusti membuka mata tentang peredaran senjata api di kalangan sipil. Tapi jauh sebelum kasus ini terjadi, penyelundupan dan peredaran senjata telah terjadi di Indonesia. Daerah-daerah pusat terjadinya konflik mendapatkan pasokan senjata dari kelompok pemberontak lintas negara.