tirto.id - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan akan mengundang sejumlah pimpinan lembaga negara untuk rapat membahas polemik isu impor senjata pada Selasa besok (3/10/2017).
"Rencana rapat besok, semua saya undang, (Kepala) BIN, Kapolri, Panglima TNI, kemudian dari Menteri Pertahanan, dari PT Pindad, Bea Cukai dan sebagainya," kata Wiranto usai menghadiri rapat kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, pada Senin (2/10/2017) seperti dikutip Antara.
Dia berharap semua pihak untuk tidak lagi memperdebatkan polemik soal impor senjata karena masalah ini akan segera diselesaikan di internal pemerintah. "Untuk masalah isu soal senjata, saya sudah minta semua pihak supaya tidak bicara dulu. Kami selesaikan di dalam, sementara kami akan selesaikan," kata Wiranto.
Dia berjanji akan menyampaikan hasil rapat koordinasi tersebut ke publik. Namun, dia menegaskan polemik soal isu senjata ini harus disudahi.
"(Impor senjata) bukan masalah sebenarnya, hanya perlu kami koordinasikan dengan lebih teliti, lebih jelas, dan kami putuskan dalam suatu keputusan yang tidak melanggar UU,” ujar dia.
Wiranto menjamin polemik isu senjata ini tidak akan mengganggu kondisi keamanan nasional. Dia menegaskan, "Presiden mengarahkan bahwa kami (harus) bangun rasa aman, damai, kondusif di masyarakat. Karena kami banyak tugas, banyak pekerjaan, banyak kegiatan-kegiatan politis yang akan kami hadapi, (seperti) Pilkada, Pilpres 2019, itu semuanya perlu situasi yang kondusif."
Dia mengatakan pemerintah berupaya menghindari persoalan polemik yang cuma menghabiskan energi. “Kami juga (akan) terus menerus melakukan langkah-langkah komunikasi yang baik untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang merugikan," ujarnya.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menyatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian akan berkoordinasi membahas polemik impor senjata ini.
"Ya damai tidak ada gaduh, kalau di luar orang politik segala macam, maklumlah, tapi di dalam lingkaran kabinet tidak boleh. Senjata yang masih tertahan itu, tadi sudah saya lihat, Kapolri dan Panglima mungkin sudah berkoordinasi. Kalau dari saya, kalau sudah surat beres segala macam, cepat saja diselesaikan," kata Ryamizard setelah menghadiri rapat kabinet paripurna pada hari ini.
Di Rapat Kabinet hari ini, Presiden Joko Widodo memang meminta para menteri, Panglima TNI, Kapolri dan semua pejabat negara menghindari pernyataan yang membingungkan publik agar situasi politik kondusif. Apabila ada masalah antar kementerian/lembaga, dia meminta hal itu diselesaikan di level Kemenko, dan bila belum selesai, dibahas bersama Wapres dan dirinya.
Polemik impor senjata menguat usai 280 unit senjata jenis Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter lengkap dengan 5.932 butir peluru masuk ke Bandara Soekarno Hatta (Soetta) pada Jumat malam pekan kemarin. Hingga kini, senjata impor milik Polri itu masih tertahan di Gudang Kargo Bandara Soetta.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto sudah menyatakan bahwa senjata-senjata milik Polri itu dikirim menggunakan maskapai asal Ukraina dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas. Menurut dia, kegiatan impor itu sudah sesuai ketentuan sekaligus telah dikaji oleh Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kegiatan impor serupa sudah tiga kali berlangsung, yaitu pada 2015, 2016 dan 2017.
Pengiriman senjata itu berselang tak lama setelah pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, di sebuah forum silaturahmi TNI dan purnawirawan, soal rencana impor 5.000 senjata api ilegal, menyebar di media.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
