Indeks Senjata Api

Komisi I akan segera memanggil Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk membahas polemik mengenai isu senjata ilegal.

40x46 mm Stand-alone Grenade Launcher keluaran Arsenal dikirim lewat Ukraine Airliance Airline dan diimpor oleh PT Mustika Duta Mas.

Rizaldi mengatakan, harus ada nota kesepahaman antara TNI dengan 12 instansi non-militer terkait penggunaan senjata kombatan.

Connie mengatakan, seharusnya senjata dan amunisi impor masuk melalui kargo bandara yang juga menjadi landasan operasional pangkalan udara militer.

Pengadaan persenjataan yang dilakukan oleh kepolisian tidak berkaitan dengan gengsi institusi. Semua telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan, juga dengan mekanisme yang legal.

Connie mempertanyakan impor senjata dan amunisi memakai operator penerbangan kargo dari Ukraina itu bisa melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Kabar soal pembelian senjata pelontar granat milik Brimob tersiar dengan informasi sumir. Kadiv Humas Mabes Polri itu hanya meminta agar publik tidak gaduh akibat pembelian senjata ini.

Brimob menegaskan, senjata SAGL yang mereka beli tidak dipakai untuk menghancurkan tank tetapi untuk mengamankan wilayah konflik.

Polri pun mengakui masih memegang senjata tersebut dengan dalih penembakan RPG dalam rangka menghabiskan peluru dan pengenalan senjata kepada tamtama.

Sebelumnya Panglima TNI melarang Polri memiliki senjata yang bisa menembak kendaraan lapis baja, pesawat, ataupun kapal.

Gatot mengatakan bahwa informasi intelijen yang sesungguhnya telah disampaikan langsung ke Presiden Jokowi.

Namun, Jokowi enggan menjelaskan isi pertemuannya dengan Panglima TNI.

Dua pejabat tinggi urusan keamanan dan pertahanan ke Istana Kepresidenan, Rabu sore ini. Diduga mereka membicarakan isu pengadaan senjata.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub pernah berusaha mendatangkan senjata laras panjang dan pistol kaliber militer senilai Rp44 miliar untuk keperluan dinas.

Menhan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa izin pembelian senjata sudah ditandatangani oleh Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana dan sesuai dengan undang-undang.

Polri pastikan 15 ribu senjata yang mereka pesan tidak masuk dalam spesifikasi militer.

Pengamat militer Mufti Makarim mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya bisa menjelaskan alasannya mengungkapkan informasi intelijen di forum purnawirawan.

Pemesanan 5.000 senjata dari Polri ke PT Pindad sudah melalui prosedur legal dan sudah disetujui dalam APBNP.

Kapuspen TNI menegaskan, omongan Gatot soal adanya institusi yang memesan 5.000 senjata secara ilegal saat acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI, seharusnya off the record atau tidak untuk diberitakan.

Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).