Indeks Senjata Api

Namun, Jokowi enggan menjelaskan isi pertemuannya dengan Panglima TNI.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub pernah berusaha mendatangkan senjata laras panjang dan pistol kaliber militer senilai Rp44 miliar untuk keperluan dinas.

Menhan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan bahwa izin pembelian senjata sudah ditandatangani oleh Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksamana dan sesuai dengan undang-undang.

Polri pastikan 15 ribu senjata yang mereka pesan tidak masuk dalam spesifikasi militer.

Pengamat militer Mufti Makarim mengatakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya bisa menjelaskan alasannya mengungkapkan informasi intelijen di forum purnawirawan.

Pemesanan 5.000 senjata dari Polri ke PT Pindad sudah melalui prosedur legal dan sudah disetujui dalam APBNP.

Kapuspen TNI menegaskan, omongan Gatot soal adanya institusi yang memesan 5.000 senjata secara ilegal saat acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI, seharusnya off the record atau tidak untuk diberitakan.

Komisi I pernah mendorong BIN (Badan Intelijen Negara) untuk melakukan pengadaan senjata bagi STIN (Sekolah Tinggi Intelijen Negara).

Ridlwan menerangkan, pada Sabtu (23/9) pukul 22.00 WIB muncul tagar di media sosial #PanglimaTantangBIN. Tagar itu sempat menjadi trending topik di Twitter.

Anggota Komisi I DPR Andreas Pareira menyatakan sebagai seorang pemimpin seharusnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi.

Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A Fiantori menyatakan bahwa 500 senjata yang dipesan BIN mempunyai spesifikasi yang berbeda dengan senjata TNI.

“Kalau hanya curhat di hadapan purnawirawan, itu menyalahi kewenangan dia. Seharusnya dia mengamankan kalau memang benar ada senjata ilegal,” kata Connie.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengklaim tak pernah mengeluarkan rilis terkait adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia.

Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Gatot adalah informasi "mentah" hasil dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara instansi negara.

Hendardi menyatakan, ancaman yang dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo itu merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap UU No 34 tahun 2004 tentang TNI.

Gatot Nurmantyo diminta membuktikan omongannya soal adanya impor ilegal 5.000 pucuk senjata.

"Pemesanan 5.000 senjata serbu oleh badan intelijen, bila itu benar, sama berbahayanya dengan Panglima TNI yang berpolitik praktis dan melampaui kewenangannya,” kata Rachland.

Anggota Komisi III DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyangsikan kebenaran pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya lembaga negara yang membeli 5000 pucuk senjata ilegal. 

Mulfachri berharap pemesanan senjata api dengan cara ilegal bisa segera dihentikan.

Sejumlah senjata produksi PT Pindad di Indo Security yang digelar di Jakarta Convention Center.