tirto.id - Polemik mengenai impor senjata kemungkinan tidak akan melebar hingga ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah menyelesaikan polemik impor senjata militer itu secara internal. Menurut dia, polemik ini tidak perlu dibahas di DPR melalui rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III.
"Saya juga sudah bicara dengan Komisi I, Komisi III DPR dan juga pihak terkait di pemerintah, lebih bagus diselesaikan di pemerintah dahulu," kata Fadli di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (6/10/2017) seperti dikutip Antara.
Karena itu, Fadli berpendapat saat ini penyelesaian polemik itu bergantung pada langkah pemerintah. Ia meyakini masalah ini hanya dipicu oleh persoalan komunikasi sehingga akan mudah ditangani Presiden Joko Widodo.
Politikus Partai Gerindra tersebut menjelaskan polemik impor senjata merupakan isu sensitif. Maka, dia mendesak pemerintah segera memperjelas kekaburan informasi mengenai hal ini.
"Masyarakat bisa menyangka macam-macam dan kami dengar sudah ada pertemuan (digelar Kemenko Polhukam). Kami dengar ini cooling down (mereda), tapi belum jelas, perlu dituntaskan duduk perkaranya seperti apa," ujar Fadli.
Apabila polemik impor senjata ini sudah diselesaikan di internal pemerintah, menurut Fadli, DPR tidak perlu menggelar rapat gabungan antara Komisi I dan Komisi III. Meskipun demikian, kata dia, baik Komisi I maupun III, tetap bisa memanggil mitra kerjanya masing-masing untuk meminta penjelasan.
"Kami lihat perkembangannya seperti apa dan agar tidak ada kesimpangsiuran. Kalau dibutuhkan, (baru) bisa rapat gabungan," kata Fadli.
Pernyataan Fadli menegaskan sikap pimpinan DPR sebelumnya. Pada 2 Oktober lalu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan perlu ada rapat gabungan membahas polemik impor senjata. Rapat itu bisa melibatkan Komisi I DPR, pemerintah, Panglima TNI dan Kapolri.
"Rapat gabungan menjadi salah satu solusi menyamakan persepsi, namun kalau ada pertemuan informal tidak masalah antara DPR, pemerintah, Panglima TNI, dan Kapolri," kata Taufik.
Dia juga mengingatkan polemik itu tidak perlu menjadi konsumsi publik agar tidak memicu keresahan meluas di masyarakat. Karena itu, politikus PAN tersebut mengapresiasi langkah Menko Polhukam Wiranto yang berupaya menyamakan persepsi antara TNI dan Polri.
Polemik impor senjata ini muncul ketika ada kabar Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI menahan 280 puncuk senjata api jenis pelontar granat atau Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru. Pengiriman senjata-senjata milik Polri, yang diimpor dari Bulgaria, tersebut sempat tertahan di Bandara Soekarno-Hatta.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, akhir September lalu, menegaskan proses pengadaan senjata impor untuk Brimob Polri ini telah sesuai prosedur. Pengadaan ini telah menerima lampu hijau dari Irwasum Polri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tapi, proses perizinannya ke BAIS TNI memang saat itu sedang diurus.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
