Indeks Sengketa Tanah

TNI AD sebut penertiban rumah dinas eks Zikon Lenteng Agung sesuai hukum. Namun, warga melawan dengan bukti Eigendom Verponding.

Pemerintah akan rebut 3 lahan PT KAI di Tanah Abang yang dikuasai pihak asing untuk program 3 juta rumah.

Kuasa hukum PT Indobuildco hadir memenuhi panggilan pengadilan. Namun, tidak disertai surat kuasa yang membuktikan kewenangannya untuk mewakili prinsipal.

Teridentifikasi sekitar 70 ribu hektare lahan di TN Tesso Nilo telah ditanami sawit dan non-sawit.

Polda Bali disebut menerapkan Pasal 421 KUHP lama yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Aset tanah yang disengketakan tersebut merupakan milik Pemprov Jambi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 03 Tahun 2007.

Warga berusaha mempertahankan rumahnya bentrok dengan kelompok kiriman Junus Jen Suherman dan Juliana Iskandar.

Sengketa lahan di Pino Raya, Bengkulu Selatan mengakibatkan 5 petani mengalami luka tembak.

Masyarakat diminta segera mutakhirkan data sertifikat tanah lama yang terbit antara tahun 1961 hingga 1997.

Pemkot Bandung melakukan pengukuran ulang sesuai janjinya untuk beri klarifikasi luasan aset lahan yang merupakan eks Terminal Dago.

Internal TNI AD akan melakukan investigasi terlebih dahulu agar bisa mengetahui dengan pasti duduk perkara yang terjadi.

Pihak PT Hadji Kalla akan memperkarakan hadirnya Mayjen Achmad Adipati Karna saat eksekusi lahan sengketa Tanjung Bunga oleh GMTD dengan melapor ke KSAD.

Lahan yang dipersengketakan memiliki luas sekitar 16,4 haktare di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Warga Dago Elos kaget Pemkot Bandung ajukan PK kedua pada 16 September 2025. Padahal pernah menolak untuk ikut.

Pihak Bandung Zoo menilai SE 162-BKAD/2025 tentang Larangan Kunjungan ke Kebun Binatang khusus ditujukan bagi pegawai pemkot.

Larangan berkunjung ke Bandung Zoo karena pengelola tak punya izin sewa tanah pada Pemkot Bandung selaku pemilik sah lahan tersebut.

Warga RT 04/05 Kelurahan Pondok Kacang Barat mengaku sangat tertekan dan merasa dipermainkan oleh pengembang Graha Raya.

Korupsi aset PTPN Regional I seluas 8.077 hektare dilakukan melalui kerja sama operasional dengan dua perusahaan.

Jatah disiapkan untuk pejabat yang muluskan korupsi pengadaan lahan BUMD PT Cilacap Segara Artha.

BUMD Cilacap membeli lahan seharga Rp237 miliar dari PT Rumpun Sari Antan, anak usaha Yayasan Rumpun Diponegoro milik Kodam IV Diponegoro.