Indeks Sengketa Tanah

Warga RT 04/05 Kelurahan Pondok Kacang Barat mengaku sangat tertekan dan merasa dipermainkan oleh pengembang Graha Raya.

Korupsi aset PTPN Regional I seluas 8.077 hektare dilakukan melalui kerja sama operasional dengan dua perusahaan.

Jatah disiapkan untuk pejabat yang muluskan korupsi pengadaan lahan BUMD PT Cilacap Segara Artha.

BUMD Cilacap membeli lahan seharga Rp237 miliar dari PT Rumpun Sari Antan, anak usaha Yayasan Rumpun Diponegoro milik Kodam IV Diponegoro.

Moch Maesyal Rasyid merespons santai laporan korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa yang dilayangkan IKA SAKTI Tangerang ke Kejagung.

Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya di Bogor yang dijadikan jaminan utang sejak 1980 memicu polemik hukum. Status tanah desa, girik, dan agunan dipersoalkan.

Kejari Kabupaten Tangerang akan segera memanggil pelapor dugaan korupsi RSUD Tigaraksa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Sekda Kabupaten Tangerang membantah adanya korupsi dan bilang proses pengadaan lahan dalam temuan BPK RI berjalan sesuai aturan.

Menurut IKA SAKTI Tangerang, terdapat indikasi kuat adanya penyimpangan dalam proses pengadaan lahan RSUD Tigaraksa.

Kejari Kabupaten Tangerang pernah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi lahan RSUD Tigaraksa yang kemudian menghentikan penyelidikannya (SP3).

Ika Sakti minta SP3 korupsi pengadaan lahan RSUD Tigaraksa yang dikeluarkan Kejari Kabupaten Tangerang dibatalkan.

Kemarin, Pemkab Tangerang melalui BPKAD, bilang laporan BPK adalah “asumsi sepihak”. Hari ini, justru mengakui temuan tersebut.

Rizal Hari Wibowo, penjual pabrik beras, mengaku terima DP dari Andhi Nur Huda. Tapi tak tahu dibayar pakai uang korupsi.

BPKAD Kabupaten Tangerang sebut laporan BPK RI terkait pembelian tanah di luar kebutuhan & beririsan dengan rumah warga sebagai asumsi sepihak.

Kini, Andi Supatma hanya menggantungkan perawatan pada sang cucu, Nur Aini Rasmania Putri (16).

TNI AD melalui Kodam Iskandar Muda tetiba menguasai tanah wakaf di sekitar Masjid Raya Baiturrahman setelah peristiwa tsunami Aceh.

Kemendagri menyatakan, keputusan ini akan bersifat sementara hingga rapat lanjutan memutuskan wilayah administrasi 16 pulau antara Trenggalek & Tulungagung.

Pembayaran kompensasi tahap kedua akan diberikan pada 31 Juli 2025 bersamaan dengan penyerahan kunci rumah dari warga Tegal Lempuyangan kepada PT KAI.

Nusron menuturkan tidak boleh ada ormas-ormas yang mengklaim kepemilikan tanah tanpa bukti kuat.

PT KAI tetap memaksakan kompensasi terhadap warga yang menolak untuk angkat kaki dari tanah sengketa yang berstatus Sultan Ground (SG).