Indeks Said Iqbal

KSPI dan Partai Buruh menolak penetapan UMP atau UMK 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Said Iqbal menolak keras usulan pengusaha terkait adanya kebijakan no work no pay (tidak bekerja tidak dibayar).

Partai Buruh dan KSPI menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK massal dengan dalih resesi dan UU Cipta Kerja.

Said Iqbal menjamin demo tolak kenaikan harga BBM oleh massa buruh berlangsung damai & tak akan ada merangsek masuk ke dalam DPR.

Demonstrasi buruh dan elemen mahasiswa di Gedung DPR dan Patung Kuda guna menolak kenaikan harga BBM.

KSPI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan PTUN terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Usai demo di KPU, buruh akan bergerak ke Bundaran HI untuk menyuarakan penurunan harga kebutuhan pokok.

Polisi belum melakukan rekayasa lalu lintas karena jumlah massa buruh yang berdemo hanya sedikit. 

Buruh memiliki sejumlah alasan melaksanakan May Day di KPU: memastikan Pemilu 2024 terlaksana sesuai jadwal, meminta Pemilu jurdil dan menolak politik uang.

Aksi massa buruh dilakukan pada dua waktu: 1 May atau May Day dan 14 Mei. Kedua aksi tersebut masih dalam satu rangkaian.

Sejumlah personel kepolisian akan diterjunkan ke depan Gedung Kemendag imbas demo buruh.

Partai Buruh akan menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR menuntut dicabutnya sejumlah regulasi yang merugikan hak-hak buruh, khususnya kaum perempuan.

KSPI menilai putusan MK soal UU Cipta Kerja membuat aturan pengupahan harus kembali mengacu pada UU 13/2003 & PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Saat ini sudah terbentuk komite eksekutif Partai Buruh di 429 kabupaten kota atau sudah 83 persen dari total keseluruhan kabupaten kota di Indonesia.

Partai yang memperjuangkan kepentingan buruh telah berkali-kali gagal. Kini mereka mencobanya lagi.

Permenaker yang baru menambah jumlah komponen KHL dari 60 komponen menjadi 64 komponen, sementara buruh menuntut sampai 84 komponen.

KSPI khawatir buruh kembali diabaikan aspirasinya dan hanya menjadi stempel dalam pengesahan aturan turunan UU Ciptaker saja.

Upah pekerja sudah dipotong banyak, dan kini ditambah dengan iuran yang dianggap tidak berpengaruh signifikan.

"Kami berpendapat [RUU Cipta Kerja] tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Rencana pembebasan kuota outsourcing membuat KSPI geram, sehingga mengecam pemerintah dan pengusaha yang membuat dan mengusulkan RUU Cipta Kerja.