Indeks Said Iqbal

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menjamin aksi demonstrasi yang dilakukan oleh buruh akan berjalan dengan damai dan kondusif.

Said Iqbal terkejut dan prihatin atas dugaan kasus penyuapan yang kini menerpa Immanuel Ebenezer.

Aksi serentak ini akan dilakukan pada Kamis, 28 Agustus 2025 dan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

Buruh resmi membatalkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sedianya akan digelar di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Said Iqbal menyebut kenaikan UMR 6,5%, program MBG, hingga program 3 juta rumah dinilai membantu dan didukung para buruh.

Kehadiran Prabowo akan menjadi momen bersejarah lantaran menjadi presiden kedua setelah Soekarno yang hadir secara langsung dalam perayaan Hari Buruh.

Ratusan buruh se-Jawa Tengah akan melakukan demonstrasi di depan rumah pemilik eks Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Jumat (21/3/2025).

KSPI mencatat sudah ada 30 orang eks buruh PT Sri Rejeki Isman (Sritex), yang melaporkan tidak akan dapat pesangon dan THR.

Pemilihan kandidat ini bakal dilakukan melalui mekanisme yang transparan, melibatkan polling, survei internal, serta tim seleksi independen.

Presiden Partai Buruh mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melempari logo Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Kamis (30/1/2025).

KSPI menilai aksi Bey Machmudin telah melawan arahan Presiden Prabowo dengan tidak menetapkan UMSK di 18 kabupaten/kota daerah Jawa Barat.

Said Iqbal mengatakan Prabowo akan menetapkan UMP dengan penuh keberpihakan kepada buruh.

Pemerintah dinilai wajib mematuhi keputusan MK soal pencabutan 21 norma hukum, termasuk ketentuan pengupahan. 

Partai Buruh menilai Ridwan Kamil telah menunjukkan keberpihakan kepada kaum pekerja sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Said juga menambahkan bahwa pekerja di industri lain, seperti kurir dan logistik, juga terancam pemutusan kerja.

Demonstran akan menggelar unjuk rasa di beberapa titik, yaitu Istana Negara, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan kantor KPPU.

Masyarakat sipil terutama buruh tidak akan menerima jika uang Tapera yang berasal dari rakyat dikorupsi.

Menurut Said Iqbal, jika dipaksakan, program Tapera malah akan merugikan buruh dan pesertanya.

Ganjar Pranowo akan mengevaluasi UU Ciptaker di hadapan para pelaku UMKM dan buruh di daerah Bekasi, Jawa Barat. Janji atau cuma lip service?