Indeks Said Iqbal

Said Iqbal menilai penyebab utama PHK adalah dampak perang Iran melawan AS-Israel yang memicu kenaikan harga BBM industri dan ongkos produksi perusahaan.

Menurut Said, penyebab utama PHK karena melambatnya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek tol yang menjadi konsumen utama produk baja PT KOS.

KSPI kritik Permenaker 7/2026 yang tak larang outsourcing di lini produksi. Said Iqbal soroti posisi teller bank hingga welder yang kini jadi alih daya.

Said Iqbal (KSPI) ancam gelar demo besar jika pemerintah tak revisi Permenaker 7/2026 soal outsourcing. Buruh beri waktu 14 hari untuk perbaikan aturan.

Menurut KSPI, selama ini masih banyak perusahaan yang membayar THR terlalu dekat dengan hari raya, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali.

Menurut KSPI, rekomendasi yang diberikan Disnaker dinilai hanya berpihak pada pekerja Astra.

Said Iqbal minta DPR RI panggil Gubernur Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas tentang UMP Jakarta 2026.

Selain isu Jakarta, buruh juga menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2026.

KSPI dan Partai Buruh menyoalkan besaran UMP DKI Jakarta 2026 lebih rendah daripada UMK Kabupaten Bekasi maupun Kabupaten Karawang.

KSPI klaim usulan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang disebutnya menolak usulan alfa lebih rendah dari jajaran menteri.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai bahwa formulasi tersebut menghidupkan rezim upah murah.

Said Iqbal meyakini aksi demo buruh pada 22 November 2025 akan melumpuhkan aktivitas kawasan industri.

Said menegaskan, pemindahan lokasi ini juga bukan karena permintaan atau tekanan pihak mana pun dan menegaskan pemindahan itu murni karena melihat situasi.

Partai Buruh memandang kondisi ketenagakerjaan bahkan cenderung memburuk karena masih maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 mencapai 8,5-10,5 persen.

Said Iqbal mengingatkan, program pemagangan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah program yang untuk orang sekolah, bukan untuk orang kerja.

Salah satu yang akan disampaikan yakni RUU Ketenangakerjaan yang harus segera disahkan, termasuk penghapusan outsourcing dan tolak upah murah.

Selain itu, ia meminta agar perlindungan pekerja platform digital (gig) seperti kurir dan ojek online juga masuk dalam RUU Ketenagakerjaan.

Said Iqbal meminta eksekutif maupun legislatif memenuhi tuntutan elemen masyarakat terkait kondisi perekonomian Tanah Air.

Said telah menyiapkan strategi agar aspirasi atau tuntutan yang dilayangkannya bisa disampaikan tanpa lewat DPR.