Indeks Rokok

Bea Cukai telah berkoordinasi dengan Kemenkes dan industri rokok terkait hal ini.

Isu ini telah beredar sejak beberapa tahun lalu. Instansi pemerintah seperti Kominfo dan BPOM telah membantah klaim ini.

GAPPRI mensinyalir adanya indikasi bahwa PP tersebut menyimpang dari mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Rumah tangga miskin secara khusus mengeluarkan rata-rata Rp246.382 per bulan untuk belanja rokok.

Pedagang dilarang jual rokok eceran. Apakah kabar ini benar? Apa sanksi yang dijatuhkan jika tetap melanggar? Simak penjelasannya.

Pemerintah melarang setiap orang untuk menjual rokok secara eceran per batang kecuali rokok elektrik dan cerutu.

PKB diminta segera memanggil calon legislatif, DPR RI Abdul Halim terkait beredarnya rokok dengan bungkus hijau dengan gambar pasangan calon Anies-Muhaimin.

Pemerintah terus mengawasi pelanggaran pita cukai ilegal yang menghambat penerimaan negaara.

Kemenkeu mengakui saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan terkait RPP Kesehatan.

Kemenkeu mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dari Januari hingga Mei 2023 mencapai Rp89,95 triliun.

Kenaikan CHT tidak akan secara langsung menekan pelaku industri karena ada dana bagi hasil dan sejatinya banyak petani yang sudah beralih ke tanaman lain.

Temanggung memang penghasil tembakau, tapi hanya punya sedikit pabrik rokok. Firma The Kim Hok jadi salah satu yang terbesar.

Pemerintah Indonesia belum mampu mengambil sikap tegas layaknya Australia untuk membatasi konsumsi rokok elektrik mengingat tembakau adalah sektor kritikal.

PT Nojorono Tobacco International (NTI) meluncurkan produk rokok Sigaret Kretek Tangan (SKT) Soroja.

Polemik RUU Kesehatan Omnibus Law terkait pasal rokok masuk zat adiktif.

RUU Kesehatan dinilai bakal memangkas hak-hak konstitusional para pelaku usaha tembakau sampai para konsumen produk tembakau.

APPINA menolak rencana larangan total iklan rokok yang tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintatah Nomor 109/2012.

Wacana larangan penjualan rokok batangan bakal menekan ekonomi warga kecil sebab tidak semua perokok dewasa punya kemampuan.

Promosi rokok elektronik beredar bebas dan masif melalui media sosial. Pemerintah perlu membuat regulasi untuk membatasinya.

Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012).