Indeks Rokok

Polemik RUU Kesehatan Omnibus Law terkait pasal rokok masuk zat adiktif.

RUU Kesehatan dinilai bakal memangkas hak-hak konstitusional para pelaku usaha tembakau sampai para konsumen produk tembakau.

APPINA menolak rencana larangan total iklan rokok yang tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintatah Nomor 109/2012.

Wacana larangan penjualan rokok batangan bakal menekan ekonomi warga kecil sebab tidak semua perokok dewasa punya kemampuan.

Promosi rokok elektronik beredar bebas dan masif melalui media sosial. Pemerintah perlu membuat regulasi untuk membatasinya.

Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012).

FSP RTMM-SPSI menolak revisi PP 109/2012 dilakukan pemerintah.

Pada 2020, setidaknya 200 ribu jiwa melayang karena polusi udara. Polusi juga sebabkan berbagai gangguan saluran pernapasan.

Perokok anak masih banyak di Indonesia. Kini Indonesia serius ingin meredamnya dengan wacana pelarangan penjualan rokok ketengan.

Para pemilik warung menolak rencana larangan jual rokok batangan. Mereka merasa aturan tersebut bakal mengurangi pendapatan. 

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menolak wacana pemerintah untuk melarang penjualan rokok secara eceran.

PJKS-UI menilai, upaya pemerintah melakukan pelarangan penjualan rokok batangan atau ketengan sebagai langkah positif dalam pengendalian konsumsi rokok.

Presiden Jokowi menjelaskan alasan pemerintah berencana melarang penjualan rokok batangan.

Para pedagang rokok di Jakarta Barat menolak rencana larangan pembelian rokok ketengan. Mereka menilai hal itu akan buat omzet menurun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan aturan terkait larangan penjualan rokok batangan atau penjualan rokok secara ketengan.

BPS mencatat prevalensi perokok anak, atau usia di bawah 18 tahun, sebesar 3,44 persen pada 2022.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) gencar melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, terutama dalam empat tahun terakhir.

Pemerintah diminta serius menyikapi fenomena diskrepansi data yang sering terjadi di setiap kementerian/lembaga.

DPR meminta agar pemerintah memberikan penjelasan kepada DPR terkait dengan keputusan  peningkatan tarif cukai rokok secara sekaligus untuk 2023 dan 2024.

Koalisi Perempuan Indonesia mendorong dipertahankannya kebijakan yang melindungi para pekerja perempuan dan regulasi terhadap industri SKT.