Indeks Rkuhp

DPR akan menemui Jokowi untuk membahas penundaan pengesahan revisi KUHP.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tetap turun ke jalan meski sejumlah kampus menyatakan tidak mendukung demo Gejayan Memanggil.

Ketua DPR tidak memungkiri ada kelemahan dalam RKUHP. Ia mengatakan, kelemahan RKUHP bisa diselesaikan lewat uji materi.

Sejumlah toko di kawasan Gejayan tutup karena ada aksi "Gejayan Memanggil" pada Senin (23/9/2019).

DPR RI akan memutuskan apakah RKUHP disahkan atau ditunda setelah konsultasi dengan Presiden Jokowi.

Jokowi memanggil pimpinan DPR, fraksi-fraksi, dan Komisi III untuk menyamakan pandangan pengesahan RKUHP

Penggalangan dana untuk mendukung aksi bertajuk ‘Reformasi Dikorupsi’ di DPR RI, Senayan, tembus Rp30 juta dalam sehari.

Asfinawati mengatakan metode kodifikasi memungkinkan banyak pihak berkonsolidasi guna meloloskan kepentingannya masing-masing.

RKUHP ngawur bisa berdampak buruk terhadap pemberantasan HIV.

Yasonna klaim sudah memberi batasan yang detail atas definisi "menyerang harkat dan martabat" di bab penjelasan RKUHP agar pasal penghinaan presiden tak salah digunakan.

Jokowi meminta kepada DPR untuk menunda pengesahan RKUHP.

Panja RKUHP berdalih tidak bisa serta merta menghapus hukuman mati karena banyak yang menginginkan dan sebagai jalan tengahnya menerapkan masa percobaan.

Pembahasan RKUHP harus dikawal agar menghasilkan hukum pidana memenuhi unsur demokrasi dan sesuai aspirasi publik.

RKUHP memuat sejumlah pasal bermasalah.

Pasal penghinaan presiden dalam KUHP warisan kolonial telah dibatalkan MK. Tapi DPR dan pemerintah membangkitkannya lagi.

Sejumlah aktivis melakukan aksi Kamisan di depan Istana Negara merespons beberapa isu undang-undang yang dianggap kontroversial dan ditolak masyarakat publik, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Perwakilan mahasiswa hanya ditemui Sekjen DPR RI, Indra Iskandar.

Massa Kamisan mengritik langkah DPR dan pemerintah yang meloloskan undang-undang bermasalah tetapi tidak undang-undang penting. Massa pun meneriakkan Jokowi fasis dan anti-demokrasi

Fraksi Gerindra ingin agar hukuman pasutri tanpa ikatan pernikahan diperberat, bukan 6 bulan seperti tertuang dalam RKUHP.

Yasonna khawatir ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu jika pasal perzinaan tak dihapus.