Indeks Rkuhp

Kamera pengawas ini nantinya tidak hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan, tetapi juga pembelaan tersangka dan terdakwa.

Forum Advokat mengusulkan agar penahanan wanita hamil hanya bisa dilakukan dengan status tahanan rumah atau kota.

Habiburokhman mencontohkan kasus guru yang dipidana akibat mencubit muridnya sebagai bentuk teguran.

Dewan Pers mencatat 17 pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers.

RKUHP telah disepakati oleh DPR RI untuk menjadi undang-undang pada tahun ini, tetapi baru aktif berlaku tiga tahun mendatang.

Apa saja isi Pasal 188 RKUHP tentang Penyebaran Paham Komunisme?

Isi pasal 218 dan 240 RKUHP adalah tentang hukum yang mengatur terkait penghinaan terhadap Presiden.

Bunyi pasal zina di RKUHP baru atau pasal 415 mengatur tentang hukuman pidana bagi orang yang melakukan persetubuhan bukan dengan suami/istri sah.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengklaim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap menjamin kebebasan pers.

Agus Sujatno alias Abu Muslim merupakan residivis kasus terorisme. Ia sebelumnya terlibat dalam aksi bom panci di Cicendo.

Pasal kontrroversial dalam isi RKUHP 2022 yang disahkan DPR.

Meski ditolak publik, DPR dan pemerintah tetap ngotot mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Apa langkah berikutnya?

Sosialisasi juga akan dilakukan di kampus-kampus dan berbagai komunitas yang perlu mendapatkan pemahaman yang utuh terkait KUHP baru.

Isi RUU KUHP 2022 terbaru, kenapa ditolak, dan daftar pasal kontroversial.

Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP sangat mengancam kebebasan berekspresi publik.

DPR tetap mengesahkan RKUHP menjadi UU meski ditolak sejumlah pihak. Berikut daftar pasal yang dianggap bermasalah.

DPR dalam rapat paripurna ke-11 masa persidangan II tahun 2022-2023 resmi mengesahkan RKUHP meski banyak pasal kontroversial di dalamnya.

Daftar media asing yang soroti hukum seks luar nikah di Indonesia dan akan disahkan.

PKS menilai pasal penghinaan presiden dan wapres sangat karet dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi.

Menurut rencana DPR akan mengesahkan RKUHP ini dalam rapat paripurna hari Selasa 6 Desember 2022 - ANTARA