Indeks Rkuhp
Aliansi Masyarakat Sipil Ancam Demo Besar Bila DPR Sahkan RKUHP
DPR dianggap egois, bila aksi yang dilakukan ratusan massa aliansi masyarakat sipil tidak membuat DPR mau menghentikan proses pengesahan RKUHP.
Wamenkumham: Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP Dibatasi
Wamenkumham mengklaim pemerintah telah membuat penjelasan pasal seketat mungkin dalam makna kritik dan penghinaan di RKUHP.
Wamenkumham: Pidana Mati jadi Alternatif dengan Masa Percobaan
Wamenkumham Eddy Hiariej menjelaskan hukuman mati bisa menjadi alternatif dengan masa percobaan 10 tahun.
Pemerintah Klaim Hapus Pasal Karet UU ITE lewat Pengesahan RKUHP
Pemerintah mengklaim telah menghapus pasal pencemaran nama baik (pasal 27 dan 28 UU ITE) dengan mengesahkan RUU KUHP.
Bebalnya DPR & Pemerintah Ngotot Bawa RKUHP ke Rapat Paripurna
Isnur menilai pasal-pasal bermasalah RKUHP seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah dan DPR.
Alasan YLBHI Sebut Proses Perumusan RKHUP Dinilai Ugal-Ugalan
Isnur menyebut proses ugal-ugalan perumusan RKUHP tersebut dapat terlihat dari minimnya pelibatan ahli dari berbagai bidang dalam penyusunannya.
Aksi Tolak RKUHP di CFD: Sempat Dilarang Bentangkan Spanduk
Massa aksi sempat dilarang membentangkan spanduk penolakan RKUHP di acara Car Free Day (CFD) di Bundaran HI, Jakarta.
Disetujui di Tingkat I, DPR akan Sahkan RKUHP di Rapat Paripurna
Adies Kadir mengatakan setelah ketuk palu di tingkat I, maka RKUHP akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI terdekat.
DPR Desak Pemerintah Sepakati Hapus Sejumlah Pasal dalam RKUHP
Komisi III DPR RI mendesak Kemenkumham akan membahas sejumlah isu krusial yang ditengarai mengancam proses berdemokrasi di Indonesia di RKUHP.
Pemerintah Sebut Tak Semua Masukan Publik soal RKUHP Diakomodir
Albert sebut RKUHP tidak bisa akomodir semua usulan publik. RKUHP tidak akan pernah sempurna dan selalu penuh perdebatan.
DPR Desak Pemerintah Segera Sahkan RKUHP Sebelum Akhir 2022
Komisi III DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan pemerintah terkait draf RKUHP yang diharapkan selesai di akhir tahun 2022 ini.
Pembahasan Draf Akhir RKUHP Ditunda hingga 24 November 2022
Taufik berharap penundaan pembahasan draf akhir RKUHP dimanfaatkan masyarakat sipil untuk memberikan masukan.
Polemik Pasal HAM Berat di RKUHP, Buat Apa UU Pengadilan HAM?
Memasukkan pengaturan tindak pidana HAM berat dalam RKUHP dinilai kemunduran penegakan HAM di Indonesia.
Pelanggaran HAM Berat Masuk RKUHP, Kontras: DPR Minim Pemahaman
Kontras melihat DPR RI tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi yang ditimbulkan dengan dimasukkannya pelanggaran HAM berat ke RKUHP.
KY Usul Pasal Larangan Perekaman Sidang Dihapus dari RKUHP
KY menyebut aktivitas perekaman dan publikasi persidangan tak bisa dihindarkan dalam sistem peradilan elektronik yang sedang digalakkan Mahkamah Agung.
Fraksi PPP Mengusulkan Pasal Pidana Rekayasa Kasus dalam RKUHP
Arsul sebut usulan tambahan pasal pidana rekayasa kasus berasal dari Fraksi PPP karena adanya aduan dari warga.
Tim RKUHP Sebut Pasangan Belum Nikah Check In Hotel Tak Dipidana
Tim sosialisasi RKUHP Albert Aries membantah bahwa pasangan di luar nikah yang check in bisa dipenjara dalam pasal 415 RKUHP.
Pimpinan DPR Tak Yakin Pembahasan RKUHP Beres Akhir Tahun Ini
Berbeda dengan Dasco, Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman optimistis RKUHP bisa selesai sebelum akhir 2022.
Perdukunan di Mata Hukum dan Masyarakat
Dukun santet tidak diakui sebagai profesi dalam aturan hukum yang baru. Pemerintah dan DPR justru bermaksud membatasi praktik tersebut.
Kick Off Sosialisasi RKUHP Dinilai Tak Ada Faedahnya
Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai yang dibutuhkan masyarakat sipil adalah ruang partisipasi dan konsultasi membahas RKUHP, bukan hanya sosialisasi.