Indeks Rkuhp

RKUHP masih banyak persoalan, tetapi Menkumham Yasonna ingin segera disahkan sebagai karya anak bangsa menggantikan hukum kolonial Belanda.

RKUHP diklaim tidak membawa semangat overkriminalisasi dan membatasi kebebasan berekspresi dan kegiatan pers.

Menurut Plate, sebuah masukan bisa jadi lebih relevan untuk masuk ke produk hukum lain. DIM hanya akan berisi masukan yang dianggap relevan dengan RKUHP.

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa RKUHP akan menghapus masalah kelebihan kapasitas lapas.

Mahfud menyebut Presiden Jokowi meminta sosialisasi RKUHP kembali dilakukan secara masif sebelum disahkan.

Mahfud MD berjanji masih ada waktu bagi pemerintah dan DPR melakukan perbaikan bahkan penghapusan pasal-pasal RKUHP yang dinilai bermasalah.

ICJR menilai revisi pasal-pasal karet terkait ITE urung dilakukan di RKUHP.

Habiburokhman mengeklaim jika RKUHP sudah disahkan sejak 2019, maka Rizieq Shihab tidak perlu sampai dipidana.

Arif mencontohkan potensi kriminalisasi wartawan pakai pasal pencemaran nama baik, penghinaan terhadap kepala negara dan perangkat negara.

Menurut Bivitri, saat ini saja persekusi sudah kerap terjadi pada pasangan yang dianggap melakukan pelanggaran terkait kohabitasi.

Peneliti KontraS menilai meski delik Pasal 240 RKUHP bersifat materiil, tetapi ukuran dari kerusuhan itu tidak jelas rumusannya.

Pasal-pasal penghinaan baik terhadap presiden dinilai akan mengancam kebebasan berekspresi kendatipun terdapat pengetatan di sana sini.

Aturan dalam draf final RKUHP juga berisi tentang pemidanaan terhadap masyarakat yang mengganggu tetangga pada malam hari.

Dalam draf final RKUHP, turut diatur pemidanaan terhadap masyarakat yang menggelar pawai, demonstrasi maupun unjuk rasa di jalan umum.

Dalam draf final RKUHP turut diatur hukuman pidana mengenai pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape) sebagai delik aduan.

Pemerintah akan menjelaskan alasan perlu memasukkan pasal penghinaan presiden dalam draf RKUHP.

Ada 14 poin krusial dalam RKUHP yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa pembahasan RKUHP masih membuka pintu diskusi selain 14 pasal prioritas yang dianggap krusial.

KUHP saat ini dinilai masih minim memberikan perlindungan kepada korban, kata Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif.

Setelah pemerintah menyerahkan draf RKUHP secara resmi ke DPR, publik bisa mengakses secara terbuka setiap pasal dalam RKUHP tersebut.