Indeks Rkuhp

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengungkapkan bahwa pembahasan RKUHP masih membuka pintu diskusi selain 14 pasal prioritas yang dianggap krusial.

KUHP saat ini dinilai masih minim memberikan perlindungan kepada korban, kata Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M. Syarif.

Setelah pemerintah menyerahkan draf RKUHP secara resmi ke DPR, publik bisa mengakses secara terbuka setiap pasal dalam RKUHP tersebut.

Selama ini secara empiris terbukti bahwa kritik sangat sering dianggap penghinaan. Sudah sangat jamak pengkritik justru dikriminalisasi.

Salah satunya alasan pemerintah belum buka draf RKUHP terbaru karena masih banyaknya masalah redaksional yang harus direvisi.

Arsul sebut hingga akhir Juni, pemerintah belum menyampaikan kembali draf RKUHP itu. Tak mungkin DPR ketok palu pada akhir Juli.

Tama S Langkun sebut RKUHP khususnya pasal penghinaan kepada lembaga negara menimbulkan kesan membela kepentingan penguasa.

Suparji mengatakan perlu ada batu uji yang jelas terhadap RUU, termasuk RKUHP. Batu uji tersebut mulai dari Pancasila hingga kearifan lokal.

Kemenkumham berdalih draf RKUHP belum dapat dibuka ke publik karena sifatnya masih dinamis dan bisa berubah-ubah.

Menurut PSHK Komisi III DPR tak menganggap adanya perbedaan pada draf RKUHP terbaru yang disampaikan pemerintah.

YLBHI menilai pemerintah & DPR perlu membuka ke publik draf RKUHP terbaru serta melibatkan masyarakat dalam pembahasan pasal-pasalnya.

Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.

Podcast yang mengundang Ragil Mahardika adalah pemantik untuk kembali memperdebatkan wacana pemidanaan komunitas LGBT dalam RKUHP.

Komnas Perempuan mengingatkan aturan perkosaan & pemaksaan aborsi dalam RKUHP terintegrasi dengan UU TPKS, terutama soal hak-hak korban.

Badan Legislasi DPR mengusulkan perubahan Prolegnas 2021 terhadap lima undang-undang.

Pasal Penghinaan Presiden dinilai menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berpendapat, kebebasan informasi, dan kepastian hukum.

Menurut Menkumham, pasal tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah membatalkan pasal-pasal penghinaan presiden dalam KUHP.

Pemerintah didesak Aliansi Nasional Reformasi KUHP untuk melibatkan publik dan transparan dalam pembahasan RKUHP.

Baleg DPR menyatakan pembahasan RUU KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 atau tidak.

Dikenal sebagai pakar hukum, Muladi merupakan salah satu Tim Perumus Revisi KUHP, bahkan ditunjuk menjadi ketuanya.