Indeks Rkuhp

Sejumlah pasal dalam RKUHP dinilai mencederai demokrasi dan patut ditolak.

DPR dan pemerintah merampungkan substansi RKUHP di hotel mewah di Senayan, secara tertutup.

Alasan-alasan mengapa RKUHP harus ditolak.

Kemenkes akan melihat RKUHP soal aborsi, jika memang ada yang kontradiktif dengan poin dalam Permenkes, baru akan disesuaikan.

RKUHP rentan mendiskriminasi korban perkosaan, terutama pada pasal-pasal terkait aborsi.

Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan menilai, Pasal 281 yang terdapat dalam draf RKUHP merupakan pasal karet dan berpotensi mengkriminalisasi jurnalis.

ICJR dan PKBI mendesak pemerintah agar membuka kembali diskusi tentang pasal aborsi.

Anggota Panja RKUHP Taufiqulhadi mengatakan Pasal 480 dimunculkan agar mencegah penipuan perkawinan yang bisa berujung pada terjadinya kekerasan seksual.

Koalisi Pemantau Peradilan menilai ada potensi kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pengadilan.

Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 278 dinilai ICJR masih sama dengan pasal lama, sehingga tak ada pembaharuan dan hanya copy paste.

Penyelesaian RKUHP masih menyisakan pasal krusial seperti pasal penghinaan presiden.

Panja beralasan harus menunggu pembahasan RKUHP selesai dilakukan sebelum merampungkan perumusan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Salah satu pasal yang dinilai cacat dah harus dihapus adalah pasal soal kriminalisasi bagian yang mempromosikan alat pencegahan kehamilan.

Revisi KUHP rencananya rampung pada periode sekarang. Meski demikian bukan berarti aturan itu sudah bersih dari masalah. Perkara-perkara moral, misalnya, masih diancam hukuman penjara.

Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan mempersoalkan sejumlah pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

KPK menolak RKUHP menempatkan pasal tindak pidana korupsi pada korporasi mensyaratkan posisi pengambil keputusan setingkat pejabat fungsional.

ICR dan MaPPI yang tergabung dalam koalisi reformasi KUHP memandang, masih ada permasalahan dalam pengaturan UU Tipikor dan RKUHP.

Aliansi mendesak agar pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RKUHP serta membuka perkembangan rapat kepada publik.

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi maladministrasi, karena tak terbuka ke publik.