Indeks Rkuhp

Aliansi mendesak agar pemerintah dan DPR tak buru-buru mengesahkan RKUHP serta membuka perkembangan rapat kepada publik.

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi maladministrasi, karena tak terbuka ke publik.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendukung penundaan pembahasan RKUHP karena masih memunculkan banyak masalah yang harus diatasi dibahas kembali.

"Kuorumnya agak sulit karena kampanye. Ini semua kuorum fraksi, itu realitas politiklah. UU lain juga banyak yang molor."

Pemerintah dan DPR dinilai perlu membahas kembali persoalan-persoalan dalam RKUHP dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.

Anggota DPR RI Arsul Sani tidak mempermasalahkan keputusan pemerintah membatalkan target pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018.

Usai mendengar masukan pimpinan KPK, Jokowi meminta tenggat pengesahan RKUHP pada 17 Agustus 2018 ditiadakan.

KPK menolak pasal Tipikor di RKUHP karena berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pertemuan antara Presiden Jokowi dan pimpinan KPK akan dilangsungkan di Istana Kepresidenan Bogor pada pukul 14.00 WIB hari ini.

Menurut Mahfud MD, penyusunan RKUHP harus tetap menerapkan politik hukum yang memberikan kewenangan khusus bagi KPK dalam pemberantasan korupsi.

KPK menyiapkan penjelasan tentang alasan lembaga itu menolak pasal Tipikor masuk RKUHP untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Muhammadiyah menolak rencana memasukkan pasal soal pidana korupsi ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru.

Wacana memasukan tipikor dalam KUHP baru masih dalam pembahasan Polri.

Kemunculan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP memunculkan polemik. Pasal-pasal itu dikhawatirkan mengebiri kewenangan KPK.

Menurut Wiranto, salah satu poin pertemuan adalah untuk membahas tindak pidana korupsi di dalam RKUHP yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat.

Intinya kita tetap harus memperkuat KPK. Sudah intinya ke sana. Tapi poin-poinnya secara detail saya belum bisa saya sampaikan karena memang baru kemarin saya terima," kata Jokowi.

Pemuatan pasal-pasal Tipikor dalam RKUHP dinilai bisa membuat pidana korupsi menjadi delik kejahatan biasa.

Langkah pemerintah dan DPR memasukkan pasal tipikor dalam RKHUP dinilai KPK sebagai kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Legislatif memasukkan delik korupsi dalam RKUHP yang bakal disahkan setelah Idul Fitri. Menurut ICW, hal ini bakal membuat KPK lemah karena hanya akan jadi "Komisi Pencegahan Korupsi."

KPK menilai Indonesia berjalan mundur dengan memasukkan pasal tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP.