Indeks Rkuhp
Aliansi Masyarakat Sipil Desak DPR Tunda Pengesahan RKUHP
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak agar DPR menunda pengesahan RKHUP. Mereka menilai ada kepentingan politik di balik upaya percepatan pengesahan RKHUP.
Sejumlah Kelemahan Pasal Tindak Pidana Terhadap Agama di RKUHP
Ketentuan tentang Tindak Pidana terhadap Agama di RKUHP dinilai tidak memenuhi kaidah hukum. Pasal-pasal di RKUHP tersebut juga membuka pintu diskriminasi.
Kaukus Perempuan DPR Melempem Bela Kepentingan Perempuan di RKUHP
Beberapa pasal dalam rancangan KUHP berpotensi merugikan perempuan, tapi Kaukus Perempuan Parlemen belum mampu unjuk gigi memperjuangkan kepentingan perempuan.
Aksi Damai Women's March 2018
Ribuan partisipan Women's March 2018 yang didominasi perempuan berjalan dari kawasan Sarinah hingga Taman Aspirasi Monas sambil membawa poster-poster pernyataan sikap seputar isu gender dan perempuan, Sabtu (3/3/18).
Pasal Penghinaan Presiden: Sah, Tapi Bermasalah
Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.
Dewan Pers: RKUHP Memuat Pasal Karet Pengancam Kemerdekaan Pers
Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.
Kesalahan Pasal-pasal RKHUP yang Dinilai Ancam Demokrasi dan Pers
"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.
Respons Dewan Pers Soal RKUHP yang Mengancam Kebebasan Media
Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.
Upaya Hukum Tak Akan Efektif Memberantas Hoaks
Yang patut diutamakan dalam upaya pemberantasan hoaks adalah pendekatan teknologi.
Sejumlah Pemimpin Redaksi Sebut RKUHP Mengancam Kebebasan Pers
Sejumlah pemimpin redaksi media massa sepakat semua yang terkait pemberitaan tidak diatur dalam RKUHP.
Dengan RKUHP, Wartawan Bisa Dipenjara
Kerja-kerja jurnalistik bisa terganggu jika RKUHP disahkan karena ada pasal-pasal "karet". Juga, sudah ada UU Pers.
7 Alasan Tolak RKUHP - Tirto Kilat
Dibahas tanpa melibatkan
sejumlah pejabat pemerintah
yang terkait
sejumlah pejabat pemerintah
yang terkait
RKUHP Bisa Mempersulit Kampanye Keluarga Berencana
Pertumbuhan penduduk bukan hal sepele, itu sebabnya ada program KB. Namun, RKUHP ditengarai akan menghambat promosi alat kontrasepsi.
Pemerintah Minta RKUHP Soal Pasal Perzinaan Tak Atur Masalah Privat
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah masih melakukan dialog untuk pembahasan pasal perzinaan.
Asal Usul Pasal Penghinaan Presiden: Warisan Kolonial Belanda
Pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah yang telah dimatikan MK bakal dihidupkan kembali di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nyatanya, ia adalah produk hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Wakil Ketua DPR Setuju Perluasan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP
Menurut Taufik Kurniawan setiap orang di negara ini juga berhak untuk melaporkan ke kepolisian apabila merasa nama baiknya dicemarkan oleh individu atau kelompok tertentu.