Indeks Rkuhp

Sejumlah pakar hukum menilai RKUHP masih memuat banyak pasal yang berpotensi merugikan banyak kelompok rentan.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak agar DPR menunda pengesahan RKHUP. Mereka menilai ada kepentingan politik di balik upaya percepatan pengesahan RKHUP.

LBH Masyarakat menilai masih banyak kesemrawutan dalam RKUHP karena minimnya pelibatan para pihak yang terkena dampak atas rumusan pasal di rancangan itu.

Ketentuan tentang Tindak Pidana terhadap Agama di RKUHP dinilai tidak memenuhi kaidah hukum. Pasal-pasal di RKUHP tersebut juga membuka pintu diskriminasi.

Beberapa pasal dalam rancangan KUHP berpotensi merugikan perempuan, tapi Kaukus Perempuan Parlemen belum mampu unjuk gigi memperjuangkan kepentingan perempuan.

Ribuan partisipan Women's March 2018 yang didominasi perempuan berjalan dari kawasan Sarinah hingga Taman Aspirasi Monas sambil membawa poster-poster pernyataan sikap seputar isu gender dan perempuan, Sabtu (3/3/18).

Dalam KUHP yang lama, penghinaan presiden diatur dalam Pasal 134--pasal yang kemudian dicabut MK karena dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dewan Pers mengkritik keberadaan sejumlah pasal di RKUHP yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

"RUU KUHP ini sebuah kemunduran di era demokrasi dan keterbukaan informasi," kata Sabam Leo Batubara.

Dewan Pers meminta DPR untuk memperhatikan kebebasan pers dalam pembahasan draf RKUHP yang masih berjalan.

Yang patut diutamakan dalam upaya pemberantasan hoaks adalah pendekatan teknologi.

Sejumlah pemimpin redaksi media massa sepakat semua yang terkait pemberitaan tidak diatur dalam RKUHP.

Kerja-kerja jurnalistik bisa terganggu jika RKUHP disahkan karena ada pasal-pasal "karet". Juga, sudah ada UU Pers.

Dibahas tanpa melibatkan
sejumlah pejabat pemerintah
yang terkait

Pertumbuhan penduduk bukan hal sepele, itu sebabnya ada program KB. Namun, RKUHP ditengarai akan menghambat promosi alat kontrasepsi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pemerintah masih melakukan dialog untuk pembahasan pasal perzinaan.

Pasal penghinaan terhadap presiden dan pemerintah yang telah dimatikan MK bakal dihidupkan kembali di era pemerintahan Presiden Jokowi. Nyatanya, ia adalah produk hukum yang diwariskan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Menurut Taufik Kurniawan setiap orang di negara ini juga berhak untuk melaporkan ke kepolisian apabila merasa nama baiknya dicemarkan oleh individu atau kelompok tertentu.