Indeks revisi uu tni

Massa aksi penolak revisi UU (RUU) TNI menutup paksa Jalan Gatot Subroto atau jalan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.

Sjafrie pun memastikan bahwa tidak ada kebijakan wajib militer di Indonesia, termasuk ada dwifungsi TNI.

Menhan Sjafrie, mengeklaim proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dilakukan, penuh perdebatan konstruktif.

Puan Maharani, menyebutkan Megawati Soekarnoputri, mendukung revisi UU TNI, yang kini telah disahkan menjadi UU.

Jalan di depan DPR pun menjadi tersendat akibat massa yang semakin memenuhi depan gedung DPR/MPR.

Puan Maharani, meminta masyarakat untuk tidak berburuk sangka terhadap revisi Undang-undang TNI yang telah sah menjadi undang-undang.

Berkaca dari UU Cipta Kerja, maka tidak menutup kemungkinan UU TNI ini akan ditempuh melalui uji materi ke MK.

Vox Populi Vox Dei viral usai sahnya UU TNI 2025. Simak arti slogan ini, sejarah, serta poin perubahan UU TNI.

Massa yang pro revisi UU TNI mengeklaim revisi UU TNI bukan untuk dwifungsi sementara penolak berharap DPR batal mengesahkan RUU TNI.

Sejumlah massa Aksi Kamisan menggelar aksi demonstrasi di 21 titik lokasi menolak pengesahan RUU TNI Kamis hari ini, 20 Maret 2025.

Puan memastikan 3 poin revisi UU TNI yang disahkan antara lain terkait tugas militer selain perang, penambahan kementerian/lembaga dan masa dinas prajurit.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru sebelum akhirnya dicabut. Berikut alasan mengapa dwifungsi ABRI dihapuskan pada masa Reformasi.

Revisi Pasal 65 Ayat 2 UU TNI 2004 menuai kritik karena dinilai bertentangan dengan reformasi TNI. Simak isi lengkap pasal dan penjelasannya di sini.

Masyarakat sipil memilih berdemo dengan berkemah karena khawatir akan ada pengesahan RUU secara senyap dan diam-diam.

Susatyo mengatakan, personel gabungan terdiri dari jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKJ, dan instansi terkait.

Salah satu pedemo dan perwakilan Jogja memanggil, Bung Kus, menilai TNI saat ini sudah menerapkan dwifungsi TNI, bahkan sudah multifungsi.

Budisatrio Djiwandono meminta tak perlu ada kekhawatiran soal kemungkinan adanya proyeksi tertentu yang melibatkan prajurit aktif di lingkungan BUMN.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, tak mau berkomentar banyak soal pembahasan RUU TNI bersama Presiden Prabowo Subianto.

Menkum, Supratman, mengaku belum mengetahui kapan RUU TNI akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, membantah terdapat penambahan klausul 'wajib militer' dalam revisi Undang-undang TNI.