Menuju konten utama

Masyarakat Sipil Berkemah di Pintu Keluar DPR demi Tolak RUU TNI

Masyarakat sipil memilih berdemo dengan berkemah karena khawatir akan ada pengesahan RUU secara senyap dan diam-diam.

Masyarakat Sipil Berkemah di Pintu Keluar DPR demi Tolak RUU TNI
Pengunjuk rasa duduk di dalam tenda yang didirikan di depan pintu gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym.

tirto.id - Sejumlah masyarakat penolak pengesahan revisi Undang-undang TNI (RUU TNI) melakukan aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila atau akses pintu belakang Kompleks DPR/MPR RI. Mereka menginap di area akses keluar tersebut sejak pukul 00.00 WIB, Kamis (20/3/2025).

Menurut salah seorang peserta aksi yang enggan disebut namanya, aksi menginap bertujuan memblokade akses para anggota DPR RI yang dinilai tak mau mendengarkan aspirasi masyarakat sipil dalam penolakan RUU TNI. Setidaknya ada 30 peserta aksi yang bertahan di lokasi hingga pukul 09.00 WIB.

"Tujuan kami ini menduduki Gerbang Pancasila, dan camping di situ, untuk memblokade jalan-jalan para elite," kata sosok anonim tersebut.

Selain itu, mereka yang mengaku dari masyarakat sipil tersebut khawatir akan ada pengesahan RUU secara senyap dan diam-diam. Oleh karena itu, mereka terus memantau setiap pergerakan kendaraan yang keluar dan masuk area DPR.

"Karena tujuan kami di sini hanya lah untuk bermalam di sini untuk menjaga apakah ada kegiatan-kegiatan yang di luar dugaan dan di luar ekspektasi masyarakat gitu," kata dia.

Para peserta aksi juga ingin menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk mengekspresikan pendapat. Dia berharap, dengan aksi damai menduduki gerbang, para anggota DPR masih mau mendengarkan aspirasi dan membatalkan pengesahan RUU TNI.

"Kami juga ingin menunjukkan bahwa ada banyak jalan alternatif menuju kebebasan berpendapat dan berekspresi," katanya.

Dalam prosea berkemah itu, para pengunjuk rasa mengaku mengalami intimidasi kecil dari aparat penegak hukum seperti diusir dari tempat hingga upaya relokasi agar berkemah di area yang berjarak 500 meter dari kawasan DPR.

"Cuma kami berusaha untuk memberikan konsensus kepada masyarakat yang ikut. Karena ada worst case dimana kami akan diangkut gitu ya. Itu worst case ya. Jadi setelah kami menilik dan setelah kami melihat sejauh ini progresnya. Ternyata kita tidak diangkut gitu. Jadi warga akan datang-datang lagi ke sini sih," katanya.

Baca juga artikel terkait REVISI UU TNI atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Andrian Pratama Taher