Indeks revisi uu tni

Mahasiswa Trisakti berunjuk rasa menolak revisi Undang-Undang TNI di DPR RI, yang akan disahkan, Kamis besok.

Komnas HAM menilai penyusunan revisi UU TNI minim partisipasi publik menyebabkan kurangnya transparansi penyusunan UU.

Dwifungsi ABRI pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Dwifungsi TNI lantas dihapus setelah reformasi. Simak alasan penghapusan dwifungsi dan dampaknya.

Demo tolak RUU TNI 2025 mulai bergulir sejak awal pekan ini seperti di Makassar dan Jogja. Diperkirakan aksi turun ke jalan akan terjadi di beberapa titik.

Demo tolak RUU TNI 2025 digelar 19-20 Maret di Yogyakarta dan Jakarta. Massa memprotes perluasan peran militer dan mendesak DPR batalkan pengesahan RUU TNI.

Revisi UU TNI harusnya memasukkan ketentuan yang jelas dan tegas terkait pengawasan prajurit di luar kedinasan.

Pigai mendorong agar kasus aktivis yang menginterupsi rapat pembahasan revisi UU TNI diselesaikan dengan pendekatan restorative justice.

TB Hasanuddin meminta agar prajurit TNI yang mengisi jabatan di luar 14 institusi yang ditetapkan RUU TNI untuk mundur atau pensiun dini.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, meminta publik tak perlu lagi membedakan peradilan militer dan sipil karena sudah satu atap di MA.

Proses persidangan dapat dilakukan di peradilan sipil karena penembakan diduga dilakukan di luar tugas prajurit TNI.

Komisi I DPR RI menyetujui revisi Undang-Undang TNI dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).

Perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil bertemu Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Komisi I DPR RI untuk membahas revisi UU TNI.

Dua anggota koalisi masyarakat sipil yang dipanggil penyidik Polda Metro Jaya menolak diperiksa.

DPR menegaskan hanya ada 3 pasal yang ada di draf RUU TNI 2025, yaitu Pasal 3, Pasal 53, dan Pasal 47. Berikut cara cek draf RUU TNI 2025 di Prolegnas DPR.

DPR juga batal memberikan tugas TNI untuk memberantas narkoba, melainkan hanya membantu dan menangani masalah siber & menyelamatkan WNI di luar negeri.

Hasan mengatakan, para prajurit TNI sudah berada di kementerian/lembaga yang mendapat perluasan penempatan, tetapi belum diatur dalam undang-undang.

Budi Gunawan memastikan revisi UU TNI dilakukan guna menyesuaikan peran TNI dengan perkembangan zaman saat ini.

Ronny menilai rapat konsinyering RUU TNI di Fairmont Jakarta sebagai kontradiksi terhadap kebijakan efisiensi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai draf revisi UU TNI masih kental pasal bermasalah.

Mensesneg meminta masyarakat lebih teliti memahami isi DIM yang jadi rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI.