Info Demo Tolak RUU TNI Hari Ini 19 Maret dan Isi Tuntutannya

tirto.id - Aksi demonstrasi untuk menolak RUU TNI akan digelar hari ini, Rabu, 19 Maret 2025. Demo tolak RUU TNI ini diperkirakan akan berlangsung di beberapa titik di Indonesia dalam kurun waktu yang berdekatan. Apa isi tuntutannya?

Mahasiswa kembali turun ke jalan. Kali ini untuk memprotes pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sedang digarap oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI saat ini. Mahasiswa menilai jika pembahasan RUU TNI 2025 ini bisa saja membawa kembali dwifungsi TNI yang telah lama ditinggalkan sejak era reformasi.

Info Demo Tolak RUU TNI Hari Ini 19 Maret

Berdasarkan pantauan TirtoID di media sosial, terdapat beberapa aksi turun ke jalan yang sudah mulai dijalankan sejak awal pekan ini. Aksi demo tolak RUU TNI hari ini:

• Seruan Aksi Jogja Memanggil
• Tanggal: Rabu, 19 Maret 2025
• Pukul: 15.30 WIB
• Titik Aksi: Museum TNI Jl. Cik Ditiro, dilanjutkan teklap di Bonbin UGM

Demo diperkirakan masih akan berlanjut pada Kamis, 20 Maret 2025. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan masyarakat sipil sedang berunding untuk menjalankan aksi turun ke jalan.

Isi Tuntutan Demo Tolak RUU TNI

Selain merencanakan aksi demo, mahasiswa bersama aktivis dan juga masyarakat sipil lain membuat petisi untuk menolak revisi UU No. 34 Tahun 2004. Saat ini, sudah ada 21.894 orang yang memberikan tanda tangannya pada petisi menolak RUU TNI.

Dalam petisi tersebut, disampaikan beberapa poin alasan penolakan RUU TNI yang juga diperkirakan mencakup tuntutan demo tolak RUU TNI, antara lain:

1. Mendesak agar anggota TNi aktif yang menduduki jabatan sipil diluar yang sudah diatur dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI agar segera mengundurkan diri (pensiun dini).
2. Seluruh kerjasama TNi yang di dasarkan pada beragam MoU yang memberi ruang militer masuk dalam ranah sipil dengan dalih operasi militer selain perang perlu ditinjau ulang karena tidak sejalan dengan UU TNI.
3. Tidak melibatkan TNI dalam menangani narkoba sebagaimana di atur dalam RUU TNI yang akan menempatkan TNI rentan menjadi pelaku pelanggaran HAM
4. Merevisi klausul pelibatan militer dalam operasi militer selain perang (OMSP) tanpa perlu persetujuan DPR.
5. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk modernisasi alutsista.
6. Memastikan TNI adaptif terhadap ancaman eksternal.
7. Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI.
8. Memperhatikan keseimbangan gender dalam organisasi TNI yang mencakup peningkatan representasi perempuan dalam berbagai posisi strategis.
9. Menuntut penghapusan hambatan struktural dalam karier militer.
10. Memberi jaminan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari diskriminasi demi mewujudkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.