Indeks Revisi UU TNI

Utut mengeklaim, revisi UU TNI akan menjadi pagar agar militer tidak lagi bisa masuk ke ranah sipil dan supremasi sipil tetap terjaga.

Agus mengatakan, TNI berkomitmen menjaga peran militer dan otoritas sipil meski revisi UU TNI menambah kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI.

TB Hasanuddin mengatakan, isi revisi UU TNI terbaru memberi batasan Presiden bisa memperpanjang setahun sekali dengan maksimal 2 kali perpanjangan.

Sjafrie mengatakan, pemerintah mengusulkan untuk menambah 5 kementerian dari 10 kementerian yang sudah bisa diduduki prajurit TNI sesuai Pasal 47 UU TNI.

Agum Gumelar mendukung rencana pemerintah untuk merevisi usia pensiun TNI menjadi untuk bintara dan tamtama 58 tahun sementara perwira 60 tahun.

Jika tentara belum sejahtera, solusinya adalah mekanisme anggaran, bukan melegitimasi mereka berbisnis.

TB Hasanuddin menilai para ASN yang meniti karier dari bawah akan merasa iri dengan prajurit TNI aktif yang tiba-tiba mengisi jabatan sipil.

Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, Mayjen TNI Purnawirawan Rodon Pedrason, meminta agar personel TNI aktif dibolehkan untuk berbisnis.

KontraS meminta kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI untuk membatalkan pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Revisi UU Polri.

Penambahan ketentuan jabatan sipil bagi prajurit TNI melalui usulan revisi UU TNI tidak menjadi jawaban atas keberadaan perwira non-job.

Revisi UU TNI bakal membahas pembolehan penempatan prajurit di kementerian/lembaga dan penambahan usia pensiun prajurit.

Ikhsan menilai, agenda reformasi TNI lebih penting daripada pembahasan revisi UU TNI yang membuka ruang TNI masuk ranah sipil.

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, berharap perluasan wewenang TNI-Polri dalam revisi undang-undang terbaru tidak membuat negara menjadi otoriter.

Menurut Jenderal Maruli Simanjuntak, selama ini anggota TNI banyak yang terlibat bisnis, namun masih dalam batas koridor hukum untuk memenuhi hajat hidup.

Menurutnya, TNI telah terikat dengan reformasi internal sehingga tidak perlu khawatir bahwa TNI akan kembali berbisnis seperti di era Orde Baru.

Wacana agar TNI terlibat dalam sektor bisnis dinilai sebagai ancaman terhadap demokrasi dan dunia bisnis itu sendiri.

KontraS menilai prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis.

Hasanuddin sebut bila TNI diizinkan berbisnis, dikhawatirkan akan merembet ke bisnis yang lain, seperti perusahaan yang jualan senjata ikut tender.

DPR RI perlu waktu lebih panjang untuk membahas revisi UU TNI dan UU Polri.

TB Hasanuddin juga menyebut Komisi I akan membahas revisi UU TNI dalam waktu 60 hari usai masa reses.