Indeks Regulasi

Ada banyak sekali peraturan yang tumpang tindih dan bertolak belakang di Indonesia. Solusi kedua paslon? Bikin lembaga baru untuk meregulasi regulasi.

Saat posisi "genting", pemerintah kembali merayu pengusaha untuk membawa pulang devisa hasil ekspor. Harapannya, gejolak nilai tukar rupiah bisa diredam.

Apindo mengkritik masih lemahnya koordinasi di internal pemerintah dalam perumusan sejumlah kebijakan ekonomi.

Menurut Ego, para pemangku kepentingan mengapresiasi langkah yang dilakukan Kementerian ESDM ini. 

Layanan WHOIS tengah dihadapkan dengan regulasi soal perlindungan data pribadi. Bagaimana nasib WHOIS?

Jokowi berpendapat bahwa regulasi menghambat dunia usaha. Bahkan, ada sejumlah regulasi mengarah kepada upaya korupsi.

Pemerintah RI kini mengalami "obesitas regulasi" karena jumlah peraturan menteri sudah mencapai puluhan ribu dan tak terkendali.

"Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar," ujar Yasonna.

Ada tiga alasan yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia sehingga sering muncul gugatan hukum di Mahkamah Konstitusi.

Presiden menjelaskan terdapat 42 ribu peraturan di birokrasi negara ini yang rentan memiliki makna bertentangan.

Menurut Jokowi 15 Paket Kebijakan Ekonomi yang dijalankan sejak tahun 2015 juga telah menunjukkan hasil.

Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka untuk menyampaikan permasalahan sinkronisasi pembangunan daerah yang masih kerap tumpang tindih antara aturan pusat dengan daerah.

Kemenko Perekonomian tengah merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai standar bagi enam UU yang mengatur perizinan usaha sebagai langkah untuk memangkas birokrasi perizinan usaha yang berbelit-belit. Selain itu, PP ini juga akan mengantisipasi kebiasaan perubahan aturan seiring dengan pergantian pejabat di birokrasi.

Dirjen Migas menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk membenahi sektor gas mengingat perannya yang sangat besar dalam mendukung industri. Berbagai pembenahan regulasi telah dilakukan di sektor ini untuk menarik investor khususnya dari luar negeri.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan para menterinya agar fokus pada apa yang telah direncanakan supaya dapat terwujud dan bermanfaat bagi masyarakat. Presiden juga menginstruksikan semua aturan yang menghambat dihapus.

Transformasi bisnis ke layanan berbasis digital saat ini merupakan hal yang krusial bagi para pelaku usaha di Tanah Air apabila mereka ingin memenangkan persaingan dalam merebut minat konsumen, sebuah lembaga konsultan marketing mengatakan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan ada 3.226 peraturan daerah di Indonesia yang muatannya menghambat investasi, birokrasi dan perizinan serta bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pihaknya telah meminta gubernur dan bupati/wali kota seluruh Indonesia agar menghapus regulasi tersebut.

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memangkas sebanyak 3.000 peraturan daerah yang dianggap memperlambat perizinan usaha. Hal ini seiring dengan fokus pemerintah menarik investasi masuk ke tanah air dengan cara memperbaiki regulasi.

Para akademisi yang bergerak dalam bidang Logistik (supply chain) mendeklarasikan pembentukan Asosiasi Akademisi Logistik Indonesia (AALI) di Kampus ITS Surabaya, pada Kamis, (24/3/2016). Pembentukan ini dilakukan dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah strategsi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste Moazzam Malik mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia, dengan segala potensi yang dimilikinya, akan berdiri sejajar dengan negara-negara raksasa ekonomi Asia lainnya seperti Cina dan India di masa depan, dengan catatan hal itu harus didukung oleh kemauan pemerintah untuk berbenah diri.